Penjara di tengah samudra (Sidemen, 1984)

This paper by author Ida Bagus Sidemen was presented during the 'Seminar Local History (Seminar Sejarah Lokal) in Medan, 17-20 September 1984, and published in magazine "Analisis Kebudayaan", Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta 1984. It is based on chapter III of his (Sarjana Muda Ilmu Sejarah) university thesis 'Masalah Pembuangan Dalam Abad 19 di Nusa Penida', published in 1980.

sidemen1984-25a map

Image left: Map of Nusa Penida, (Lampiran E: Kecamatan Nusa Penida; Sidemen 1984:25)

(p.1) Prison in the middle of the ocean. A study on Nusa Penida as Exile Colony (Penjara di tengah samudra, studi tentang Nusa Penida sebagai pulau buangan), by Ida Bagus Sidemen, Faculty of Letters, Universitas Udayana, Denpasar, Bali.

I. Pendahuluan

Pada peta pulau Bali, sebuah gugusan pulau tampak sebagai sebutir telur yang sedang dierami oleh induknya yaitu pulau Bali. Gugusan pulau inilah yang bernama Nusa Penida , terdiri atas tiga pulau yaitu Nusa Penida, Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan. Gugusan pulau yang luasnya lebih kurang 200 km2 ini, tempak seperti terapung di selat Lombok yang bergelombang besar serta berarus deras.

Dalam penelitian dan penyusunan sejarah Bali, pulau ini sperti terlupakan. Tulisan-tulisan yang memuat sejarah Nusa Penida, masih sedikit sekali jumlahnya dan kecil pula materinya. Meniadakan sama sekali peranan Nusa Penida dalam sejarah Bali, selain mencerminkan sikap tiak adil, juga merupakan satu kekeliran serta berkurangnya materi bagi penulisan Sejarah Bali sebagai sejarah lokal.

Nusa Penida sudah tercatat peranannya dalam sejarah Bali sejak permulaan abad X.

Note 1) Pada prasasti batu yang ditemukan di desa Blanjong (Sanur), bertahun 913 M, kepulauan ini disebut dengan nama 'Gurun'. Lihat R.Goris, Ancient History of Bali. (Denpasar: Faculty of Letters, Udayana University, 1965, p.9-11). Untuk menegaskan bahwa Gurun adalah Nusa Penida , lihat pula Muhammad Yahim, 'Atlas Sedjarah' (tanpa tempat terbit: Djambatam 1956), hal.12-13. Pada masa kebesaran kerajaan Majapahit, Nusa Penida juga disebutkan sebagai bagian wilayah kekuasaan kerajaan tersubut, lihat J.C. van Eerde, 'De Majapahitsche Onderhoorigheden Goeroen en Seran'. (Leiden, B.d,. Brill, 1911; p.229-230)

Raja Sri Kesari Warmadewa mangabaikan nama daerah ini sebagai tanda kemenangan, telah berhasil mangasingkan musuhnya di Gurun.

Note 2) Lihat Roelof Goris, 'Prasasti Bali I'. (Bandung: N.V. Mesa baru, 1954, p.64-65)

Hubungan antara Nusa Penida dengan Bali, terutama dalam bidang perdagangan dan pelayaran, masih berlanjut sampi abad XI. Salah satu bandar di Bali yang melayani antara Bali dan Nusa Penida, adalah Bandar Ujung di desa Ujung Hayang (termasuk wilayah kabupaten Karangasem 3).

Note 3. LIhat pula Roelof Goris, 'Prasasti Bali II' (Bandung-Djakarta: Lembaga Bahasa Budaya, 1954, hal. 190). Hubungan pelayaran antara Bali dengan Nusa Penida diberitakan dalam prasasti Ujung, bertahun Saka 962 (1940 M). Dalam prasasti ini, dapat dibaca bahwa Raja Udayana telah memutuskan untuk membebaskan desa Jung Hayang dari beberapa macam pajak, dan orang yang akan terlayar ke Jawa, ke Gurun melalui pelabuhan Jung Hayang, dilarang memakai perahu desa.

Dalam masa pemerintahan dinasti Kresna Kepakisan di Bali, yang berpusat di Gelgel (1380-1650 M), tampak ada usaha dari penguasa Nusa Penida untuk memerdekakan diri. 4). Dalam masa pemerintahan Dalem Di Made (sekitar tahun 1650 M), terjadi penyerangan terhadap penguasa Nusa Penida yang memeberontak bernama I Dewa Bungkut. Penyerangan ini dipimpin oleh Ki Gusti Djlantik dan berhasil menguasai kembali wlayah Nusa Penida. 5)

Note 4. Seorang penguasa Nusa Penida bernama Ratu Sawang, menyatakan diri sebagai penguasa merdeka lepas dari kekuasaan Bali, memerintah wilayah NUSA PENIDA dengan pusat pemerintahan di Bukit Mundi. Dalem Watu Renggong sebagai Raja Bali, mengirim laskar di bawah pimpinan Dukut Patak, unukt menaklukkan Nusa Penida. Berita ini terdapat dalam 'Lontar Sawangan' (transkripsi), hal.4a-6b; Note 5. Lihat I Gusti Ngurah Gede [?]. 'Babad Blahbatu' (manuskrip), bertahun 1958 M, p.8b-14b. Bandingkan C.C.Berg: 'Babad Bla-Batuh'. (Santpoort: C.A.Mees, 1932), p.6-9

(p.2) Ketika pulau Bali terpecah belah menjadi sembilan kerajaan kecil, Nusa Penida dinyatakan sabagai milik I Dewa Agung Putra, raja kerajaan Klungkung. 6) Pernyataan ini tidak digugat oleh kerajaan-kerajaaan lainnya.

Note 6. Proses perpecahan mulai terjadi tahun 1651, setelah terjadi perebutan kekuasaan oleh I Gusti Agung Maruti terhadap pemerintahan syah Dalem Di Made di Gelgel. Proses tersebut berlangsung sampai tahun 1686, ketika I Dewa Agung Jambe berhasil mendirikan kerajaan di Klungkung, sebagai pelanjut dinasti Kresna Kepakisan. Kerajaan-kerajaan lainnya (p.13) adalah Buleleng, Mengwi, Payangan, Karangasem, Bangli, Badung, Tabanan dan Gianyar. Lihat C.C.Berg, 'De Middeljavaansche Historische Traditie, De Gescheidenis van het Rijk Gelgel' (thesis) (Leiden: tanpa penerbit: 1927; p.158-163). Lihat pula V.E. Korn [?] 'Balische Overeenkomsten', ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1922; p.6).

sidemen1984-23a

Image above: Bajak Nusa Penida (Lihat Soekardjo, "Noesa Penida, een misdeeld eiland", dalam majalah 'Vamola', tahoen II, 1931. Naskah milik Gedong Kirtya Singaraja, p.33; Sidemen 1984: 23; Keterangan gambar: 1. tetehan; 2. manuk-manukan; 3. katik; 4. pemunuh (Bali), sangket (Nusa Penida); 5. singkal (Nusa Penida); 6. penakep (Nusa Penida); 5-6) singkal (Bali); 7. pengigi; 8. lait pemudi; 9. lait labak (Nusa Penida), lait penganijinan (Bali); 10. uga; 11. manuk; 12. sambilan; 13. kunali [NB. it is not entirely clear whether above explanations could also refer to the image of 'Bajak pendatang dari Bali', depicted on the same page; see image below]

Beberapa penulisan Barat, hampir semuanya menyebut kepulauan ini dengan nama Bandieten Eiland atau Bandit Island. 7). Nama ini cenderung memberikan gambaran bahwa penduku Nusa Penida terdiri atas bandit-bandit atau keturunan bandit. Nama yang menyolok ini menggelitik untuk berusaha mengetahui apa yang ada di belakang nama yang bernada negatif ini.

Note 7. Karl Helbig, 'Noesa Penida, het Bandieten Eiland (naskah) milik Gedong Kirtya Singaraja, nomor Ai/344, passim. Lihat juga Claire Holt, 'Bandit Island. A short exploration Trip to Nusa Penida, dalam Jane Bello (ed.), 'Traditonal Balinese Culture'. (New York, Kondon: Columbia University Press, 1970; p.67-84). Juga dalam ensiklopedi, penulis-penulis Barat menyebutkan pulau ini dengan nama Bandieten Eiland. Lihat D.G. Stibbe (at al.). 'Encyclopdie van Nederlandsch-Indië, deel III' (Leiden: E.J. Brill, 1919; p.382. Cf P.A. van der Lith, 'Encyclopedie Nederlandsch-Indië deel III' (Leiden: martinus Nijhoff, 1905; p.251)

sidemen1984-23b

Image above: Bajak pendatang dari Bali (Lihat Soekardjo, "Noesa Penida, een misdeeld eiland", dalam majalah 'Vamola', tahoen II, 1931. Naskah milik Gedong Kirtya Singaraja, p.35; Sidemen 1984: 23) 

Bedasarkan hasil penelitian telah dilakukan, agaknya julukan tersebut bersangkut-paut dengan masalah "pembuangan" di Nusa Penida. 8) Dalam sumber-sumber tradisional, istilah pembuangan sering disebutkan dengan kata 'katundung', atau 'tinundung' (Bahasa Bali) yang artinya 'diusir'. 9) Ada juga sumber lain yang menggunakan kata 'kutang' (Bahasa Bali) yang artinya 'dibuang'. 10)

Note 8. Penelitian tentang masalah pembuangan di Nusa Penida, telah penulis lalukan sejak tahun 1980, walaupun tidak secara terus menerus. Penelitian perpustakaan terutama ditujukan pada penemuan sumber-sumber lokal, sedangkan penelitian lapangan yang dikerjakan secara terus menerus pada bulan Maret sampai dengan Juli 1980, berusaha menemukan lokasi pembuangan, dampak pembuangan terhadap masyarakat, serta berusaha menemukan informan-informan yang dapat dikategorikan saksi mata dan dapat menjelaskan tentang pembuangan; Note 9. Dapat dilihat dalam Paswara Astanegara (naskah transkripsi) milik Gedong Kirtya Singaraja, nomor IIa. 967/3, hal. 5b. Lihat juga Rereg Gianyar (lontar) milik Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar, nomor 337/133, hal. 32b; Note 10. Lihat Paswara Bangli (naskah transkripsi) milik milik Gedong Kirtya Singaraja, nomor IIa. 1421/11, hal.29a. Pengertian dibuang dapat berarti diusir keluar wilayah atau dibuang dari lingkungan keluarga.

Berdasarkan sumber-sumber tersebut dapat diketahui bahwa Nusa Penida milik kerajaan Klungkung, telah dipergunakan sebagai tempat pembuangan atau penjara bagi narapidana dari beberapa kerajaan di Bali (Klungkung, Gianyar dan Bangli), yang dikenakan hukuman buangan. Nusa Penida juga berfungsi segabai koloni deportasi, sebagai tempat pembuangan seumur hidup (exile for life became a form of punishment). 11)

Note 11. Koloni deportasi adalah satu bentuk koloni yang dipergunakan sebagai penjara, tempat buangan, tempat kerja paksa, bagi warga negeri induk yang dikenakan hukuman pembuangan. Contoh-contoh terkenal misalnya Australia dan Tasmania bagi kerajaan Inggris, Siberia dan Sachalin bagi Kerajaan Rusia, pulau Hokkaido bagi kerajaan Jepang, (p.14) pulau Ceuta, bagi kerajaan Spanyol. Lihat Sergio Barzanti, "Deportation", dalam Encyclopedia Americana, vol.VIII. (New Yprk: Americana Corporation, 1975), p.746-757. Cf. J.M. Leplis [?] "Deportation and Expulsion of Aliens", dalam Edwin R.A. Seligman (ed.), Encyclopaedia of the Social Sciences, vol. V. (New York: The Mac Millen Company, 1957), p.95-97.

sidemen1984-24a

Image above: Jukung penelon, tampak samping (1:100) (Sebagai perbandingan lihat W.O.J. Nieuwenkamp, 'Bali en Lombok', vol. II. III. (Edam: De zwerver, 1906-1910), p.136, p.168. Keterangan: Jukung penolong, panjang 7 depa, - jengkai; lebar: 4 jengkai; 1. layang-layang; 2. dayungan; 3. cedik [?]; 4. kontih; 5. jerupi; 6. jermabah; 7. tendeng [?]; 8. tiang; 9. palih pauh [?]; 10. cukal [?]; 11. bidak; 12. banu; 13. pengiling; 14. singkuh; 15. manuk manuk; 16. serongon; 17. pongpongan; 18. tunggu [?].

sidemen1984-24b

Image above: Jukung penelon, potongan melintang (1:50), ibidem.

Masalah Nusa Penida sebagai pulau buangan, diketengahkan sebagai sumbangan bagi penyempurnaan penulisan Sejarah Bali. Selebihnya penulis tidak berambisi untuk menyambang bagi kepentingan yang lebih besar. 12) Penulis yakin bahwa makin sempurna penyunan dan penulisan sejarah Bali, berarti semakin sempurna pula sumber-sumber bagi penysunan dan penulisan Sejarah Nasional Indonesia. 13). Penulisan barat sebelah yang diakibatkan oleh sudut pandangan Neerlandosentris para penulis barat, dapat segera dilenyapkan.

Note 12. Sebagai referensi tentang pentingnya penulisan Sejarah Lokal, lihat Taufik Abdullah (ed.), 'Sejarah Lokal di Indonesia' (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 1979; p.1-27). Lihat pula H.P.R. Finberg, 'Local History Objective and Pursuit' (Newton, David & Charles, 1973; p.vii-ix); Note 13. Hubungan antara penulisan sejarah lokal dengan penulisan sejarah dalam kesatuan yang lebih luas, dapat dibaca kata pengantar Sartono Kartodirdja dalam 'Sedjarah Nasional Indonesia' Vol.I (Jakarta: Balai Pustaka, 1977; p.v-xiii).

Amat disadari bahwa bobot metodologi memberi petunjuk tingkatan cara bekerja untuk memperoleh hasil sebaik-baiknya. Dalam studi dan penulisan sejarah lokal, selain harus menentukan arah pendekatan yang (p.3) jelas terhadap obyek, juga diperlukan kemampuan teknis dan analisis yang tinggi. Pengerjaan sejarah lokal menuntut kecermatan dan ketelitian yang tajam. 14)

Note 14. Sebagai referensi lihat F.A. Soetjipto, 'Beberapa Tinjauan Tentang Sejarah Lokal', juga Teuku Ibrahim Alfian', Tjatatan Singkat Tentang Konsep Sejarah Lokal semuanya dalam Lembaran Sejarah no.6. (Yogyakarta: Seksi Penelitian Djurasan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gajah Mada, 1970; p.27-49)

Dalam merumuskan sasaran pokok, sejarah lokal harus dengan jelas memberikan pembatasan georafis dari ruang lingkupnya, yang seringkali berkaitan dengen sejarah sosial. 15) Penulisan sejarah lokal yang mempergunakan pendekatan sejarah sosial, selain dituntut konsistensi dalam pemakaian kriteria periodisasi, juga harus mempertimbangkan dengan baik ikatan struktural berupa jaringan peranan-peranan sosial yang saling bergantung, terhadap faktor sejarah. 16)

Note 15. Taufik Abdullah, op.cit. p.15-16; Note 16. Taufik Abdullah, "Masalah Sejarah Daerah dan Kesadaran Sejarah", dalam bulettin Yaperna, Agustus 1974, p.10-15

Perbincangan tentang masalah pembuangan akan melibatkan juga pembicaraan tentang masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Permasalahan tersebut antara lain: faktor-faktor apakah yang dijadikan alasan oleh para raja Bali tersebut, untuk memilih Nusa Penida sebagai tempat pembuangan. Apa latar belakang timbulnya kasus yang menyebabkan hukumnya pembuangan dan apa dasar hukumnya. Permasalahannya dapat tertuduh dalam lingkungan masyarakat yang didatangi. Apakah terjadi kontak sosial antara kedua belah pihak. Bagaimana pandangan masyarakat Bali sendiri terhadap para pembuangan yang telah kembali dari Nusa Penida.

Pada saat ini, studi tentang Nusa Penida sebagai tempat pembuangan akan dibatasi hanya pada akhir abad XIX (sekitar tahun 1880-1900 M). Alasannya, karena data tentang kasus pembuangan sebagian besar terjadi pada masa ini. Selain itu, kasus pembuangan yang terjadi pada masa ini berhubungan dengan situasi konflik antara kerajaan-kerajaan di Bali.

Masalah pembuangan sebagai suatu gejala sosial, dapat juga diamati dan dianalisa melalui pendekatan sosial, antara lain dengan studi kasus (case study). Sifat khas studi kasus adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan obyek studi. Data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. 17)

Note 17. Sebagai referensi lihat J.Vredenbregt: Methode dan Teknik Penelitian Masyarakat. (Jakarta: PT Gramedia, 1978; p.38-44).

Sesuai dengan sifat sejarah lokal, maka dalam studi tentang Nusa Penida sebagai pulau buangan, diusahakan sebanyak mungkin sumber-sumber (p.4) lokal yang berhasil dikumpulkan. Sumber-sumber tersebut antara lain: 'Paswara' yang memuat tentang dasar hukum pembuangan, sedangkan data tentang narapidana banyak ditemukan dalam gaguritan dan rereg yang dilengkapi dengan penelitian lapangan. Terhadap sumber lokal, terlebih dahulu dilakukan kritik sumber, kemudian dibandingkan dengan sumber-sumber asing (Belanda) dan hasil penelitian lapanagan.

II. Nusa Penida sebagai wilayah Kerajaan Klungkung

Sejak berdirinya kerajaan Klunkung dengan Dewa Agung Jambe sebagai rajanya yang pertama 18), Nusa Penida lansung menjadi wilayah kekuasaan Klungkung. 19) Untuk memperkuat kedudukan politik kerajaan Klungkung di Nusa Penida, dikirim para pejabat kerajaan yang bertugas menyelengarakan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang manca. 20)

Note 18. Pedanda Gde Rai, 'Babad Bali Radjije II'. (Klungkung: Pustaka Murni, 1957; p.1). Lihat pula E.Utrecht 'Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok' (Tanpa tempat terbit: Sumur Bandung, 1962; p.96); Note 19. Paswara Astanegara, op.cit. p.5b-6a, V.E.Korn dengan jelas menyebutkan bahwa Noesa Penida 'en behoorende tot Kloengkoeng'. Lihat V.E.Korn, op.cit., p.6; Note 20. Pada masa pemerintahan Dewa Agung Putra Kusamba sebagai raja Klungkung ke-V (sekitar tahun 1841-1849 M), dikirim seorang pejabat kerajaan bernama I Dewa Anom Gelgel sebagai wakil kerajaan Klungkung di Nusa Penida, dengan pangkat 'manca'. Lihat Prasasti Keluarga I Dewa Anom Gelgel (manuskrip; p.7a-7b).

Luas seluruh kepulauan adalah 202,84 km2, dengan perincian Nusa Penida 191,48 km2, Nusa Ceningan 2,68 km2 dan Nusa Lembongan 8,68 km2. 21) Luas kemancaan Nusa Penida ini sama dengan dua kali luas daratan kerajaan Klungkung di Bali. Hampir seluruh kepulauan terdiri atas tegalan tadah hujan (dependent on rainwater for irrigation), dengan lapisan tanah tipis bertenggger di atas permukaan batu kapur yang keras. 22) Pada bibir daratan pantai utara dan timur, seperti di desa Suwana, Batununggul, Kutampi dan Ped, terbentang daratan yang mempunyai lapisan tanah cukup tebal, sehingga tampak sebagai lapisan yang subur.

Note 21. (p.15) Monografi Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung (Klungkung: Pemerintah Kabupaten Klungkung, 1979; p.5). Penulis yakin bahwa luas ini mendekati keadaan luas Nusa Penida akhir abad XIX, karena perubahan geografis yang terjadi, sedikit sekali, seperti pengausan pantai karena abrasi, pelebaran pantai karena pengendapan, perubahan luas daratan karena pulau itu timbul atau tenggelam, atau karena pengeringan rawa-rawa; Note 22. Nama Nusa Penida sangat tepat, karena sesuai dengan keadaan tenah seluruh kepulauan ini. Dalam bahasa Bali 'penida' artinya kapur tohor (Bal. 'pamor bubuk'). Referensi lihat H.N. van der Tuuk, Kawi Balineesch Nederlandsch Woordenboek, vol.IV. (Batavia: Landsdrukkerij, 1912; p.19).

Pada akhir abad XIX atau awal abad XX, penduduk masih menyaksikan rawar-rawa sepanjang pantai desa Toyapakeh, Ped dan Penida. Di Pulau Lembongan, masih terdapat rawa-rawa sepanjang pantai timur. Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa di Nusa Penida pernah terdapat hutan lebat, sampai sekarang mash dapat dilihat dua buah berhutan sempit dengan pohon-pohon besar, yaitu di Pura Sakti Sahab dan Bukit Mundi. 23)

Note 23. Keadaan alam Nusa Penida dilukiskan dengan baik dan lengkap oleh Soekardjo, "Noesa Penida, een misdeeld eiland", dalam majalah Vamola, th.II (naskah milik Dedong Kirtya Singaraja, 1931; p.1-33).

III. Nusa Penida sebagai Pulau Buangan

1. Keadaan geografi serba kering dan berkapur, dengan musim kemarau panjang menyangat, merupakan salah satu faktor yang dipakai sebagai dasar memilih Nusa Penida sebagai tempat pembuangan. Narapidana yang dibuang, diharapkan akan mendapatkan hukuman oleh keadaan alam Nusa Penida.

2. (p.5) Faktor yang kedua, adalah jarak antara Nusa Penida dengan Bali (Klungkung), cukup jauh sebagai pemisah antara terhukum dengan negeri asalnya. Hukum dibuan cenderung memisahkan tertuduh dengan keluarga dan masyarakatnya. Laut yang lebar denga arus deras dan gelombang besar, memperkecil kemungkinan narapidana melarikan diri. Transportasi untuk menyeberang selat hanya terdiri atas jukung kecil dengan 'jerupi' yang dibuat dari daun kelapa dianyam dengan menggunakan layar dari bahan kaping [Bal. sail woven of palm fibers]. 24)

Note 24. Jarak antara Nusa Penida dengan pelabuhan kerajaan Klungkung (dari bandar Mentigi ke Kusamba), lebih kurang 18 km, jarak hanya dilintasi oleh jukung kecil, dengan awak dua tiga orang. 'Jerupi' = diding tambahan pada bibir jukung untuk mempertinggi dinding agar terhindar dari semburan air. 'Kaping' = bagor.

3. Faktor ketiga, yang merupakan yang paling unik, yaitu kepercayaan terhadap kekuatan ilmu hitam. Masyarakat Bali memiliki kepercayaan yang tebal tentang adanya kekuatan ilmu hitam (black magic) yang berpusat di Nusa Penida. Kepercayaan tersebut mengatakan bahwa Nusa Penida adalah pusat kekuatan ilmu hitam yang dipimpin oleh Ratu Gede Macaling. Setiap lima tahun sekali, pada bulan 'kenem' dan 'kelima' (Nopember dan Desember), Ratu Gede bersama-sama seluruh wong gamang (makhluk halus) meminta tailan (pajak) kepada Para Dewa di Bali. Tailan tersebut harus diserahkan dalam bentuk korban manusia, terutama narapidana yang dijatuhkan hukuman mati, atau narapidana yang dihukum buangan karena berbuat kejahatan dengan pempergunakan ilmu hitam ('ndesti', 'nyetik' [Bal. administer poison], ngeléak [Bal. ngléyak = to work evil magic in spirit form]').

4. Faktor keempat, berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi kerajaan Klunkung. Nusa Penida menghasilkan komodoti ekspor bagi kerajaan Klungkung, seperti kacang merah, gaplek [?], jagung, ternak sapi dan babi, kerajinan tenun, cepuk (semacam selendang). Para tertuduh yang dibuang ke Nusa Penida, dengan hukuman kerja paksa membuka perladangan baru, diharapkan dapat melipat gandakan hasil ekspor tersebut.

IV. Sistem pembuangan

Konsep sistem yang dipakai dalam mendekati masalah pembuangan di sini, bermaksud untuk menjelaskan unsur-unsur yang erat bersangkut pauk satu dengan lainnya sehingga merupakan satu kesatuan. Dalam pengertian ini yang dimaksud adalah hubungan erat antara komponen-komponen pranata sosial yang mewujudkan diri sebagai suatu sistem yang membentuk budaya masyarakat sebagai satu keseluruhan. 25)

Note 25. Sebagai referensi lihat Talcott Parsons, 'The Social System'. (New York: The Free Press, 1964; p.3-23)

(p.6) Pranata-pranata [institutions, regulations] yang bersangkutan paut dengan pola kelakuan manusia tersebut, dapat diperinci menurut fungsi khasnya, menjadi komponen pranata sosial seperti 1) sistem norma, yaitu ide yang merealisasikan diri dalam wujud normatif yang mengatur prilaku masyarakat. Dalam hal ini, norma-norma atau peraturan-peraturan yang dijadikan dasar hukum memutuskan hukuman pembuangan. 2) Sistem sosial yang memperlihatkan diri dalam bentuk suatu kehidupan bersama dari sejumlah manusia, yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Malalui pranata sistem sosial, dapat dilihat hubungan antara orang-orang yang dibuang dengan penduduk setempat, dalam kehidupan individu maupun kebersamaannya. 3) Sistem organik yang mewujudkan diri dalam bentuk masyarakat sebagai wujud organik dari kebersamaan manusia, yang eksistensinya pada haketatknya dibina oleh sistem organik, berupa badan manusia, alam geografis dan lingkungan. Dengan pendekatan ini, dapat dilihat pengaruh pembuangan terhadap geografi dan lingkungan Nusa Penida beserta manusianya. 26)

Note 26. Sebagai referensi lihat Koentjeraningrat, 'Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan'. (Jakarta: PT Gamedia, 1974; p.23-26).

Dengan studi kasus, diharapkan masalah sistem hukuman pembuangan dapat didekati sebagai satu keutuhan obyek studi, dan dapat menyelesaikan serta menjelaskan sistem pembuangan secara keseluruhan dan terpadu. Daerah penelitian dipusatkan pada lima buah desa, yaitu Desa Batununggul, Ped, Batumadeg, Batukandik dan Jungutbatu. Empat desa terletak di pulau Nusa Penida dan satu desa (Jungutbatu) di pulau Lembongan. Pemilihan terhadapa lima desa ini, didasarkan atas data informasi yang akurat, bahwa kebanyakana orang-orang yang dibuang ke Nusa Penida ditempatkan pada kelima desa tersebut. 27)

Note 27. Dari hasil penelitian lapangan yang secara terus menerus kami lakukan (tahun 1980), dijumpai beberapa orang informan yang kami anggap sebagai 'human document' yang akurat mendukung pemecahan permasalahan. Antara lain: 1) I Nyoman Sumbah (alias Pekak Sungsang [?]), umur 97 tahun, pekerjaan 'pemangku' (pendeta pura), alamat: desa Jungutbatu; 2) I Ketut Mongot [?], umur 87 tahun, pekerjaan bekas 'kelian gede', alamat desa Jungutbatu; 3) Wayan Gembal, umur 92 tahun, pekerjaan bekas perbekel, alamat desa Batumadeg; 4) I Wayan Sabuh, umur 80 tahun, pekerjaan bekas perbekel, alamat Desa Ped; 5) I Dewa Gede Catur, umur 60 tahun, pekerjaan bekas perbekel, alamat: desa Batununggul. Pada saat penelitian, semua informan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat bercerita dengan lancar. Umur mereka adalah usia ketika diadakan penelitian.

Kasus-kasus pembuangan di Nusa Penida, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pertama, kasus orang-orang yang dibuang karena tuduhan telah melakukan kejahatan politik, seperti pemberontakan, pengkhianatan dan kegiatan mata-mata. Dasar hukumnya adalah perjanjian atau peraturan yang tercantum dalam Paswara yang disyakhkan dengan sumpah. 28) Jumlah orang Bali yang dibuang kerana tuduhan kejahatan politik, sangat menyolok jumlahnya terutama pada akhir abad XIX. Hal ini berhubungan erat dengan situasi politik kerajaan-kerajaan di Bali, yang dipenuhi oleh pemborantakan (p.7) dan perang suadara untuk memperebutkan kekuasaan tunggal di Bali. Walaupun ada usaha-usaha para raja Bali (terutama kerajaan Klungkung) untuk mencegah perpecahan melalui paswara-paswara, tetapi selalu gagal, karena dilanggar oleh para peserta sendiri.

Note 28. (p.16) Sebagai contoh: 'Pasobayan Upasaksian Klungkung, Gianyar, Bangli, Badung, Mengwi, miwah Tabanan'. (naskah transkripsi) milik Gedong Kirtya Singaraja, p.10-12. Contoh lain dapat dilihat dalam F.A. Liefrinck, 'Nog Enige Verordeningen en Overeenkomsten van Balische Vorsten' ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1921; p.26-194). Dapat dilihat pula dalam E.Utrecht, op.cit. p.80-81.

Timbulnya pemberontakan di Kerajaan Gianyar yang dipimpin oleh Cokorda Negara, pada tahun 1806 Saka (tahun 1884 M), telah mengakibatkan sejumlah pesakitan [prisoners, convicts] politik kerajaan Gianyar dibuang ke Nusa Penida. 29). Mereka diampuni setelah dibuang dua tahun, ada pula yang dibuang seumur hidup. Pada tahun yang hampir bersamaan telah dibuang seorang bangsawan kemancaan Pejeng (wilayah kerajaan Gianyar) bernama Cokorda Rai Banggul bersama istri dan anak-anaknya, dengan tuduhan pengkhianatan. Mereka ditempatkan di desa Batununggul. Menyusul Anak Agung Made Sangging, bangsawan kemancaan Sukawati (Gianyar) dengan 20 [?] orang anak buahnya, dengan tuduhan yang sama. Mereka ditempatkan di pulau Lembongan. 30)

Note 29) Lihat Rereg Gianyar, op.cit., p.32b-33a dan 41b. Nama-nama pesakitan yang dibuang antara lain Gede Pasek, I Ketut Sekar, Ketut Pasek, I Wayan Ancag, Made Rebut, Made Regah, I Gelar, I Cubung dan seorang keluarga bangsawan Dewa Badung. I Ketut Pasek dan Ketut Sekar dihukum seumur hidup, sedangkan yang lainnya dihukum hanya dua tahun; Note 30) Nama-nama ini diperoleh dengan mencocokkan data di Nusa Penida dengan di tempat asal para buangan di Bali. Beberapa informan masih dapat menyaksikan kegiatan para buangan ini dalam masyarakat, karena mereka pada umumnya dibuang seumur hidup (sampai mati).

2. Kedua, kasus yang berhubungan dengan masalah hutang piutang, pembayaran denda, pajak dan yang sejenisnya. Dasar hukum keputusan hukuman terhadap setiap pelanggaran dalam masalah ini tercantum dalam paswara. 31) Dalam paswara dicantumkan peraturan pencegahan pelanggaran dan sangsi-sangsi hukumannya bila terjadi pelenggaran. Sangsi ini berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat. Sulit menemukan data secara kuantitas yang menunjuk pada kasus ini, karena hukuman berlangsung relatif pendek, antara tiga bulan sempai setahun, dan jarang sekali seumur hidup. Selain itu, orang-orang yang dibuang ke Nusa Penida tidak pernah dijelaskan kesalahannya, sehingga pejabat di Nusa Penida tidak mengetahui dengan jelas identitas para buangan. Kecil sekali jumlah orang yang dibuang karena kasus denda atau hutang, karena pada umumnya mereka akan berusaha membayarnya atau menggantikan dengan menyerahkan tenaga (sepangan [Bal. slave]). Hukuman dibuang, tidak hanya akan menurunkan prestise pribadi, tetapi juga akan mempengaruhi nilai moral keluarga, dan keturunan serta masyarakat linkungannya.

Note 31. Beberapa contoh tentang paswara tersebut antara lain Paswara Astanegara, Paswara Catur Nagara, Paswara Karangasem, Paswara Bangli. Paswara-paswara telah banyak diperbincangkan oleh V.E. Korn & F.A. Liefrinck. Dalam Paswara Astanegara antara lain disebutkan: 'mwah yan ana kahula, lwir ipun ksatrya, wasya, wargi, yanya dandapati, yogya ketundung ring çulon ida cokorda i dewa agung mawasta nusa lawasnja atahun. Sanya [?] desaarta langkungan ring 24000 yogya katundung setengah tahun, yanya desa aadidike, yogya katundung tigan sasih. yanya urip ring patundungan yanya mantuk jadua ika sapuput sangker punika, tan malih mawanan danda, yanya mantuk dadurung puput sengker yenya jadma ika mailh katundung ka nusa leleb.' Lihat Paswara Astanegara, op.cit. p.5b-6a.

3. Ketiga, kasus pembuangan yang dihubungkan dengan sistem kepercayaan ilmu hitam. 32) Dasar hukumannya juga dicantumkan dalam paswara kerajaan, dengan pasal-pasal pencegahan dan sangsi bagi setiap pelanggaran. 33). Pelanggaran kasus seperti ini, dapat dikenakan hukuman mati (dibunuh atau ditenggelamkan di laut sampai mati); (p.8) yang paling ringan, dibuang ke Nusa Penida. 34)

Note 32. Ilmu hitam dalam bahasa Bali disebut 'pengiwa' (ilmu kiri), 'negeléak', 'ndesti', 'nyetik' (meracun), 'ngerisebin'. Dalam bahasa Nusa disebut 'ngerista'; Note 33. Contoh paling jelas adalah Paswara Bangli, antara lain dapat dikutip salah satu pasalnya berbunyi: '... wenten guru, anak alit, janan matuwuh tua, sang brahmana, soroh sisia, murid miwah saluiring ne kaucap pendita antuke [?], jagata, yan luwaksaha atatayi, twi sampun meciri terang solahey [?], luiring atataji, mahunang umah anak, makadin purin sang prabu, ngracun sawangan manusa, ndesti sawangan manusa, ngamuk, masunayang sang prabu, amurugul, malahibang maksa luh sedek ring kayehan, cacahane hemnem [?] punika, tur wenang ketimbangan babawos, jeg yogya pademang...' Lihat Paswara Bangli, op.citi. p.11b-12a; Note 34. (p.17) Dalam penelitian lapangan ditemukan data, seorang pendeta dari kerajaan Bangli, bersama Pedanda Gde Punia beserta keluarga terdiri atas seorang istri dan empat orang putra dibuang ke Nusa sekitar tahun 1894 M, dengan tuduhan merencanakan untuk menhancurkan keluarga istana dengan perbuatan ilmu hitam. Karena dalam masa pembuangan sang pendeta masih dianggap melakukan hal yang sama, maka dua tahun berikutnya sang pendeta beserta istrinya, dijatuhi hukuman mati, dengan ditenggelamkan di laut.

Pada umumnya, narapidana yang bersangkut kejahatan kasus ilmu hitam ditempatkan dalam barak-barak yang terletak di sekitar Pura Ped, yang dikelilingi oleh rawa-rawa. Baik masyarakat Bali, maupun masyarakat Nusa Penida, percaya bahwa Pura Ped adalah pusat kekuatan magi, dan diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil terhadap orang hukuman yang ditutuh melakukan kejahatan ilmu hitam. Apabila tuduhan benar, maka dalam satu minggu, tertuduh akan mati dibunuh oleh Ratu Gede Mecaling. Akan tetapi, kalau tuduhan tidak benar, tertuduh akan selamat dan boleh kembali setelah masa hukumannya selesai. 35)

Note 35. Seroang tertuduh bernama Dadang Luwih (perempuan) mati sebelum waktu dua minggu, sedangkan Wini Taman (perempuan) tetap hidup dan kembali ke Bali setelah selesai masa pembuangannya. Jadi Wini Taman tidak terbukti bersalah. Ada juga seorang narapidana perempuan masih gadis bernama Ni Langah, atas tuduhan ilmu hitam selamat hidup dan kawin dengan penduduk setempat.

4. Keempat, kasus pembuangan yang erat hubungannya dengan pelanggaran peraturan adat perkawinan. Dasar hukumnya dicantumkan dalam paswara kerajaan. Pelenggaraannya disebut agatsya-gamang [?] 36)

Note 36. Contoh dapat dilihat dalam Paswara Karangasem, antara lain dapat dikutip: '...agamnya-gamana arane, mangde terang terang ing buwana, yapwan ana wang lukaksana kang inajaraken karuhun, tan wenang uripen, kunang denta amati yanira, binuangen [?] ring telinging samudra, apan pati tan sawawa [?] arane. Yan ana sinalih tunggil amurug, wenang tundungan sah saking negara, hingan hyun sang amawa bumi neanahang...' Lihat Adatrechtbundels, XXXVIII. ('s-Gravenhage: Martinu Nijhoff, 1934), p.434-436. Cf. Paswara Karangasem, op.citi, p.1b-3b. Agamnya-gamana meliputi antara lain: pelanggaran kawin dengan saudara kandung, kawin dengan ibu kandung, kawin dengan bapak kandung, kawin dengan binatang, menjinahi istri orang lain, dan seterusnya, termasuk pula berani mengawini putri golongan bangsawan. Pata [?] kasus seperti ini antara lain seorang buangan nama Ni Luh Nuricag [?] (berbuat seroang bahasa Bali 'memitra'), dan I Gusti Naga (berani mencintai putri raja.

Gambaran tentang sistem organis mengikut menopang [support] sistem pembuangan di Nusa Penida dapat dilihat dalam masalah pemeliharaan dan jaminan hidup orang-orang yang dibuang. Hal ini terutama menyangkut para narapidana yang terbukti tidak bersalah. Apabila terdapat hal-hal semacam ini, maka si penggugat atau si penuduh diharuskan membayar ganti rugi biaya pemeliharaan dan gerinah [?] hidup serta nama baik terdakwa. Melalui sistem organis, juga akan dapat dilihat mutu dan volume integrasi antara para buangan dengan masyarakat setempat.

Terdapat berbagai cara dari kaum pejabat di Nusa Penida untuk menanggulangi para buangan. Mereka tidak ditempatkan dalam penjara, karena memang tidak ada penjara. Narapidana kasus politik, hutang piutang dan pelenggaran adat ditempatkan bersama-sama di antara penduduk. Narapidana kasus ilmu hitam, sementara dalam masa pengujian, ditempatkan dalam barak-barak di sekitar Pura Ped.

Sebagai satu contoh peraturan pembiayaan narapidana kasus ilmu hitam, dapat dilihat pada Paswara Karangasem. Sangsi tertuduh selama dalam pembuangan ditanggung oleh yang menuduh. Besarnya 1800 kepeng untuk setengah tahun, dan 3600 kepeng kalau tertuduh dibuang selama satu tahun. Hal ini juga didasarkan atas pertimbangan bahwa tuntungan (p.9) agar si tertuduh dibuang datang [?] nya dari yang menuduk. 37) Kalau tertuduh adalah seorang brahmana (lapisan atas), harus dibayar sangsi debesar 2100 kepeng untuk 6 bulan, dan 4200 kepeng untuk setahun. Kalau terbukti tidak benar, maka penuduh harus membayar sangsi 10 kepeng setiap hari. 38)

Note 37. Lihat Paswara Karangasem, op.cit., p.46b-49b. Antara lain dapat dikutip: 'mwah yan jadma kadalih mendengenin, mwah anyamwah kitin, panembene kadalih, kena pesangu, wakasan mandalin mengaranin janma ika mendengenin, teka wenang tundung jasmane kadalih, maler uga ya kena pasangu, keh pasargu ika, yan janmane kedalin lawase mageneh ring patundungan nem sasih, kang mandalih wenang keha pasangugung arte 1800, muwah yan kang kadalih agenah ring patundungan lawase atemuang, kang mandalih wenang kena pasanggung arta 3600, jadin ping kalih ping tiga kanag mandalih nundung janma ika, maler uga ya kena pasangu.'; Note 38. (p.16) Ibid. p.48a-48b.

Narapidana yang berasal dari kalangan 'triwangsa' pada umumnya ditempatkan dalam rumah pejabat atau golongan elit desa. Mereka dipelihara dan mendapat pasangan dari sama pejabat Nusa Penida. 39)

Note 39. Yang dimaksud golongan 'triwangsa' adalah tiga palisan tertinggi dari struktur pelapisan masyarakat Bali yaitu brahmana, ksatria dan wesia. Terbentuk berdasarkan keturunan ('soroh' atau 'wangsa'). Golongan yang berada di luar triwangsa disebut 'jaba' (golongan luar).

V. Dampak pembuangan pemabakan sakral [?]

Masuknya orang buangan ke Nusa Penida, baik perorangan maupun kelompok, bersama-sama dengan kebudayaanya, akan minumbulkan beberapa perubahan pada desa-desa yang menjadi lokasi pembuangan. 40) Yang pertama tampak adalah perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk dan unsur-unsur kebudayaan yang menyertainya, akan terpengaruh pula terhadap perubahan pada bidang yang lain (sosial, ekonomi dan kebudayaan). Selain faktor-faktor luar, maka faktor dalam masyarakat Nusa Penida sendiri juga ikut mewarnai perubahan, persaingan dalam masyarakat, penggunaan teknologi baru, perubahan geografi dan tata lingkungan. 41)

Note 40. Penduduk Nusa Penida tahun 1920, tercatat 20.321 jiwa, termasuk dua orang Cina. Tahun 1930, tercatat 26.504 jiwa, termasuk delapan orang Timur Asing dan 718 bukan orang Bali (Jawa, Bugis, Kalimantan). Penduduk ini menempati 13 buah desa, yaitu Suwana, Tanglad, Sekartaji, Ramuan dan Buyuk, wilayah 'duah bantas' terdiri atas desa Ped, Sakti, Tulad, Pangkung, Lembongan dan Jungutbatu. Dengan perhitungan bahwa kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya adalah tetap (lebih kurang 2,7%) maka diperoleh gambaran penduduk Nusa Penida tahun 1880 sebesar 6.980 jiwa, dan tahun 1890 sebesar 9.119 jiwa. Data diperoleh berdasarkan laporan Soekardjo, op.cit. p.18-19; Note 41. Sebagai referensi lihat Selo Soemardjan, "Perubahan-perubahan dalam masyarakat dan Kebudayaan", dalam Selo Soemardjan (ed.), 'Setangkai Bunga Sosiologi. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1974; p.487-489).

Sebelum Nusa Penida ditetetapkan sebagai paulau pembuangan, ada kecendrungan pada para penguasa kerajaan untuk mengadakan suatu akulturasi terhadap masyarakat Nusa Penida. Hal ini dilakukan dengan jalan menempatkan pejabat-pejabat kerajaan Klungkung, atau sebaian laskar untuk menetap di Nusa Penida. Pindahan ini diharapkan akan mengurangi jarak sosial (social distance) antara masyarakat Nusa dengan Bali. Tujuannya, agar tidak terjadi lagi pemberontakan terhadap negeri induk.

Dipilihnya Nusa Penida segabai tempat pembuangan lebih menguatkan kecendrungan tersebut, dengan mempergunakan orang-orang buangan untuk mempercepat proses akulturasi tersebut. Dalam proses ini, kebudayaan Bali menjadi dominan, dan pada akhir abad XIX atau awal XX, unsur-unsur kebudayaan asli Nusa, memperlihatkan gejala kepunahan. 42)

Note 42. Hal ini banyak dipaparkan oleh Ketoet Grendeng. "Dari hal-hal di Noesa Penida", dalam majalah 'Bhawanagara'. (Singaraja: Kirtya Liefrinck v.d. Tuuk, 1981; p.16-20).

Interaksi antara orang buangan dengan masyarakat Nusa Penida, terlihat dalam berbagai bentuk.

1. (p.10) Pertama, bidang seni budaya. Orang-orang buangan telah mengembangkan beberapa seni tari seperti tari 'gambuh', tari 'sanghyang', 'topeng', dan 'parwa'. 43) Sebaliknya, para buangan telah mengambil alih beberapa seni tari penduduk asli, seperti tari Baris 'jangkang' dan 'gandrung', yang kemudian dikembangkan di Bali.

Note 43. Para buangan yang berjasa mengembangkan tarian ini adalah Cokorda Rai Banggul untk tari gambuh, Pedanda Gede Punia untuk tari Sangiang; tari parwa dikembangkan oleh Anak Agung Sangsi dan para pengikutnya.

2. Kedua, orang buangan dari lapisan 'brahmana' telah menyebabkan perubahan struktur pelapisan masyarakat Nusa. Walaupun di tempat asalnya seorang brahmana yang dibuang dipandang rendah, tetapi di Nusa Penida mereka masih tetap dihormati dan menempati puncak pelapisan. Pada saat seperti ini, struktur pelapisan masyarakat Nusa Penida menjadi sama dengan struktur di Bali.

3. Ketiga, hukuman kerja paksa, baik sebagai petani pada ladang-ladang milik pejabat kemanosan [?], maupun dalam bentuk membuka perladangan yang baru, menjadi semakin sempit, sedang luas perladangan semakin melebar. Bertambahnya luas daerah perladangan, akan meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan kemakmuran penduduk. Akan tetapi pada kenyataan tidaklah demikian. Hutan belukar yang semakin menyempit menyebabkan erosi semakin menghebat dan pengadaan air minum semakin menipis, terutama pada musim kemarau panjang. Erosi telah menganyutkan lapisan tipis yang bertengger di batu kapur menjadi semakin tipis dan hilang sama sekali. Nusa Penida menjadi kering. 44)

Note 44. Berita tentang adanya hutan Nusa Penida yang digunduli oleh penduduknya, lihat kembali laporan Soekardjo, op.cit. p.34-37

4. Keempat, orang-orang ladangan dari golongan petani telah memperkenalkan intensifikasi sistem perladangan di Bali, dan alat-alat pertamalah yang pemakaiaannya lebih hemat baik biaya maupun tenaga. Hal ini telah menyebabkan perubahan dalam teknologi perladangan.

5. Kelima, masyarakat Nusa Penida mulai mengenal pengelompokan masyarakat berdasarkan "kapuh atah kawangasan' [?]. Dengan menelurusi cerita-cerita 'abanab' [?] atau 'lalintih' yang diperkenalkan oleh orang-orang Bali, mereka mencari kawangsah dan menghubungkannya dengan yang ada di Bali. 45) Kemudian muncullah kelompok masyarakat yang didasarkan atas garis keturunan, seperti 'Soroh', 'Pasek', 'Sakeh Bendesa', 'Pande', 'Pacung', 'Palasari' dan sebagainya. Yang tidak berhasil menemukan cikal bakal keluarga, masih (p.11) tetap dianggap 'Soroh Bali Aga'. Kelompok ini pada umumnya terbesar di desa-desa pedalaman, seperti desa Tohkan [?]. Dungkap, Bingin, Buluh, Belalu, Bungkil dan Dalundungan. Mereka sering disebut soroh 'Pamesan'. 46)

Note 45. 'Soroh' atau 'wangsa' adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan atas keturunan, cenderung mengambil cikal bakal pada lapisan tertinggi. Misalnya pada golongan kesatria, dikelompokkan lagi menjadi pesoroh Satria Dalem, pradewa, prangakan, prasangiang, prabagus, soroh Arya Kulo. Pada golongan brahmana, dibedakan lagi atas soroh Kemenuh, Keniten, Manusaba, Mas dan Antapan; note 46. Lihat I Ketoet Grendeng, op.cit, p.16-20. Cf J.B. Haga, "Bali Aga" dan Nengah Patra, "Dari hal keadaan dan adat istiadat orang-orang di Noesa Penida, dalam Adatrechtbundels XXIII. ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1924; p.453-455).

VI. Kesimpulan

Ditetapkannya Nusa Penida sebagai pulau buangan, selain bertujuan untuk mempergunakannya sebagai tempat untuk mengisolir para narapidana (sebagai penjara), juga memperlihatkan kecenderung bahwa penguasa Kerajaan Klungkung ingin mengakagken [?] pengaruhnya dengan jalan akulturasi. Tujuan ini dilaksanakan melalui jalur birokrasi politik, sistem pembuangan, pertukaran seni budaya, dan sistem pertanian. Penduduk Nusa Penida, yang sebagian terbesar adalah petani ladang dan petani nelayan, diharapkan akan menganggap dirinya sebagai orang Bali yang tinggal di Nusa Penida.

Pembuangan, sebagai salah satu saluran, berhubungan erat dengan masalah politik, sistem kepercayaan, tindak pidana, hutang piutang dan pelanggaran adat. Studi tentang kasus pembuangan, telah memberitahukan adanya interaksi sosial dan pembauran antara orang Bali dengan orang Nusa, melalui perkawinan, pertukaran seni tari, hubungan perniagaan dan pengenalan intensifikasi perladangan serta teknologi alat-alat pertanian.

Pembuangan telah mengubah ekologi dan geografi Nusa Penida, menjadi semakin kering dan mengapur. Keadaan seperti ini semakin mendorong masyarakat kepada kemiskinan yang melilit [curl, twist], sebaliknya hal ini telah menempa [?] penduduku menjadi petani yang militan dengan sikap pantang menyerah.

Kekuatan mengikat [?] dari norma dan peraturan tentang pembuangan, sudah melampaui kekuatan 'mores' dan 'custom', menjadi norma hukum yang dituangkan dalam paswara. Orang buangan yang kembali dari Nusa Penida diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya, dengan perubahan pandangan dan penilaian. Para buangan dari golongan triwangsa dianggap 'cuntaka wangsa' (cacat kebangsawannya), karena itu harus melalukan 'prayescita' (apancaka penyudian[?]) yang dilalukan oleh pendeta dan disaksikan oleh masyarakat.

Dengan demikian, norma-norma pembuangan sudah menjadi salah satu alat pengamat masyarakat (social centual [?]) dalam suatu keseimbangan masyarakat Bali pada abad XIX.

Daftar Bacaan (Sidemen)

  • Abdullah, Taufik - Sejarah Lokal di Indonesia. Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1979
  • Abdullah, Taufik - Masalah Sejarah Daerah dan Kesadaran Sejarah, dalam "Yaperna", Agustus 1974, p.10-15
  • Alfian, Teuku Ibrahim - 'Tjatatan Singkat Tentang Konsep Sedjarah Lokal', dalam "Lembaran Sedjarah No.6", Yogyakarta; Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra dan Kenbudayaan Universitas Gajah Mada, 1970, p.41-42
  • Barzanti, Sergio - "Deportation", dalam 'Encyclopedia Americana', vol VIII, New York: Americana Corporation, 1975, p.746-747
  • Berg, C.C. - Babad Bla-batuh, Santpoort: C.A. Maes, 1932
  • Berg, C.C. - De Middeljavaansche Historische Traditie, De Geschiedenis van het Rijk Gelgel, thesis, Leiden, 1927
  • Bello, Jane - Traditional Balinese Culture. New York: Columbia University Press, 1970.
  • Eerde, J.C. van - De Madjapahitsche Onderhoorigheden Goeroen en Seran. Leiden, E.J.Brill, 1911.
  • Finberg, H.P.R. - Local History Objective and Pursuit, Newton: Davis and Charles, 1973
  • Goris, R. - Ancient History of Bali, denpasar: Faculty of Letters Udayana University, 1965
  • Goris, Roelof - Prasasti Bali I, Bandung: NV. Masa Baru, 1954
  • Goris, Roelof - Prasasti Bali II, Bandung Djakarta; Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954
  • Gde, I Gusti Ngurah - Babad Blahbatu (manuskrip) milik Puri Blahbatu Gianyar, Bali
  • Grendeng, I Ketoet - "Dari hal-hal di Noesa Penida" dalam 'Bhawanegara', Singaraja: Kirtya Liefrinck v.d. Tuuk, 1931, p.16-20
  • Haga, B.J. - Bali Aga, dalam "Adatrechtbundels XXIII", 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff , 1924, p.453-455
  • Helbig, Karl - Noesa Penida, het Bandieten Eiland (naskah milik Gedong Kirtya Singaraja, no.A I/344
  • Korn, V.E. - Balische Overeenkomsten, 's-Gravenhage; Martinus Nijhoff, 1922
  • Koentjaraningrat - Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan. Jakarta: PT. Gramedia, 1974
  • Kartodirdjo, Sartono (ed.) - Sedjarah Nasional Indonesia I, Jakarta: Balai Pustaka, 1977
  • Lith, P.A. van der - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel III. Leiden: Martinus Nijhoff, 1905
  • Liefrinck, F.A. - Nog Enige Verordeningen en Overeenkomsten van Balische Vorsten. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1921
  • Monografi Kapubaten Tingkat II Klungkung. Klungkung: Pemerintah Kapubaten Klungkung, 1979
  • Paswara Astanegara (transkripsi). Milik Gedong Kirtya Singaraja, nomor IIa. 967/3
  • Paswara Bangli (transkripsi). Milik Gedong Kirtya Singaraja, nomor IIa. 1421/11
  • Paswara Karangasem (transkripsi). Milik Gedong Kirtya Singaraja, nomor IIa. 565/4
  • Paswara Caturnegara (transkripsi). Milik Gedong Kirtya Singaraja, nomor IIa. 1155/8
  • Paswara Gianyar (transkripsi). Milik Gedong Kirtya Singaraja, nomor IIa. 1165/8
  • Pasobayan Upasaksian Klungkung, Gianyar, Bangli, Badung, Mengwi, miwah Tabanan (transkripsi). Milik Gedong Kirtya Singaraja, tanpa nomor.
  • Prasasti Keluarga I Dewa Anom Gelgel (manuskrip). Milik I dewa Gde Anom, Desa Batununggul, Nusa Penida
  • Parsons, Talcott - The Social System. New York: the Free Press, 1964
  • Patra, Nengah - Dari Hal Keadaan dan Adat Istiadat orang-orang di Noesa Penida, dalam 'Adatrechtbundels XXIII. 's-Gravenhage Martinus Nijhoff, 1924, p.460-462
  • Rereg Gianyar (manuskrip). Milik Perpustakaan Fakultas satra Universitas Udayana Denpasar, nomor 337/133
  • Rai, Pedanda Gde - Babad Bali Radjije II. Klungkung Pustaka Murni, 1957
  • Selignan, Edwin R.A. - Encyclopaedia of the Social Sciences, vol. V, New York: The Mac Millan Company 1957, p.95-97
  • Soetjipto, F.A. - Beberapa Tindjauan Tentang Sedjarah Lokal, dalam 'Lembaran Sedjarah no.6', Yogyakarta Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gajah Mada, 1970, p.37-44
  • Stibbe, D.G. - Encyclopaedia van Nederlandsch-Indië, deel III, Leiden: E.J. Brill, 1919
  • Soekardjo - Noesa Penida, een misdeeld eiland, dalam Vamola 1931, p.1-33
  • Soemardjan, Selo - Setangkai Bunga Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1974, p.487-489
  • Tuuk, H.N. van der - Kawi Balineesch Nederlandsch Woordenboek, deel IV. Batavia: Landsdrukkerij, 1912, p.19
  • Utrecht, E. - Sedjarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok. Ttt. Sumur Bandung, 1962
  • Vredenbregt, J. - Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT Gramedia, 1978
  • Yamin, Muhammad - Atlas Sedjarah, Ttt. Djambatan, 1956

Lampiran C: Bajak Nusa Penida 1)

1) Lihat soekardjo - Noesa Penida, een misdeeld eiland, dalam majalah Vamola, tahoen II, 1931. Naskah milik Gedong Kirtya Singaraja, p.33
2) Ibid, p.35

Lampiran D. Jukung penelon 1)

1) Sebagai perbandingan lihat W.O.J. Nieuwenkamp, Bali en Lombok, vol, II, III (Edam: De zwerver, 1906-1910), p.136, p.168

References

  • Shadeg, Norbert - Balinese-English Dictionary, Tuttle Publishing, Singapore, 2007

Source

  • Sidemen, Ida Bagus (1938-) - Penjara di tengah samudra: studi tentang Nusa Penida sebagai pulau buangan, Seminar Sejarah Lokal (Medan, 1984), Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Annotatie: ill., krt; Paper Seminar Sejarah Lokal di Medan, tgl. 17 s.d. 20 September; 1984

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. research: Godi Dijkman http://guidomansdijk-talen.nlsocial facebook box white 24