Sejarah Bali I-III (Djelada, 1956)

This article is a rendering of ‘Sedjarah Bali’ written by Njoman Djelada, also known as G(h)ora Sirikan, in 1956.

It follows the contents of these three volumes as rewritten (copied) by Made Dangin in 27 February 1965, as no earlier versions to date have been found. To the best of my knowledge, Made Dangin’s version is the earliest full rewritten copy of these volumes. The old spelling has been adapted to modern Indonesian spelling (Ejaan Yang Disempurnakan); Ç = S, ç = s; square brackets are mine (GD).

III. Pengaruh Jawa meluas di Bali - Javanese influence in Bali

  1. Pendahuluan (60-)
  2. Sri Sakalendu Kirana Isana Gunadharma Laksmidara Wijayattunggadewi (61-62)
  3. Sri Suradhipa (63-)
  4. Sri Jayasakti dan Sri Jayakusuma (64-68)
  5. Sri Jayapangus (69-71)
  6. Sri Ekajaya Lancana dan Sri Dharmadiraja (72-73)
  7. Sri Hyang ning Hyang Adidewa Lancana (74-75)
  8. Sri Bhatara Mahaguru Dharmottunggu Warmadewa dan Sri Walajaya Krttaningrat (76-78)
  9. Sri Astasura Ratna Bumibanten (79-82)

1. Pendahuluan - Introduction

(p.60) Pada Bab II telah dipaparkan dan digambarkan perkembangan mesyarakat di Bali selama 8 orang raja dari dynasti Salonding berturut-turut dan turun-menurun bertakhta. Lebih dari dua setengah abad lamanya mereka itu ganti berganti memegang kekuasaan dengan kebesaran dan kemuliaan, dan lamanya tiap-tiap orang bertakhta dapat disimpulkan demikian: 1. Sri Kesari Warmadewa bertakhta dalam tahun ± 882-914; 2. Sri Ugrasena bertakhta dalam tahun ± 837-942; 3. Sri Tabanendra Warmadewa / Sri Subhadrika Dharmadewi bertakhta dalam tahun ± 943-955; 4. Sri Candrabhayasingha Warmadewa bertakhta dalam tahun ± 956-974; 5. Sri Janasadhu Warmadewa dan Sri Wijaya Mahadewi bertakhta dalam tahun ± 975-988; 6. Gunapriyadharmapatni / Dharmodayana Warmadewa bertakhta dalam tahun 989-1011; 7. Dharmawangsa Wardhana Marakata Pangkaja Sthanottunggadewa bertakhta dalam tahun ± 1012-1048; 8. Anak Wungsu bertakhta dalam tahun ± 1049-1077.

Seperti telah diuraikandi dalam bab itu berturut-turut, ternyata prasasti-prasasti peninggalan baginda raja Sri Kesari Warmadewa sampai Sri Janasadhu Warmadewa dan Sri Wijaya Mahadewi bertakhta, semuanya masih mempergunakan bahasa Bali Kuna. Hali itu menyatakan, bahwa peradaban di Bali tinggal asli, belum menerima pengaruh dari luar. Akan tetapi setelah beginda ratu suami-istri Gunapriyadharmapatni / Dharmodayana Warmadewa bertakhta, barulah terjadi perubahan di Bali pada lapangan politik dan kebudayaan. Semenjak itu corak prasasti-prasasti itu mulai memperlihatkan perubahan, sebagian mempergunakan bahasa Jawa Kuna, dan sebagian lagi masih mempergunakan bahasa Bali Kuna. Hal itu menunjukkan, bahwa masyarakat di Bali tiada sanggup lagi mempertahankan keasliannya, ternyata politik perkawinan itu besar nian pengaruhnya. Maka semenjak itulah dapat ditentukan, bahwa peradaban di Bali mulai didesak oleh pengaruh Jawa yang dimasukkan oleh baginda raja itu.

Semasa baginda Anak Wungsu bertakhta, ternyata pengaruh dari Jawa itu belum lagi memperlihatkan kemajuannya. Buktinya ialah prasasti-prasasti peninggalan baginda raja itu sebagian masih mempergunakan bahasa Jawa Kuna. Akan tetapi setelah baginda raja itu mangkat, dan digantikan oleh raja-raja lain, ternyata pengaruh dari Jawa itu semakin pesat kemajuannya di Bali. Hal itu akan dapat dinyatakan kemudian.

Terdesaknya peradaban di Bali oleh pengaruh dari Jawa itu, mengakibatkan juga agama Buddha di situ mengalami kemunduran. Kemunduran itu mulai tampak, setelah Mpu Kuturan meninggal dunia. Mpu Panandha yang diserahi oleh Mpu Kuturan untuk menyelenggarakan ‘panawasikan’ atau ‘pangaskaran’ di Silayukti itu, ternyata tiada mempunyai kemampuan untuk menyempurnakannya (baca catatan akan noot (NB) yang termuat pada pasal 7 bab II). Meskipun Mpu Pastika datang kemudian dari Jawa ke Bali untuk membantu Mpu Panandha melanjutkan usaha dalam lapangan keagamaan itu, namun hasilnya ternyata sia-sia belaka. Maka semenjak itulah tempat suci pemusatan agama Buddha itu tinggal terlantar, sehingga agama Siwa yang menjadi saingannya memperoleh kesempatan untuk mengembangkan sayapnya. Hal itu tidaklah mengherankan, sebab baginda Anak Wungsu ternyata menganut agama Siwa, sehingga agama Siwa itu mulai bergerak memperlihatkan kemajuannya.

Baik Mpu Panandha maupun Mpu Pastika sama-sama menamatkan riwayat hidupnya kemudian di Silayukti. Di situ terdapat sekarang tempat-tempat pemujaan bagi arwah kedua orang pendita itu, di samping tempat pemujaan arwah Mpu Kuturan yang masyur namanya itu. Tempat-tempat pemujaan itu kini diselenggarakan oleh kesatuan atau ikatan tujuh jenis kewargaan di Bali yang disebut Pasek, Bandesa, Kabayan, Ngukuhin, Dangka, Salahin dan Gaduh. Hal ini menyatakan, bahwa golongan kewargaan itu adalahketurunan dari pendita guru-guru agama tersebut, yang tergolong juga ke dalam tingkatan Brahmana menurut system ‘Caturwarna’ atau ‘Caturwangsa’. Adanya golongan ketujuh jenis kewargaan itu, sudah diceritakan terlebih dahulu pada pasal 13 bab I.

Kesimpulannya dapatlah dinyatakan, bahwa baginda Anak Wungsu bertakhta, ternyata agama Siwa itu mulai memgang peranan penting di Bali, diakui sebagai agama kerajaan. Akan tetapi kemajuan agama itu tidaklah berarti dapat membasmi perkembangan agam Buddha yang menjadi saingannya itu, ternyata masyarakat di Bali masih banyak juga menganut agama Buddha yang mengalami kemunduran itu. Kedua jenis ajarannya agama itu diperpadukan dan dianut oleh masyarakat di Bali, sebagaimana telah diterangkan pada pasal 1 bab II.

2. Sri Sakalendu Kirana Isana Gunadharma Laksmidhara Wijayattunggadewi

(p.61) Di desa Pengotan terdapat 2 buah prasasti masing-masing bertahun 1088 dan 1011. Prasasti-prasasti itu menyebutkan nama seorang raja-putra atau ratu ‘Sri Sakalendu Kirana Isana Gunadharma Laksmidhara Wijayattunggadewi. Pun di desa Sawan / Blantih terdapat lagi sebuah prasasti bertahun 1098, juga menyebutkan nama baginda ratu itu.

Siapakah sebenarnya baginda ratu itu? Mungkinkah baginda itu putri mahkota dari Anak Wungsu yang telah mangkat dengan tidak meninggalkan putra mahkota?

Jilalau baginda ratu itu memang benar putri mahkota dari Anak Wungsu, maka dapatlah dikira-kirakan, bahwa baginda itu dilahirkan oleh permaisuri Anak Wungsu yang diarcakan di Pura Panataran di desa Tampaksiring, dan bukan oleh Bhatari Mandul yang diarcakan di Pura di atas Gunung Panulisan (lihat pasal 9 bab II). Akan tetapi memperhatikan gelar beginda yang panjang itu, agaknya beginda mempergunakan gelar dari pihak ibunda dan ayahnda, yaitu merupakan perpaduan dari silsilah Dharmawangsa di Jawa Timur dengan silsilah Warmadewa di Bali. Hal itu dapat dinyatakan dengan kias atau arti dari kata-kata yang menjadi hiasan dari gelar baginda yang panjang itu. Perkataan-perkataan itu dapat diartikan demikian:

1. Çakala mengesankan, bahwa beginda itu memiliki sebagian gelar dari baginda raja Kameçwara I di kerajaan Kediri (Jawa Timur), yang bertakhta di dalam tahun 1115-1130. Gelar baginda raja itu selengkapnya ialah: Çri Maharaja Rake Sirikan Çri Kameçwara Çakalabhuwanatuçtikirana Sarwanirwarjawirya Parakrma Digjayottunggadewa; 2. Indu Kirana artinya cahaya bulan purnama, sedang perkataan itu menjadi sebutan dari permaisuri baginda raja Kediri tersebut di atas, yang bersasl dari kerajan Janggala; 3.Içana atau Isyana, ialah gelar yang biasa dipergunakan oleh keturunan dari Mpu Sindok di Jawa Timur (baca pasal 3 bab II); 4. Gunadharma mengesankan, bahwa baginda ratu itu mungkin keturunan atau cucu dari baginda ratu Ganupriyadharmapatni; 5. Laksmidhara artinya putri yang mulia; 6. Wijayottunggadewi mengesankan sekali lagi, bahwa baginda ratu itu memang asal keturunan dari Mpu Sindok tersebut di atas. Selaku missal perhatikanlah gelar ‘abhiseka’ dari baginda raja Airlanggha (baca pasal 7 bab II).

Note: Dr. Goris membahas persoalan itu hamper secara dalam kitab karangannya yang bertitel ‘Sedjarah Bali Kuna’ muka 10.

Demikianlah arti atau makna dari kata-kata yang menghiasi gelar baginda ratu itu, sehingga dapat menarik kesipulan, bahwa ibunda baginda itu berasal dari kerajaan Kediri (Jawa Timur). Hal itu menyatakan pula, bahwa pengaruh Jawa semakin meluas pada masa itu di Bali.

Prasasti-prasasti tersebut di atas yang menyebutkan nama baginda ratu itu, ternyata tidak banyak memperlihatkan gambaran tentang corak dan betuk masyarakat di Bali selama baginda bertakhta. Malah prasasti-prasasti yang terdapat di desa Pengotan itu disangsikan oleh para ahli tentang keasliannya, sebab prasasti-prasasti itu menyebutkan bilangan tahun Saka 110 atau 123, yang seharusnya ditulis 1010 dan 1023 (1088 dan 1101 Masehi). Kemungkinan prasasti-prasasti itu ditulis beberapa tahun kemudian selaku salinan dari naskah aslinya, maka memperhatikan bentuk huruf dan kalimat-kalimat bahasanya, kemungkinan ditulis semasa baginda raja Sri Jayapangus bertakhta. Siapa adanya Sri Jayapangus itu, nanti akan diceritakan pada pasal 5 di bawah ini.

Prasasti-prasasti yang terdapat di desa Pengotan itu disebut juga: ‘Piagam ratu Pingit’, hanya membicarakan tentang perkaranya orang-orang desa Pemur=teran dengan orang-orang desa Abang, yaitu soal tanah yang menjadi pangkal perselisihan. Di dalam prasasti-prasasti itu tersebut nama-nama dari pegawai-pegawai kerajaan semasa baginda Anak Wungsu bertakhta.

Sementara itu prasasti yang terdapat di desa Sawan/Blantih yang bertahun 1098 itu, hanyalah membicarakan tentang: ‘nayaka njalan’ dan ‘guguran kaparimandala I Sukhapura’, jadi sama maksudnya dengan orasasti Sangsit yang bertahun 1058, yaitu semasa baginda Anak Wungsu bertakhta (lihat pasal 9 bab II). Begitu juga halnya prasasti Sawan / Blantih yang bertahun 1065, dan yang sudah dibicarakan terlebih dahulu semasa baginda Anak Wungsu bertajta; ternyata menyebutkan pula ‘Hulu kaynjalan di Guguran’, jadi maksudnya serupa saja.

Di halaman sebuah pura Penataran Panglan yang terletak di desa Pejeng, terdapat sebuag arca merupakan ‘Hariti’ dan sebuah lagi merupakan ‘Parwati’. Di belakang arca-arca itu terdapat tulisan-tulisan, yang berbunyi: ‘bhatari I banu Palasa’ di belakang arca ‘Hariti’ itu, berbunyi: ‘sang ring guha’ yang tergores (p.62) di belakang arca ‘Parwati’ itu. Arti dari bunyinya tulisan-tulisan itu ialah: ‘bhatari I banu Palasa’ = ratu yang mangkat disungsi Palasa, dan ‘sang ring guha’ = dipertuan di Goa. Pada tulisan-tulisan itu terdapat juga bilangan tahun Saka 1013 (1091 Masehi), baik yang tergores pada arca ‘Hariti’ itu, maupun yang tertera pada arca ‘Parwati’ yang terletak di sebelahnya. Oleh karena bilangan tahun itu bertetapan semasa baginda ratu itu bertakhta maka para ahli lalu menduga, bahwa arca-arca itu ialah lambing kebesaran dari baginda ratu itu. Dari bunyinya tulisan-tulisan itu lalu menimbulkan persangkaan, bahwa baginda ratu itu pernah melakukan pertapaan pada sebuah goa, dan sesudah mangkat dijenazahkan di sungai Palasa. Akan tetapi di mana letak goad an sungai Palasa itu, para ahli tiada berani menentukannya. Kemungkinan goad an sungai itu terletak di sebelah barat desa Pejeng, di mana sekarang terdapat bekas tempat pertapaan dan sebuah candi yang disebut Candi Kalebutan (baca pasal 12 bab I).

Jikalau arca-arca itu memang benar selaku lambing kebesaran dari baginda ratu itu, dapatlah lalu dinyatakan, bahwa baginda selagi hidupnya memuliakan Indra dan Siwa. Rariti = Indra, sedang Parwati itu ialah sakti dari Siwa, yang disebut juga Dewi Uma atau Giri Putri (baca pasal 6 bab I).

Oleh karena tulisan prasasti-prasasti itu dan huruf-huruf yang tergores pada arca-arca itu semuanya mempergunakan bahasa Jawa Kuna, maka jelaslah menunjukkan, bahwa semasa baginda ratu itu bertakhta pengaruh kebudayaan Jawa semakin pesat kemajuannya di Bali. Kemajuannya itu ternyata melebihi daripada semasa baginda Anak Wungsu bertakhta, sebab ketika itu prasasti-prasasti itu sebagian masih mempergunakan bahasa Bali Kuna, dan sebagian lagi mempergunakan bahasa Jawa Kuna. Pun di lapangan keagamaan mungkin semasa baginda agaknya lebih mementingkan ajaran agama itu, syahdan jikalau ditilik dari arca-arca yang menjadi lambang kebesaran baginda itu. Sebaliknya dapatlah dinyatakan pula, bahwa pengaruh agama Buddha tetap mengalami kemuduran pada masa itu, sebab selain daripada para pemimpinnya, agaknya bantuan dari pihak resmi tidak dapat diharapkan lagi.

3. Sri Suradipha

(p.63) Di desa Gobleg pada sebuah pura bernama Pura Desa, terdapat sebuah prasasti bertahun 1115. Di dalam prasasti itu tersebutlah nama seorang raja ‘Sri Suradipa’. Selain daripada menyebutkan nama baginda raja itu, ternyata prasasti itu membicarakan juga tentang halnya: ‘dharma I Er Tabar karaman Indrapura’, dan tentang ‘Bhatara Bukit Tunggal’. Artinya ialah: adat desa di Er Tabar yang berkewajiban menyelenggarakan pemujaan untuk Dewa Indra di Bukit Tunggal. Jadi prasasti itu sama maksudnya dengan prasasti yang terdapat di desa itu juga bertahun 914, dan yang sudah dibicarakan terlebih dahulu pada pasal 2 bab II, yaitu semasa Sri Kesari Warmadewa bertakhta.

Kemudian terdapat lagi prasasti di Angsari bertahun 1119, juga menyebutkan nama baginda raja itu, yaitu Sri Suradhipa. Prasasti itu membicarakan juga antara lain tentang: ‘patapan i thani Latengan’, artinya ialah sebuah tempat  pertapaan yang terletak di Latengan. Jadi prasasti itu ialah selaku pembaharuan dari prasasti Angsari yang telah dibicarakan terlebih dahulu dada pasal 2 bab Ii, ternyata maksudnya memperlihatkan gambaran yang sama dengan prasasti itu.

Lain daripada kedua buah prasasti tersebut di atas, terdapat pula sebuah prasasti lain yang dikirakan penerbitannya terjadi semasa beginda raja itu bertakhta. Prasasti itu kini tersimpan di Provensiaal en Stedelijk Museum di kota Surabaya (Jawa Timur). Tersebutlah di dalam prasasti itu antara lain ‘hara babi’, artinya desa Babi. Desa Babi itu terletak sekarang di daerah Bali Timur. Menilik bunyinya prasasti itu, dapatlah ditentukan bahwa prasasti itu serupa maksudnya dengan prasasti yang terdapat di desa itu, dan yang telah dibicarakan terlebih dahulu pada pasal 9 bab II, yaitu semasa baginda Anak Wungsu bertakhta.

Meskipun prasasti yang tersimpan di Provinciaal en Stedelijk Museum di kota Surabaya itu sebenarnya tidak menyebutkan nama raja dan bilangan tahun penerbitannya, namun memperhatikan bentuk huruf dan sifat bahasa yang tertera di dalam prasasti itu, maka para ahli lalu berkeyakinan, bahwa prasasti itu diterbitkan semasa baginda raja Sri Suradhipa bertakhta, yaitu di antara tahun 1098-1119.

Sekarang timbullah pertanyaan, siapakah sebenarnya beginda raja itu? Dapatkah baginda itu dikatakan asal keturunan dari dynasti Salonding? Gelar Warmadewa yang biasa dipergunakan oleh dynasti Salonding itu ternyata tiada certantum di belakang nama baginda, menyebabkan dugaan kea rah itu tiada mempunyai dasar-dasar yang kuat. Jikalau baginda tidak berasal dari Bali, dari manakah kedatangan baginda itu? Dari Jawa Timur-kah?

Pertanyaan-pertanyaan itu memang sukar dijawab, sebab para raja di situ, baik yang bertakhta di tempat-tempat lain di seluruh Nusantara pada masa itu, ternyata tiada ada sama sekali yang mempergunakan gelar menyerupai nama baginda untuk dipakai bahan pertimbangan. Pada masa itu masih bertakhta di kerajaan Kediri (Jawa Timur) baginda raja Kameswara I (1115-1130), seperti telah diterangkan pada pasal 2 di atas. Kesederhanaan atau kesingkatan nama baginda raja itu, tidak memungkinkan mengadakan pengupasan dan pembahasan secara mendalam untuk mengetahui asal-usul baginda raja itu. Pun ketidak-adaan arca-arca dan candi-candi yang tertulis menyatakan keadaan baginda itu, maka asal mula beginda itu tinggal gelap sampai sekarang. Kemungkinan beginda itu setelah mangkat  dijenazahkan di Gunung Kawi pada tebing sungai Pakerisan yang terletak di sebelah timur desa Tampaksiring, sebab di situ sekarang terdapat beberapa buah candi berleret-leret yang tiada diketahui untuk siapa sebenarnya candi-candi itu, terletak di sebelah-menyebelah candi untuk penjenazahan baginda Anak Wungsu, seperti telah diterangkan pada pasal 9 bab II. Jikalau candi-candi itu sebuah di antaranya untuk penjenazan baginda Sri Suradhipa, maka dapatlah dinyatakan, bahwa baginda itu tergolong ke dalam kekeluargaan dynasti Salonding. Akan tetapi, alas an itu agaknya tiada begitu kuat, kemungkinan penjenazahan untuk silsilah Warmadewa dan silsilah Dharmawangsa itu sudah dapat dipersatukan dan dicandikan pada sesuatu tempat yang bersamaan letaknya, mengingat jalinan kekeluargaan kedua belah pihak sudah rapat benar oleh ikatan tali perkawinan yang berulang-ulang terjadi timbal balik.

Memang pada beberapa tempat di antara sungai Pakerisan dan sungai Petanu, terutama di sekitar desa Pejeng, terdapat banyak arca-arca peninggalan zaman purba, bahkan ratusan jumlahnya, akan tetapi untuk siapa sebenarnya arca-arca itu, para ahli tiada berani menentukannya. Hanyalah yang berisi tulisan-tulisan saja dapat ditentukan dan dipertanggung-jawabkan maksudnya. Arca-arca sebanyak itu di antaranya ada yang merupakan ‘Bhatara Guru, Bhatara Brahmam, Bhatara Gana atau Ganesha, Bhatari Durga, Bhatari Parwati dan sebagainya. Demikianlah keadaan beginda itu, sementara prasasti-prasasti baginda tersebut di atas semuanya mempergunakan bahsa Jawa Kuna.

4. Sri Jayasakti dan Sri Jayakusuma

(p.64) Setelah kekuasaan baginda raja Sri Suradhipa yang tersebut di atas berakhir, maka terdapatlah 4 buah prasasti yang menyebutkan nama seorang raja Sri Jayasakti bertakhta di Bali. Kemungkinan Sri Jayasakti itu ialah putra mahkota dari baginda Sri Suradhipa tersebut, ataukah keturunan dari baginda Sri maharaja Jauasakti yang tersebut pada pasal 8 bab I, yang mula-mula mendatangkan nenek-moyang orang-orang Bali Hindu dari Jawa ke Bali pada pertengahan abad ke-III sesudah Masehi. Seperti telah diterangkan pada pasal dan bab itu, bahwa baginda itulah yang menerbitkan prasasti ‘Catur Jadma’ yang masih tersipmpan sekarang di desa Sading, dan yang dikatakan oleh Dr. R. Goris bilangan tahun Saka yang tertulis di dalam prasasti itu agaknya kelitu dibuat oleh penulisnya. Ternyata bilangan Saka tertulis di dalam prasasti itu dengan angka 172, tetapi mestinya 1072, yang dapat disamakan dengan tahun Masehi 1150. Prasasti itu diterbitkan atas nama Sri Jayengrat, mungkin Sri Jayasakti yang dimaksud olehnya. Pun prasasti itu ada hubungannya dengan prasasti yang terdapat di desa itu juga, dan yang bertahun 1001, yaitu yang sudah diutarakan pada pasal 7 bab II.

Adapun 3 buah prasasti lain lagi yang menyebutkan nama baginda raja Sri Jayasakti itu, ialah yang sekarang terdapat: 1. di desa Manik Liu / Lambean bertahun 1133, serta membicarakan juga tentang ‘karaman Manikalyu’, artinya adat desa Manikliu; 2. di desa Buwahan bertahun 1146, serta membicarakan juga tentang perkaranya orang-orang desa Kedisanterhapdap orang-orang desa Abang, jadi sama hal dan maksudnya dengan prarasti Buwahan yang bertahun 994, yaitu yang sudah pernah sipersoalkan pada pasal 7 bab II, semasa baginda raja suami-istri Gunapriyadharmapatni / Dhamrodayana Warmadewa bertakhta, dan 3. di desa Prasi bertahun 1148, serta membicarakan juga tentang perkaranya orang-orang desa Besan terhadap orang-orang desa Kulamba (sekarang: Kusamba) dan orang-orang desa Dahwan (sekarang: Dawan).

Kecuali prasasti-prasasti tersebut di atas, terapat lagi 5 buah prasasti-prasasti lain yang penerbitannya dikirakan semasa baginda raja Sri Jayasakti bertakhta. Prasasti-prasasti itu sekarang tersimpan di desa Bebandem, Landih/Nongan., Depas (?), Tampak Gangsul dan pausa di Pura Bukit Indrakila. Meskipun prasati-prasasti itu tidak menyebutkan bilangan tahun dan nama baginda raja itu, namun menilik dari nama-nama pegawai kerajaan yang tertulis paa tiap-tiap prasasti itu, adalah menununjukkan persamaan besar dengan prasasti-prasasti tersebut di atas. Hal itulah menyebabkan timbul dugaan, bahwa prasasti-prasasti itu dibuat dan diterbitkan semasa.

Prasasti-prasasti yang terdapat di desa Bebandem dan di desa Landih / Nongan itu, dikirakan bersamaan waktunya diterbitkan, yaitu pada tahun 1146. Begitu juga halnya prasasti-prasasti yang terdapat di desa Depaa dan yang di Tamopak Gangsul itu dikirakan bersamaan waktunya diterbitkan, yaitu di antara tahun 1146-1150. Sedangkan yang terdapat di desa Dausa di Pura Bukit Indrakila, kemungkinan penerbitannya terjadi di sekitar tahun 1150.

Prasasti yang terdapat di desa Bebandem itulah yang menerangkan adanya sebuah pertapaan ‘wihara Bahung’, yang terletak di lereng Gunung Agung, dan yang telah diutarakan pada pasal 12 bab I. Akan tetapi di mana bekas pertapaan itu terletak, tidak ada orang yang mengetahui sekarang.

Sementara itu prasasti yang terdapat di desa Landih / Nongan itu, hanyalah menerangkan adanya ‘karaman Landih’, artinya adat desa Landih. Sedangkan prasasti yang terdapat di desa Depaa itu, ternyata membicarakan lagi tentang: ‘karaman Indrapura’, serta menyebutkan pula ‘Bhatara Bukit Tunggal di Er Tabar’; jadi maksud prasasti itu adalah sama dengan prasasti Gobleg yang bertahun 914, yaitu yang sudah dibicarakan pada pasal 2 bab II, semasa Sri Kesari Warmadewa bertakhta.

Adapun prasasti yang terdapat di Tampak Gangsul soalnya tidak begitu terang, lantaran hurufnya amat rusak sukar dapat dibaca, akan tetapi prasasti yang terdapat di desa Dausa di Pura Bukit Indrakila itu, ternyata membicarakan lagi tentang perkaranya orang-orang desa Canigayan, yaitu sama halnya dengan prasasti Dausa yang sudah diutarakan pada pasal 9 bab II semasa baginda Anak Wungsu bertakhta.

Sekianlah banyaknya prasasti-prasasti yang menerangkan adanya baginda raja Sri Jayasakti itu, dan sesudah itu tidak terdapat lagi prasasti-prasasti lain yang menyebutkan nama baginda. Oleh karena itu para ahli lalu mengambil kesimpulan, bahwa baginda itu bertakhta di Bali selama 27 tahun, yaitu dari tahun 1133 hingga tahun 1150. Setelah itu terdapat waktu terluang hingga 27 tahun lamanya, artinya selama itu tidak ada raja yang bertakhta menurut sebutan di dalam prasasti-prasasti itu. Baru pada tahun 1177 terdapat lagi nama seorang raja di dalam prasasti lain, yang riwayatnya akan dilanjutkan nanti pada pasal 5 di bawah ini.

Sekarang timbul pertanyaan, apakah mungkin selama itu di Bali tidak ada raja yang memerintah?

Pertanyaan itu segera memperoleh jawaban dari kitab-kitab perpustakaan (p.65) yang bercorak ‘legendaris’ dan ‘tradisionil’. Kitab-kitab itu ialah bernama: Rajapurana, Aji Jayakusuma, dan Caturyoga. Kitab-kitab itu merenangkan, bahwa pada suatu masa pernah memerintah di Bali seorang raja bernama Sri Jayakusuma. Baginda itulah katanya yang menciptakan adanya hari-hari raya Galungan dan Kuningan, yang hingga sekarang masih dirayakan tiap-tiap 210 hari sekali oleh sekalian penduduk di Bali, bahkan dipandang sebagai hari-hari raya kebangsaan. Ceritanya adalah sebagai berikut.

Konon katanya baginda raja Sri Jayakusuma itu mula-mula mengabaikan ibadat untuk memuja pura-pura yang disebut ‘Sadkahyangan” (baca pasal 2 bab II) sehingga sekalian Dewa-dewa turun dari Kahyangan, guna mencegah tindakan baginda raja yang menyimpang daripada adat-istiadat keagamaan itu. Dewa-dewa itu lalu memberi nasehat kepada beginda raja, agar supaya syarat-syarat keagamaan itu dipugari, untuk mencegah malapetaka dan bencana alam yang mungkin nanti menimpa pulau Bali. Ketika beginda tidak mengindahkan nasehat Dewa-dewa itu, ternyata penduduk pulau Bali menghadapi pelbagai kesukaran, misalnya penyakit menular (epidemie) terus menghebat, serta tanam-tananan di sawah dan di lading tidak mendatangkan hasil. Oleh karena itu barulah baginda insyaf akan kekeliruan langkahnya, seraya menyuruh lagi rakyatnya untuk memuja dan menyelenggarakan upacara perayaan bagi kepentingan “Sadkahyangan” itu.

Note: Menurut ajaran agama Buddha, bahwa untuk mencapai kesempurnaan batin ke arah keluruhan budi, diwajibkan melakukan persembahyang ke arah 6 penjuru alam. Persembahyang arah ke timur, ialah maksudnya untuk menghormati arwah leluhur, ke selatan ialah untuk menghormati arwah guru-guru agama yang memberikan didikan, ke barat ialah untuk keselamatan anak istri kaum keluarga, ke utara ialah untuk keselamatan kawan-kawan handai taulan, ke atas ialah untuk memuliakan agama, dan ke bawah ialah untuk keselamatan sesama hidup yang lebih rendah derajatnya. Cara melakukan persembahyangan serupa itu sebenarnya menurut kebiasaan agama Hindu-Kuna.

Pada suatu ketika baginda pergi bertapa pada Pura Dalem Puri yang terletak di lereng Gunung Agung di lingkungan desa Besakih. Di situ baginda mendengar sabda gaib dari Bhatara Durga, bahwa keselamatan penduduk di Bali acap terganggu, adalah disebabkan oleh mengganasya Sang Kala Tiga katanya. Yang disebut Sang Kala Tiga itu, ialah Sang Buta Galungan, Sang Buta Galungan dan Sang Buta Anungkurat. Mahluk-mahluk ajaib itulah yang hinggap di dalam tubuh manusia karenanya. Merajajelanya mahluk-mahluk ajaib itu berbuat sekehendak hatinya, menyebabkan pula kematian orang-orang masih muda, sebelum mencapai umur lanjut.

Note: Mahluk-mahluk ajaib itu sebenarnya sifat-sifat kejahatan yang dimiliki oleh manusia kebanyakan (baca pasal 1 bab II)

Setelah baginda memperoleh petunjuk dari Bhatari Durga bagaimana caranya mencegah malapetaka itu, barulah baginda bersiap menciptakan hari-hari raya yang disebut Galungan dan Kuningan itu. Syarat-syarat menyelenggarakan hari-hari raya itu ditentukan demikian:

1. Enam hari sebelum hari raya Galungan menjelang, maka sekalian penduduk berkewajibkan terlebih dahulu mengadakan upacara perayaan yang bersifat untuk membersikan diri, baik mengenai rohani, maupun jasmani. (p.66) Perayaan itu dilakukan 2 hari berturut-tutur, ialah pada hari Kamis Wage wuku Sungsang yang disebut “Sugi Manik Jawa”, dan keesokan harinya pada hari Jumat Kliwon wuku Sungsang disebut “Sugu Manik Bali”

Note: “Sugi” = cuci muka, dan “Manik” = air suci atau air hidup. Penulis I Gusti Bagus Sugeriwa menyatakan di dalam kitab karangangnya yang bernama “Hari raja Bali-Hindu”, bahwa hari-hari itu diadakan olehnya bernama: “Ulihan-Djawa” dan “Ulihan-Bali”. Oleh karena itu ia memperoleh pengertian, bahwa pada hari tersebut pertama orang-orang mengumpulkan bahan-bahan untuk sesajen yang diperoleh mereka dari Jawa, dan keesokkan harinya ialah hari pengumpulan bahan-bahan untuk sesajen yang terdapat di Bali katanya. Pengertian penulis sukar dapat diterima, ternyata hari raya yang disebut “Ulihan” itu sebenarnya jatuh pada hari Minggu Wage wuku Kuningan, yaitu 4 hari berselang sesudah hari raya Galungan berlangsung.

Memang mengenai hari raya “Sugi-Manik” itu terdapat selisih pendapat atau perbedaan faham, akan tetapi faham-faham itu pada hakikatnya sejenis, ialah untuk mensucikan rohani dan jasmani, dan bukan untuk mengumpulkan bahan-bahan sebagai pengertian penulis itu. Di antara para ahli ada yang menyatakan bahwa hari “Sugi-Maik” Jawa itu ialah pensucian bagi umat Bali-Aga, dan hari raya “Sugi-Manik” Bali itu ialah pensucian untuk umat Bali-Hindu. Tetapi ada juga mengatakan, bahwa hari pertama untuk orang-orang bangsawan, dan hari kedua untuk orang-orang kebanyakan. Pihak lain ada lagi menduga, bahwa hari pertama ialah untuk penganut agama Buddha, dan hari kedua ialah untuk penganut agama Siwa. Dalam pada itu kitab: “Pamancangah Pasek” menerangkan, bahwa hari pertama untuk Mpu Bharada, dan hari kedua untuk Mpu Kuturan, mengingat pertemuan kedua orang pendeta besar itu sewaktu di Silayukti dahulu (baca pasal 9 bab II).

2. Pada hari Senin Pon wuku Dungulan, yatu 2 hari di muka hari raya Galungan dinamai hari raya “Penyajaan”, maka pada hari itulah orang-orang semua sibuk membuat jajan guna “sejajen” atau “bebanten” untuk hari raya Galungan itu.

3. Keesokkan harinya jatuh pada hari Selasa Wage wuku Galungan dinamai hari “Penampahan”, artinya hari untuk mengadakan pembantaian, maka hari itulah orang-orang menyembelih pelbagai ternak untuk kepentingan hari raya  itu. Pun pada hari itu juga mereka mengadakan upacara kurban dengan sesajen yang disebut “Biakala” atau “Biakawon”, maksudnya ialah untuk membersihkan diri dari sifat kejahatan yang diwujudkan sebagai Sang Kala Tiga itu. Upacara kurban itu mereka lakukan tepat jam 12 tengah hari di halaman tiap-tiap rumahtangga bagi mereka yang sudah meningkat dewasa. Sesudah itu mereka lalu duduk di atas balai-balai menghadapi sesajen yang disebut “Tebasan”, maksudnya ialah menebus dosa, sambil mengheningkan cipta mereka memangku keris pusakanya di atas pangkuan, berdoa terhadap Sanghyang Pasupati agar memperoleh kejayaan.

4. Pada hari Rebo kliwon wuku Dungulan, barulah mereka beramai-ramai menyongsong hari raya Galungan yang dinanti-nantikan olehnya itu. Pada hari itulah mereka melakukan persembahyang di Pura-pura terutama pada tempat-tempat pemujaan yang disebut “Sanggah” (baca pasal 7 bab II), dengan keyakinan, bahwa pada hari itulah roh-roh leluhur beserta dengan Dewa-dewa turun dari kahyangan. Di muka pintu tiap-tiap rumah sudah didirikan anjir yang disebut “penjor”, maksudnya ialah pemujaan untuk Mahadewa yang berkahyang di Gunung Agung. Kecuali sesajen untuk persembahan, maka pada “penjor” itu digantungkanlah pelbagai hasil bumi misalnya padi, buah kelapa dan sebagainya, ialah untuk menyatakan terima kasih dan bersyukur terhadap Yang Mahakuasa, berkat kemurahannya maka tanam-tanamannya di sawah dan di lading mendatangkan hasil bagi penghidupan mereka sekalian.

5. Sembilan hari lamanya mereka beribadat mengadakan perayaan beranekaragam menyatakan kegembiraannya, maka pada hari kesepuluhnya menjelang hari raya “Kuningan”, jatuh pada hari Sabtu Kliwon wuku Kuningan. Hari raya Kuningan itu ternyata lebih sederhana sifatnya, mereka menganggap, bahwa hari itu ialah keberangkatan roh-roh leluhur dan para Dewa-dewa kembali ke surga. Oleh karena itu maka pagi-pagi benar mereka sudah sibuk menghidangkan sesajen untuk kepentingan hari raya itu, dengan kenyakinan, bahwa keberangkatan roh-roh leluhur dan para Dewa-dewa itu terjadi sebelum tengah hari.

Demikian makna dan caranya masyarakat di Bali merayakan hari-hari raya Galungan dan Kuningan itu, semenjak baginda raja Sri Jayakusuma bertakhta. Di antara hari raya Galungan dan Kuningan itu sebenarnya masih ada beberapa hari raya yang sifatnya tidak begitu penting, sebab itu tidaklah perlu disebutkan si sini lebih lanjut.

(p.67) Sarjana Narendra Dev Pandit yang namanya sudah pernah disebut-sebut, membandingkan hari raya Galungan dan Kuningan yang berlaku di Bali itu dengan hari-hari raya di India yang dikatakannya bernama “Sradha” dan “Vijaya[…]sami”. Menurut keterangannya yang tersebut di dalam sebuah kitab karangannya bernama “Sedjarah Agama Hindu”, bahwa perkataan “Sradha” itu artinya hormat, maka hari raya “Sradha” adalah untuk menghormati arwah nenek-moyang.

Perayaan hari raya “Sradha” itu dilangsungkan di India […]ia Amawasia (?) tiap-tiap bulan “Asujia” (September/Oktober), dengan cara [be]ramal memberikan darma kepada fakir dan miskin yang dilakukan oleh para Siwa-Brahmana. Sesudah itu mereka lalu melakukan pemujaan yang disebut: “Vijaya Ratna Puja” selama 9 hari berturut-turut, sehingga tiba hari kesepuluhnya yang disebut: “Vijaya-Damasi” itu. Hari raya “Vijaya-Damasi” itu khusus dirayakan oleh kaum Ksatria secara besar-besaran, mereka membersihkan senjata-senjata pusakanya masing-masing sejak pagi hari, kemudian mereka mengundang seorang pendita untuk melakukan upacara perayaan itu. Sesudah perayaan itu dilangsungkan, barulah mereka pergi ke Pura-pura untuk melakukan persembahyangan. Pada sore harinya mereka lalu mengadakan pawai melakukan barisan tentara, kemudian mengadakan pertunjukan perang-perangan memperlambangkan pertempuran dengan Rawana yang disebut di dalam kitab Kakawin Ramayana.

Akan tetapi orang-orang India di India-Timur merayakan hari raya itu, ialah untuk memperingati hari kemenangan bagi Devi Durga atau Kali, ketika berhadap-hadapan dengan Mahisasura (baca pasal 7 bab II ber[hubung]an dengan arca Gunapriyadharmapatni yang terdapat di atas Bukit Dharma. Sedangkan orang-orang Gurka di India, merayakan hari raya itu dengan mengorbankan seekor kerbau disertai dengan pelbagai pertunjukan, tetapi sifat dan maksudnya menunjukkan persamaan.

Demikian keterangan sarjana itu berkenaan dengan hari-hari raya tersebut, kiranya dapat diterima memang mempunyai corak dan tujuan yang sama. Akan tetapi jikalau ditilik dengan seksama, ternyata perayaan-perayaan yang berlaku di India itu lebh mendekati suatu perayaan yang dahulu berlaku di Bali pada tiap-tiap hari Sabtu Kliwon wuku Landep, yang disebut juga: “Tumpek-Landep”. Pada hari itu orang-orang Bali mengadakan perayaan khusus untuk persenjataan misalnya keris dan tombak, mereka mengundang seorang pendita untuk melakukan perayaan itu.

Akan tetapi sesudah kegunaan senjata keris dan tombak itu tidak ada lagi, maka perayaan serupa itu tidak pernah berlaku lagi di Bali. Hanyalah perayaan itu masih dirayakan oleh golongan suku warga yang disebut “Pandé”, sebab mereka itu dianggap ahli persenjataan dari zaman purba.

Note: Golongan suku warga yang disebut “Pandé” itu hingga sekarang masih terkenal namanya di Bali, karena keahliannya membuat alat-alat rumah-tangga daripada besi. Mereka adalah keturunan dari seorang pendita bernama Mpu Saguna, yang mula-mula datang dari Jawa ke Bali, besar jasanya membuat persenjataan bagi kepentingan raja-raja di Bali. Pemujaan mereka itu terdapat sekarang di Besakih umum mengatakan “Ratu Pandé”, ternyata pada tiap-tiap diadakan perayaan besar di Besakih dan disebut “Bhatara Turun Kabeh”, (baca pasal 7 dan 13 bab I) pemujaan mereka tidak boleh ketinggalan, bahkan diusung lebih dahulu di dalam pawai, selaku perintis jalan bagi Dewa-dewa itu.

Perlu kiranya diterangkan, bahwa hari raya Galungan dan Kuningan itu, menurut pendapat penulis I Gusti Sugriwa tersebut, ialah untuk menghormati arwah para pahlawan yang gugur dalam pertempuran ketika berhadapan denga tentaranya Sri Mayadhanawa, yang riwayatnya tersebut pada pasal 5 […]II. Pendapatnya itu sukar dapat dipahami, sebab kitab-kitab perpustakaan tersebut di atas sama sekali tidak ada yang menerangkan maksud dan tujuan[nya] demikian.

Mustahil raja-raja yang sekian banyaknya sebelum baginda raja Sri Jayakusuma bertakhta tidak ada yang bersedia menghormati arwah pahlawan yang gugur sebagai pejuang itu, apabila hari-hari raya itu memang mengandung maksud untuk memperingati arwah kesuma bangsa. Pada hal menurut pendapat di Bali, bahwa hari-hari raya itu ialah untuk menyongsong kedatangan arwah leluhur yang mayatnya sudah dibakar (Di-“aben”) sebagai keterangan di atas. Selisih pendapat itu baiklah ditinggalkan saja, adanya beginda raja Sri Jayakusuma yang mula-mula menciptakan hari raya Galungan dan Kuningan itu, perlu kiranya diterangkan lagi.

Menurut bunyinya kitab “Rajanapura” itu, konon katanya baginda raja Sri Jayakasunu itu, ialah putra-mahkota dari baginda raja Sri Wira Dalem Kesari, yang ceritanya tersebut pada pasal 2 bab II. Pernyataan kitab itu sukar dapat diterima, sebab sesudah baginda raja Sri Wira Dalem Kesari atau Sri Kesari Warmadewa mangkat, terdapatlah baginda raja Sri Ugrasena sebagai penggantinya (baca pasal 3 bab II).

(p.68) Di dalam kitab-kitab perpustakaan itu sering tersebut baginda Sri Jayakusuma itu dengan nama Sri Jaya-sunu. Sebutan itu memberikan pengertian, bahwa baginda itu ialah putra dari Sri Jaya “Sunu” artinya putra. Sebab itulah maka para ahli lalu menempatkan baginda itu di antara Sri Jayasakti dan Sri Jayapangus yang ceritanya akan diutarakan sebentar lagi pada pasal 5 di bawah ini.

Mereka berkenyakinan, bahwa baginda raja Sri Jayakusunu atau Sri Jayasunu itu keluarga dengan baginda raja Sri Jayasakti dan Sri Jayapangus itu, sebab sama-sama mempergunakan istilah “Jaya” untuk namanya masing-masing. Serta kebetulan juga waktu yang terulang selama 27 tahun sebagai diterangkan di atas, yaitu di antara baginda raja Sri Jayasakti dan Sri Jayapangus bertakhta, memungkinkan baginda ditempatkan pada masa yang terulang itu.

Akan tetapi dapat dipandang aneh, begitu besar jasa baginda selaku pencipta dari hari-hari raya Galungan dan Kuningan itu, namun prasasti-prasasti yang sekian banyaknya terdapat di Bali tak sebuahpun yang menyebutkan adanya baginda itu.

Kemudian semasa baginda itu bertakhta, memang benar rakyat di Bali sedang menghadapi pelbagai penderitaan batin, sehingga mereka tiada memperoleh kesempatan membuat prasasti-prasasti atas nama baginda raja itu. Sesudah keamanan dan kesejahteraan terjamin, agaknya baginda lalu mangkat.

Sekalipun demikian namun hari raya Galungan dan Kuningan itu tiada pernah batal, sehingga terakhirlah kata-kata bersemboyan di Bali: “tusing ada Galungan buwung”, artinya ialah: “tidak pernah hari raya Galungan itu tidak dirayakan”. Dari kata-kata yang bersemboyan itu dapatlah dimaklumi, betapa kimatuyna orang-orang Bali merayakan hari kebangsaannya itu, mereka rayakan tiap-tiap dua ratus sepuluh hari sekali, yang dikatakan 6 bulan.

Note: Di Bali ada 2 cara perhitungan waktu yang disebut satu bulan, masing-masing mempunyai bilangan 35 hari dan +/- 30 hari. Yang mempunyai bilangan 35 hari, ialah diperhitungkan menurut “pancawara” (Umanis, Pahing, Pon, Wage dan Kliwon) digandakan dengan “saptawara” (Minggu, Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat dan Sabtu) yaitu 5 x 7 = 35 hari. Dan yang mempunyai bilangan +/- 30 hari, ialah menurut peredanan bulan dan matahari. Oleh karena itu maka hari-hari raya di Bali dan perayaan pada tiap-tiap pura, sebagian ada jang ditentukan menurut perhitungan waktu 6 bulan (= 210 hari) dari bilangan yang tersebut, dan sebagian lagi dirayakan tiap-tiap tahun sekali menurut perhitungan waktu yang tersebut kedua, yaitu pada waktu bulan penuh yang disebut “Purnama” atau pada waktu bulan gelap yang disebut “Tilem”.

5. Sri Jaypangus

(p.69) Pada pasal 4 di atas sudah dibayangkan sepintas lalu, bahwa setelah kekuasaan baginda raja Sri Jayasakti berakhir, maka tersubutlah nama seorang raja Sri Jayapangus bertakhta di Bali. Semasa baginda raja itu bertakta, lebih dari 30 buah prasasti terdapat, yang sebagain besar dengan jelas menyebutkan adanya baginda raja Sri Jayapangus itu. Seperti telah diterangkan pada pasal itu, kemungkinan baginda raja itu ialah putra-mahkota dari baginda raja Sri Jayakusunu, atau cucu dari baginda Sri Jayasakti yang telah mangkat itu.

Suatu hal yang dapat dipandang ajaib, bahwa prasasti-prasasti yang diterbitkan semasa baginda raja Sri Jayapangus itu bertakhta, ada 23 buah banyaknya yang bertahun sama, yaitu tahun Saka 1103 (=1181 Masehi). Hanya sebuah saja yang terdapat bertahun Saka 1099 (= 1177 Maeshi), dari prasasti-prasasti yang sekian banyaknya diterbitkan semasa itu. Sebuah dari prasasti-prasasti yang bertahun sama itu, bunyinya antara lain sebagai berikut:

“Ing saka 1103 srawanamasa tihni nawami suklapaksa, ma, pa, bu, wara wayangwayang, irika diwasa ajna padika sri maharaja haji jayapangus arkayacjhna saha raja patni dwaya, paduka bhatari sri parameswara indujalancana, paduka sri mahadwei sasanka ja ketana umajar I para senapati umingsor I tanda takryan ring pakirqakiran i jro makabaihan…”dan sebagainya.

Note: Diambil petikan dari prasasti yang tertulis di atas kepingan tembaga untuk baginda raja itu, yang sekarang tersimpan pada sebuah pura bernasma Pura Sakti, terletak di Banjar Bingin desa Selat (Karangasem).

Salinannya secara bebas ialah demikian:

“Pada tahun Saka 1103 bukan ke-I (Juli/Augustus) tanggal ke-9, Mawulu, Pahing, Buddha (=Rebo), wuku Wayang, ketika itulah baginda raja Sri Jayapangus beserta permaisuri baginda Indu Jalancana yang bagaikan purnama cahaya kecantikannya, membuat firman ini di hadapan para senapati dan para rakryan yang menjadi anggota dari badan penasehat pusat…” dan sebagainya.

Demikian bunyinya prasasti-prasasti itu yang bertahun sama sekalian selaku rata-rata pembukaannya, serta menyebutkan pula antara lain tentang adat-adat desa dan sebagainya. Prasasti-prasasti itu sekarang terdapat [di]:

1. Buwahan, ialah membicarakan adat di desa itu;
2. Panida-Kaja, ialah membicarakan tentang “Balang-Batwan”, artinya tanah alang di desa Batuan;
3. Batur, ialah membicarakan tentang “karaman Air Abang”, artinya adat desa di desa Abang, dan tentang “Bhatara Tuluk Byu”, artinya tempat pemujian di Tuluk Byu yang sekarang disebut Gunung Abang;
4. Sembiran, ialah membicarakan adat desa di desa Julah;
5. Kediri, ialah membicarakan tentang “karaman Paskan” artinya adat desa di desa Pasekan;
6. Buwahan, ialah membicarakan tentang “karaman Jhurahan”, artinya adat desa di desa Juruhan (?);
7. Sukawana, ialah membicarakan tentang “karaman Cintamani”, artinya adat dea di desa Kintamani;
8. Daya, ialah membicarakan tentang “karaman Daya”, artinya adat desa di desa itu;
9. Pengotan, ialah membicarakan tentang “karaman Basang Bara”, artinya adat desa di desa Basang Bara, mungkin desa Babi yang dimaksudnya;
10. Pengotan, sama madsudnya dengan angka 9 di atas;
11. Batunya, ialah membicarakan tentang “Karaman Batwan”, artinya adat desa di desa Batwan;
12. Landih/Nongan, ialah membicarakan tentang “karaman Landih”, artinya adat di desa Landih;
13. Cempaga, ialah membicarakan tentang “karaman i Cempaga”, artinya adat desa di desa itu;
14. Bulian, ialah membicarakan tentang “karaman Banu Bwah”, artinya adat desa di desa itu;
15. Teba-Kauh, ialah membicarakan tentang “karaman Bubahan”, artinya adat desa Bumbahan (di situ terdapat 2 buah prasasti, tetapi yang sebuah tidak bertahun);
16. Sarin-Buana, ialah membicarakan tentang ”rukang karaman i Rabitantaka sepanjng thani”, artinya kurang terang, mungkin dimaksudkannya adat desa di desa Buntaka (?) dan sekitarnya;
17. Serai, ialah membicarakan tentang “regep buru di Srimukha, Bayung (i) tentang padang, “Bunir, Batwan mwang Bon tbu”, artinya peraturan mengenai tanah-tanah hutan persuruan yang terletak di Bayung, Bunar, Batuan dan Bon Tenbu di lingkungan desa adat di Srimukha.
(p.70) 18). Conda/Pamecutan, ialah membicarakan tentang “Sakar”, artinya adat desa itu sekarang disebut Sakali;
18. Conda/Pemecutan, ialah membicarakan tentang “Sakar”, artinya adat desa itu sekarang disebut desa Sakali;
19. Dalung, ialah membicarakan tentang “karaman Budur”, artinya adat desa di desa Budur, mungkin desa Buduk yang dimaksud olehnya;
20. Pengotan, lantaran hurufnya kurang terang, tidak dapat diartikan maksudnya;
21. Mantring, serupa dengan angka 20 di atas;
22. Dausa, sama keadaanya dengan angka 20 dan 21 di atas;
23. Malat-Gede, ialah membicarakan tentang ”karaman Er Malat”, artinya adat desa di desa Yeh Malet.

Demikianlah maksud dari tiap-tiap prasasti itu, dipetik sarba(?) singkat hanya yang dipandang perlu untuk dipakai gambaran apa gunanya baginda membuat prasasti sebanyak itu. Seperti diterangkan di atas, bahwa hanya sebuah prasasti baginda yang bertahun 1177, yang sekarang masih tersimpan di desa Mantring. Prasasti itu ialah membicarakan tentang “karaman Katulikup”, artinya adat desa di desa yang sekarang disebut Tulipuk.

Tulisan prasasti yang bertahun 1177 dan yang terpapat di desa Mantring itu, ternyata terdiri dari 7 baris tiap-tiap muka, yaitu berbeda keadaanya dengan prasati-prasati yang bertahunan sama tersebut di atas, yang semuanya tertulis 6 baris tiap-tiap muka. Di desa itu terdapat lagi sebuah prasasti lain tanpa menyebutkan bilangan tahun penerbitannya, namun ditilik dari bentuk tulisannya dan gaya bahasanya, ternyata prasasti itu diterbitkan semasa. Tersebutlah di dalam prasasti itu nama-nama dari beberapa buah desa yang terdapat sekarang di Bali, dan jelas pula menyebutkan: “ateher pinarimandala thani karaman I Burwan”: artinya ialah: “tetap masih tunduk di bawah peraturan adat desa di desa Burwan”.

Lain dari pada prasast-prasasti tersebut di atas, masih terdapat lagi beberapa buah prasasti lain, yang dapat dikirakan waktu penerbitannya selama baginda raja Sri Jayapangus bertahkta. Pengiraan itu berdasarkan atas pertimbangan secarqa ilmu pengetahuan, bahwa prasasti-prasasti itu ternyata menyebutkan nama-nama dari pegawai-pegawai kerajaan yang tersebut pula di dalam prasasti-prasasti tersebut di atas, begitu juga gaya bahasanya menundukkan persesuaian. Prasasti-prasasti yang dimaksukan itu, ialah yang sekarang terdapat di desa:

1. Prasi: yang membicarakan tentang “Besan” dan “Kulamba”, artinya desa Besang dan Kusamba, jadi sama maksudnya dengan prasasti yang terdapat di desa itu bertahun 1148 (baca pasal 4 angka 3 di atas);

2. Selat, yang membicarakan “Kanuruhan”, artinya desa Kanyuruhan, yang sekarang disebut desa Selat. Prasasti itu sekarang dipuja-puja dan disimpan pada sebuah pura bernama Gaduh Sakti, serta dihormati sebagai “Bhatara Ngerata Bumi”, jelas menentukan batas-batsa dari desa itu. Yang menjadi perbatsasan dari desa itu di sebelah timur, ialah Air (= sungai) Anipi; di sebelah selatan, ialah Air patai, di sebelah barat, ialah Air Langrang yang sekarang disebut Tukad Langon, tetapi di sebelah utara tiada diterangkan apa yang menjadi perbatasannya. Selat artinya perbatasan atau tanah berantara, lazim juga disebut tanah “kawalonan”;

3. Sukawati, yang membicarakan tentang “karaman Sukhawati”, artinya adat desa di desa itu. Tersebut juga di dalam prasasti itu tentang “Bhatara Dharma Hanar”, artinya Yang Dipertuhankan di Dharma Anjar”, akan tetapi siapa yang dipertuhankan itu tiada disebutkan namanya. Tentang Dharma Hanar itu dikirakan terletak di desa Sawah Gunung, tiada jauh dari Pura Pengukur-Ukuran, yang sudah dibicarakan pada pasal 9 bab II;

4. Paguyangan, yang membicarakan tentang “Er Saling”, artinya sungai Saling, tetapi sungai mana yang dimaksudkannya, entahlah;

5. Jagaraga, yang membicarakan tentang “Sukhapura” serta batas-batasnya, jadi sama maksudnya dengan prasasti Sangsit yang bertahun 1058, dan dan yang sudah dibicarakan pada pasal 9 bab II, semasa Anak Wungsu bertakhta;

6. Sukawana, yang membicarakan tentang “karaman Cintamani”, artinya adat desa di desa Kintamani, jadi sama halnya dengan prasasti Sukawana tersebut di atas;

7. Sarin-Buana, yang membicarakan tentang “bhatara Teken Lwir aprbhawa”, maksudnya kurang jelas, dan

8. Batur, yang membicarakan tentang ”karaman Manuraba (?)”, artinya adat desa yang sekarang disebut desa Manuaba.

Sekian banyaknya prasasti-prasasti yang diterbitkan semasa baginda raja Sri Jayapangus bertakhta. Hal itu menyatakan, bahwa baginda besar nian kekuasaannya pada masa itu. Raja-raja yang terdahulu sebelum baginda bertakhta, tidak ada yang menerbitkan prasasti sebanyak tiu. Kebanyakan prasasti-prasasti yang diterbitkan oleh baginda Sri Jayapangu, ialah untuk membaharui atau menyempurnakan prasasti-prasasti yang dimiliki oleh orang-orang desa bersangkutan. Kecuali tersebut di dalam prasasti-prasasti itu, nama baginda sering juga disebut-sebut oleh kitab-kitab perpustakaan, sebagai seorang raja yang bijaksana, serta paling (p.71) masyur namanya di Bali.

Di desa Sawah Gunung pada sebuah pura yang bernama Pangukur-ukuran itu, terdapatlah sebuah batu tertulis. Tulisan-tulisan yang tergores pada batu itu menyebutkan antara lain: “Mpukwing Dharma Hanar” dan “Ratunakunjarpada”, serta menyebutkan pula bilangan tahun Saka 1116 (= 1194 Masehi). Arti dari perkataan-perkataan itu adalah: pertapa di Dharma Anyar dan Ratunakunjarapada. Makna dari “Dharma Hanar” itu sudah diterangkan pada angka 3 di atas, yaitu berkenaan dengan terdapatnya sebuah prasasti di desa Sukawati yang tanpa menyebutkan nama raja dan bilangan tahun pernerbitannya. Begitu juga tentang “Kudjarpada” itu, sudah pula diterangkan pada pasal 9 bab II, semasa baginda raja Anak Wungsu bertakhta. Seperti dimaklumi, bahwa “Kunjarapada” itu ialah “Antakunjarapada” atau “Ratnakunjarapada”, yang tersebut di dalam prasasti Pandak Bandung itu, sehingga para ahli lalu menarik kesimpulan, bahwa “Bhatara Dharma Hanar” yang tersebut di dalam prasasti yang terdapat di desa Sukawati itu, tiada lain dari pada baginda raja Sri Jayapangus yang dimaksudkan itu.

Jadi dengan pernyataan itu agaknya dapatlah ditentukan, bahwa baginda raja Sri Jayapangus itu sudah mangkat tidak antara lama sebelum tahun itu di sana. Kiranya selaku “rajarsi” baginda mula-mula melakukan pertapaan di Goa Garbha yang terletak di tepi sungai Pakerisan itu (baca pasal 12 bab I), sehingga akhirnya mangkat (“lumah”) di tempat itu. Sedangkan Pura Pengukur-ukuran itu, ialah bekas tempat baginda berpuja melakukan ibadat sehari-hari mengheningkan cipta, yang sekarang sudah berubah sifat dan betuknya menjadi sebuah pura besar untuk pemujaan umum. Letak Goa Garbha dan pura itu justru berkedatan dan berdampingan di situ, yaitu di pinggir sungai di bawah dan di atas.

Perlu kiranya diterangkan juga, bahwa menurut bunyi kitab: “Tutur Usana Bali”, konon katanya sesudah baginda raja Sri Jayapangus mangkat, terdapat di Bali seorang raja bernama Sang Ratu Daitya. Baginda itu amat gemar bertapa, pengasih dan penyayang terhadap rakyaktnya. Tempat baginda melakukan pertapaan itu ialah di hutan dan di atas tanah pegunungan yang sekarang disebut Blingkang. Di situ sekarang terdapat sebuah pura besar bernama Dalem Blingkang; menurut kepercayaan penduduk, bahwa pura itu ialah untuk memuja kemuliaan beginda raja itu. Akan tetapi sayang nama baginda raja itu tidak pernah disebut-sebut oleh prasasti-prasasti manapun, sehingga pernyataan kitab itu sukar dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Menurut bunyinya sebuah kitab perpusatakaan yang disebut “Purana-Tattwa” itu, bahwa pada tahun Saka 1111 (=1189 Masehi) pernah datang dari Jawa ke Bali 7 orang guru-guru agama yang disebut “Sapta-Pandita”. Mereka itu masing-masing bernama: Mpu Ketek, Mpu Kanandha, Mpu Wira Adnyana, Mpu Witadharma, Mpu Ragarunting, Mpu Preteka dan Mpu Dangka. Kedatangan mereka itu di Bali ialah atas undangan baginda raja di sana katanya, guna membantu serta memimpin perayaan besar yang dilangsungkan di Besakih pada waktu itu.

Note: Kedatangan guru-guru agama itu dinyatakan di dalam kitab itu dengan sebutan Candrasangkala “Eka wak medi kudara”, yang dapat disamakan dengan bilangan tahun Saka 1111. Salah serorang dari Mpu itu pernah tersebut namanya pada pasal 13 bab I, yaitu Mpu Witha Dharma, tetapi orangnya tak mungkin sama, melainkan salah seorang keturunannya yang datang kemudian ke Bali.

Jikalau ditinjau dari sudut perhitungan tahun manakala para guru-guru agama itu datang di Bali, tetaplah waktunya perayaan besar yang disebut “Ekadasa-Rudra” itu harus diadakan di Besakih di dalam tahun itu. Seperti telah diterangkan pada pasal 6 bab I, bahwa perayaan besar dan istimewa sifatnya itu harus dilangsungkan tiap-tiap seratus tahun sekali, terhitung sejak tahun Saka 11 (= 89 Masehi). Jadi perayaan yang diselenggarakan dan dipimpin oleh guru-guru agama itu, ialah perayaan “Ekadasa-Rudra” yang ke-XI agaknya.

Ketika itu ternyata baginda raja Sri Jayapangus masih bertakhta, jadi teranglah, bahwa kedatangan para guru-guru agama itu pasti atas undangan baginda. Jikalau memang demikian halnya, dapatlah sekarang dinyatakan, bahwa baginda raja Sri Jayapangus itu memuliakan ajaran agama Siwa. Rudra = Siwa. Kemungkinan agama Siwalah yang menjadi dasar keagamaan di Bali pada masa itu, dan diakui sebagai agama resmi.

Menurut bunyinya kitab itu juga, bahwa baginda raja Sri Jayapangus itu beristana di Pejang (Pajang) yang sekarang disebut Péjeng. Pernyataan kitab itu agaknya dapat diterima kebenarannya, sebab di desa itu sekarang terdapat sebuah pura besar untuk pemujaan umum yang disebut “Pura Pusering Jagat”. Perkataan “Pura Pusering Jagat” itu dapatlah diartikan: Pusat dunia, atau Pusat Kerajaan, oleh karena itu dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa pura itu ialiah diciptakan dan didirikan mula-mula baginda, yaitu untuk memusatkan perhatian sekalian penduduk di Bali, baik di kalangan keagamaan dan pemerintahan. Sebab itulah nama baginda tetap harum sampai sekarang di Bali, dipandang sebagai seorang raja yang bijaksana, menegak adat-istiadat dan agama.

6. Sri Ekajaya Lancana dan Sri Dhanadhiraja

(p.72) Di desa Kintamani terdapat sebuah prasasti tanpa menyebutkan nama raja, serta bilangan tahun penerbitannya. Prasasti itu membicarakan lagi tentang “karaman Cintamani”, artinya adat desa di desa Kintamani. Memperhatikan bentuk tulisan dan gaya bahasanya, ternyata prasasti itu menunjukkan persamaan sifat dengan 2 buah prasasti lain yang terdapat di desa itu juga, yang masing-masing bertahun sama 1200. Prasasti yang bertahun sama itu kecuali membicarakan lagi tentang “karaman Cintamani” itu, jelas pula menerangkan adanya 2 orang raja: “Sri maharaja haji Ekajaya Lancana” dan “Sri Arjayadengjaya Ketana”.

Menurut pendapat Dr. R. Goris, bahwa yang tersebut belakangan yaitu Sri Arjayadengjaya Ketana itu, ialah ibunda dari baginda yang tersebut pertama. Jikalau memang benar demikian halnya, maka dapatlah dinyatakan, bahwa ibunda baginda itu ialah seorang janda dari baginda raja Sri Jayapangus yang telah mangkat. Sedang baginda raja Sri Ekajaya Lancana itu dapat kiranya dipastikan, bahwa baginda itu ialah putra dari baginda raja Sri Jayapangus tersebut. Istilah “Jaya” yang tersisip pada gelar baginda raja itu, adalah memperkuat dasar pertimbangan, bahwa baginda itu memang dari silsilah baginda raja yang telah mangkat itu. Akan tetapi istilah “Lancana” yang menjadi tambahan perkataan untuk gelar baginda itu, patut kiranya diadakan penyelidikan lagi lebih jauh.

Pada masa itu terdapat di Jawa Timur seorang raja bernama Sri Kameswara II bertakhta di kerajaan Kediri (1185). Dan sebagai pengganti dari baginda itu ialah Sri Sarweswara Sringgala Lancana yang bertakhta di kerajaan itu dari tahun 1194 hingga tahun 1200. Kedua orang baginda raja tersebut, ternyata dari silisliah baginda raja Airlanggha yang ceritanya termuat pada pasal 7, 8, dan 9 bab II berturut-turut.

Jkalau pandangan diarahkan ke situ, serta perhatian dicurahkan terhadap istilah “Lancana” yang dipergunakan juga untuk gelar baginda raja di kerajaan Kediri yang bertakhta semasa, maka tidaklah menyimpang dari pada dugaan, bahwa baginda raja Sri Ekajaya Lancana itu ada menpunyai hubungan kekeluargaan dengan raja-raja di kerajaan itu. Kemungkinan ibunda baginda yang disebut Sri Maharaja Sri Arjayadengjaya Ketana itu berasal dari sana, sehingga baginda Sri Ekajaya Lancana turut mempergunakan istilah itu, ialah untuk menghormati keturunan ibunda baginda.

Keadaan itu jelas menggambarkan, betapa luasnya kekuasaan kerajaan Kediri itu telah dapat mempengaruhi lagi kerajaan di Bali oleh politik perkawinan itu. Akan tetapi hal itu tidaklah mengherankan, jikalau diingat adanya baginda raja Airlanggha yang berasal dari Bali itu, yang dapat dianggap selaku penubuh dari dynasti raja-raja di Jawa Tumur, yaitu semenjak kerajaan di situ bangkit lagi dari keruntuhannya (baca pasal 7 bab II).

Note: Semasa baginda raja Sri Sarweswara Sringgala Lancana bertakhta (1194-1200) terdapat seroang pujangga besar di kerajaan Kediri bernama Mpu Tanakung. Kemasyuran namanya itu ialah oleh penerbitan kitab-kitabnya yang bernama: “Lubdaka” dan “Werttasancaya”.

Sementara itu terdapat lagi sebuah prasasti di Bangli pada sebuah pura bernama Pura Kehen, bertahun 1204. Prasasti itu menerangkan adanya seorang raja di Bali bernama Sri Dhanadiraja, dengan permasyurinya bernama Sri Dhana Dewi. Ayahnda baginda raja itu dikatannya bernama Bhatara Parameswara, sedang ibunda baginda dikatakannya bernama Bhatara Guru Sri Adhikunc(…). Prasasti itu kecuali menerangkan adanya bagnda raja beserta dengan sekalian keluarganya itu, ternyata mebicarakan dengan panjang lebar adanya perayaan-perayaan pada tiap-tiap pura yang terdapat di lingkungan desa di situ, yang menjadi kewajiban orang-orang desa menyelenggarakannya pada waktu yang ditentukan. Tersebut pula di dalam prasasti itu adanya sebuah pura bernama “Hyang Wukir”, yang menjadi pemujaan umum bagi penduduk di sana. Pun tapal batas dari tiap-tiap desa yang berkewajiban menyelenggarakan pura itu diterangkan di dalam prasasti itu dengan jelas satu per satu, serta bahan-bahan yang harus dikeluarkan oleh tiap-tiap penduduk bagi kepentingan perayaan-perayaan untuk pura-pura itu.

Pada lembaran penghabisan dari prasasti itu terdapat lukisan Bhatara Guru bertangan empat (“caturbhuja”) di dalam sebuah lingkaran yang merupakan pancaran dari cahaya terang. Lukisan itu disebut “rerajahan”, artinya gambaran yang bersifat gaib yang dianggap mempunyai pengaruh kekuatan (magische kracht).

Note: Prasasti itu ada hubungannya dengan prasasti Sangsit yang bertahun 1058 dan yang termuat pada pasal 9 bab II.

Adanya prasasti itu mengesankan, bahwa terjadi pergeseran kekuasaan di Bali berselang 4 tahun lamanya pada masa itu.

(p.73) Seperti diterangkan di atas, bahwa prasasti yang menerangkan adanya baginda raja Sri Ekajaya Lancana itu bertahun 1200, sedangkan prasasti yang menerangkan adanya baginda raja Sri Dhanadhiraja itu bertahun 1204.

Akan tetapi begaimana halnya sehingga terjadi pergeseran itu, tidak terdapat keterangannya lebih jauh. Kemungkinan baginda raja yang namanya tersebut lebih dahulu mangkat selagi masih muda, lalu digantikan oleh baginda raja yang namanya tersebut belakangan. Akan tetapi ada kemungkinan juga, bahwa pergeseran itu terjadi lantaran perebutan kekuasaan, yang diakibatkan oleh pergantian kekuasaan di kerajaan Kediri (Jawa Timur). Seperti telah diterangkan di atas, bahwa baginda raja Sri Sarweswara Sringgala Lancana bertakhta di kerajaan Kediri hingga tahun 1200, dan sesudah itu digantikan oleh putranya yang bernama Kertajaya (1200-1222). Bahkan menurut dugaan, ternyata baginda raja Sri Ekajaya Lancana itu tidak dapat dikatakan bersaudara kandung, sebab ibunya baginda dari kedua raja itu ternyata namanya berlainan tersebut di dalam prasasti itu.

Yang menjadi pertanyaan lagi, siapakah sebenarnya ayahnda baginda Sri Dhanadhiraja itu yang disebut Bhatara Parameswara. Kemungkinan ayahnya baginda itu tiada pernah menjadi raja di Bali, sebab prasasti-prasasti lain tidak ada yang menerangkan adanya baginda Bhatara Parameswara, sebelum baginda Sri Ekajaya Kancana dan Sri Dhanadiraja bertakhta. Jikalau Parameswara itu ialah untuk sebutan baginda raja Sri Jayapangus setelah mangkat, maka dapatlah dinyatakan, bahwa Sri Ekajaya Lancana dan Sri Dhanadhiraja itu menang bersaudara, akan tetapi berlainan ibu. Dan jikalau memang halnya demikian, dapatlah sekarang dikirakan, bahwa pergantian kekuasaan itu terjadi, adalah diakibatkan oleh percekcokan di kalangan permaduan dari ibunda baginda yang sama-sama sudah menjadi janda, setelah bagnda Sri Jayapangus yang disebut Bhatara Parameswara itu mangkat.

Akan tetapi dugaan-dugaan itu tidada dapat dianggap sudah kuat alasannya, sebab kitab-kitab perpustakaan di Bali tidak ada yang menerangkan terjadinya peristiwa itu. Walaupun kejadian itu tinggal gelap, namun pengaruh kekuasaan di Jawa Timur itu tiada dapat diabaikan atas kedjadian di Bali, oleh percecokan yang mungkin terjadi di kalangan kekeluargaan. Hal itu akan dapat dinyatakan kemudian.

SO FAR

Source

  • Djelada, Njoman - Gora Sirikan (1956) - Sejarah Bali, Part One (version: I Made Dangin: 27 February 1965)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. research: Godi Dijkman http://guidomansdijk-talen.nlsocial facebook box white 24