Sejarah Bali I-II (Djelada, 1956)

This article is a rendering of ‘Sedjarah Bali’ written by Njoman Djelada, also known as G(h)ora Sirikan, in 1956.

It follows the contents of these three volumes as rewritten (copied) by Made Dangin in 27 February 1965, as no earlier versions to date have been found. To the best of my knowledge, Made Dangin’s version is the earliest full rewritten copy of these volumes. The old spelling has been adapted to modern Indonesian spelling (Ejaan Yang Disempurnakan); Ç = S, ç = s; square brackets are mine (GD).

II. Sejarah - History

  1. Pendahuluan (25-30)
  2. Sri Kesari Warmadewa (31-35)
  3. Sri Ugrasena (36-38)
  4. Sri Tabanendra Warmadewa / Sri Subdhadrika Dharmadewi (39-)
  5. Sri Candrabhayasingha Warmadewa (40-44)
  6. Sri Janasadhu Warmadewa dan Sri Wijaya Mahadewi (45-)
  7. Gunapriyadharmapatni / Dharmodayana Warmadewa (46-54)
  8. Dharmawangsa Wardhana Markata Pangkaja Sthanottunggadewa (55-56)
  9. Anak Wungsu (57-59)

1. Pendahuluan - Introduction

(p.25) Tinjauan diarahkan sebentar ke belakang, sebelum melangkah ke depan. Ternyatalah perkembangan sejarah mulai dari permulaan zaman hingga abad kedelapan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

  1. Orang-orang Bali Aga yang dianggap sebagai pendukuk asli, ternyata beberapa puluh abad sebelum menjelang permulaan abad dari tarikh Masehi, sudah terdapat di Bali.
  2. Dari pemberitaan orang-orang asing ternyata, bahwa pada pertengahan abad permulaan dari tarikh Masehi, sudah terdapat sebuah kerajaan di Bali, dengan pemerintahan teratur baik.
  3. Semenjak permulaan abad dari tarikh Masehi ternyata pula, bahwa masyarakat di Bali sudah terpengaruh oleh kebudayaan Hindu, meskipun merupakan selaput tipis.
  4. Orang-orang Bali Hindu ternyata semenjak pertengahan abad ketiga dari tarikh Masehi, mulai datang dari Jawa ke Bali. Maka semenjak itulah terdapat dua jenis golongan suku bangsa di Bali, yakni orang-orang Bali Aga dan orang-orang Bali Hindu.
  5. Pemberitaan dari orang-orang Tionghwa menyatakan pula, bahwa pada abad ketujuh dari tarikh Masehi, sudah terdapat di Bali sebuah kerajaan besar, yang pernah mengadakan hubungan langsung dengan kerajaan Tiongkok. Kerajaan itu meluaskan kekuasannya sampai ke Jawa Timur, akan tetapi seabad kemudian, yaitu pada abad kedelapan, ternyata kerajaan itu jatuh di bawah kekuasaan sebuah kerajaan besar yang terdapat di Jawa Tengah. Maka sejak itulah pengaruh Hinduisme mulai menampakkan coraknya lebih nyata di Bali, banyak didirikan biara-biara pada beberapa tempat di sana-sini.

Perkembangan mahzab-mahzab Hinduisme itu ternyata tiada dapat mendesak terus kehidupan kebudayaan Nusantara yang dimiliki oleh masyarakat di Bali. Pemujaan gunung-gunung (bergheiligdom) masih berlaku terus, bahkan semakin dipupuk kesuburan hidupnya. Pada tiap-tiap pura untuk memuja kemuliaan gunung-gunung itu, terdapat bangun-bangunan yang disebut ‘Meru’, bentuknya menyerupai dan diibaratkan sebagai gunung yang dipuja itu. Meru itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dasar, rumah, dan atap. Dasarnya disebut ‘bebaturan’ dibuat daripada batu bata atau batu cadas (Bali: paras), rumahnya disebut ‘gedong’ dibuat daripada kayu, dan atapnya disebut ‘tumpang’ dibuat daripada injuk. Atap atau ‘tumbang’ itu bersusun menurut bilangan ganjil dari satu hingga sebelas. Meru itu bukan saja untuk memuja gunung-gunung belaka, melainkan juga untuk memuja arwah para leluhur bagi raja-raja yang semasa hidupnya dihormati kemuliannya.

Menurut sistem prasejarah, ternyata pemujaan yang berbentuk meru itu dapat dimisalkan sebagai ‘limas berundag’, artinya jenis bangun-bangunan yang bertingkat-tingkat (’terrasen pyramide’). Perkataan ‘limas’ itu dapatlah diartikan ‘pyramide’, yaitu bangun-bangunan yang banyak terdapat di negeri Mesir untuk penjenazah raja-raja di sana, sedang perkataan ‘berundag’ itu ialah artinya bertingkat-tingkat atau bersusun-susun.

Seperti telah diterangkan di atas, bahwa meru itu terbagai menjadi tiga bagian. Dasarnya yang disebut ‘bebaturan’ itu diandaikan sebagai dasar bumi (underworld) atau ‘patala’ (dunia gelap), yaitu tempat kediaman naga (dragon) Basukih dalam tugasnya membelit kurma raksasa yang disebut Bhadangnala itu (lihat pasal 7 bab I). Yang diandaikan sebagai bumi itu ialah bagian tengah yang disebut ‘gedong’ itu, yaitu yang didukung oleh makhluk ajaib tersebut. Sedang atapnya yang disebut tumpang’ itu, ialah diandaikan sebagai surga tempat Dewa-dewa atau arwah-arwah leluhur berkahyangan. Misalnya jikalau meru itu atapnya tersusun tujuh lapis, lalu dianggap ‘sapta loka’, artinya tujuh surga.

Ilmu kegaiban yang disebut ‘occultisme’ ternyata mengenal adanya ‘sapta loka’ itu. Tujuh surga yang bertingkat-tingkat itu, dari bawah ke atas tersebut berturut-turut demikian: 1. Sthula loka atau Bhu loka = bumi (physical world); 2. Kama loka atau Bhuwar loka = astral world; 3. Manasa loka atau Suwar loka  = Dewachan (mental world); 4. Buddhi loka  = institutional world; 5. Nirwana loka = spiritual world; 6. Piranirwana loka = monadic world; 7. Mahaparanirwana loka = divine world

Demikianlah ajaran ‘occultisme’ itu, menyatakan, bahwa manusia dalam kelahirannya yang berulang-ulang itu harus menempuh jalan menju alam gaib itu, sehingga kemudian tercapai ketenangan abadi di alam baka.

Dr. R.Goris yang namanya sudah terkenal itu, dalam halnya membahas tentang pengertian mengenai pura-pura yang terdapat di Besakih itu, ia mengarangkan, bahwa pemujaan yang berbentuk meru itu bukan saja terdapat di Bali, (p.26) melainkan terdapat juga di benua-benua lain. Ia membandingkan meru itu dengan pemujaan orang-orang Irak di Asia Tengah yang disebut ‘Ziggurath’ termasuk golongan ‘Manara Babil’, dan temple pyramide yang terdapat di Xochicolco dekat Curnavaca di pegunungan Mexico (benua Amerika). Menurut pendapatnya, bahwa pemujaan serupa itu ialah peninggalan Azteken, dan bukan Maya katanya.

Note: Sebuah pagoda yang terdapat di negeri Tiongkok yang atapnya bersusun 7 tingkat, kiranya menyerupai bentuk meru di Bali. Pagoda itu ialah untuk memuja arwah Syun Tsyang, seorang bhiksu Buddha yang pernah berziarah ke India untuk memperdalam pengetahunannya di dalam tahun 640 sesudah Masehi.

Sarjana itu menerangkan pula, bahwa sepanjang penyelidikannya, ternyata masyarakat di Bali dalam taraf permulaan dipengaruh oleh 9 jenis bagian atau ‘sekte’ (golongan) dari kumpulan besar pemujaan Dewa-dewa di India. Nama dari tiap-tiap sekte itu, ialah: 1. Siwa Siddhanta; 2. Pasupata; 3. Bhairawa;  4. Wesnawa; 5. Boddha atau Sogata; 6. Brahmana; 7. Rsi; 8. Sora; 9. Ganapatya

Akan tetapi lambat laun sekte-sekte itu lalu mengadakan peleburan, sehingga akhirnya masih tiggal Siwa Siddhanta dan Boddha atau Sogata itu saja yang melanjutkan usahanya sampai sekarang di Bali. Namun ditinjau dari sifat-sifat pemujaan yang dilakukan oleh para pendita dari kedua jenis sekte yang masih bertahan dan melanjutkan usahanya itu, ternyata ajaran-ajaran ketujuh sekte yang telah lenyap itu dimiliki olehnya. Keterangan sarjana itu termuat di dalam ‘Mededeelingen Kirtya’ (aflevering 3-1931). Maka untuk membuktikan bekas-bekas dari ketujuh sekte yang telah lenyap itu, ia menguraikan dengan panjang lebar di dalam keterangannya itu sifat-sifat dan bentuk-bentuknya semula satu per satu, dan sekedar untuk menyatakan pendapatnya itu, hanya dipetik secara singkat mengenai maksud-maksudnya saja, ialah sebagai berikut:

a. Siwa Siddhanta

Kecuali ‘Padanda’ (pendita) Buddha, ternyata sekalian pendita yang sekarang terdapat di Bali, ialah Siddhanta atau Sridantah. Oleh karena mereka itu hingga sekarang masih ada, maka tiada perlulah diterangkan lagi hal ikhwalnya lebih jauh. Hanya perlu diterangkan, bahwa di samping kitab suci weda-weda yang dipergunakan berpuja, mereka mengutamakan itab ‘Bhuwang kosa’, selaku Padanda Siwa. Kitab itu memuat 10 jenis syarat-syarat yang disebut ‘dasa sila’ yang menjadi pegangan mereka itu. Lain dari kitab itu banyak lagi kitab-kitab yang disebuti: ‘tutur’ atau ‘tatwa’, yang menjadi pelanjaran mereka untuk mencapai ‘moksha’ artinya membebaskan jiwa dari ikatan keduniawan.

Note: Seorang sarjana bangsa India bernama Narendra Dev Pandit berpendapat, bahwa yang mula-mula menyebarkan agama siwa di Indonesia, ialah seorang Rishi bernama Agastya berasal dari India Selatan. Pendapatnya itu bersandarkan piagam Canggal yang tersebut pada pasal 12 Bab I, yang menyebutkan seorang raja di Jawa Tengah menyuruh rakyatnya mendirikan sebuah pura untuk memuja Siwa, mencontoh bentuk candi Kunyaruknya, yang terletak di asrama Rishi itu. Tulisan yang tergores di atas batu hitam terdapat di Dinaya (Jawa Timur) yang bertahun Saka 682 (760 Masehi) memperkuat lagi pendapat itu, sebab tulisan itu menceritakan tentang pembuatan arca untuk Rishi itu. Begitu juga dongeng Aji Saka yang tersebut pada pasal 5 bab I, ia beranggap pula, kemungkinan Rishi Agastya sebenarnya yang dimaksud. Keterangannya itu termuat pada halaman 30 dari kitab karangannya yang bernama Sedjarah agama Hindu.

b. Pasupata

Kaum atau sekte Pasupata itu menitik, beratkan pelajarannya pada keilmuan yang disebut Kosika, Gargya, Mitra, Kaurasya, Patanjala. Kebetulan dari lima jenis filsafat itu disebut ‘Panca Kosika’. Ternyata keilmuan itu sekarang dimiliki oleh Padanda Siwa. Begitu juga lingga yang mula-mula menjadi lambang dari kaum Pasupata itu, ternyata juga diwarisi oleh mereka itu untuk menjadi lambang Siwa.

c. Bhairawa

(p.27) Kaum atau sekte Bhairawa itu mementingkan ilmu hitam yang tergolong ‘tantrisme’. Pelajaran mereka itu disebut juga ‘pangiwa’, artinya tangan kiri atau ‘Wama sakta’. Mereka tiada berusaha memadamkan hawa nafsu, bahkan terus memperbesar keadaannya; sebab munurut kepercayaan mereka, bahwa dengan jalan demikian tujuan mencapai moksha itu akan lebih cepat menguasai kuburan.

Durga ialah sakti dari Siwa, asal mulanya disebut ‘Candi’. Masyarakat di Bali beranggapan, bahwa ucapan ‘Candi’ yang kemudian diubah menjadi ‘tjandi’, bukan untuk menyebutkan Durga. Perkataan candi itu lazim sekarang dipergunakan untuk mengatakan bangun-bangunan yang dianggap olehnya mempunyai kekuatan gaib (magische kracht). Misalnya sebuah pintu gerbang yang bentuknya pecah dua (Jawa: Kori kembar), mereka sebut: ‘tjandi bentar’. ‘Bentar’ artinya pecah atau belah.

Hampir sekalian pura-pura di Bali sekarang mempergunakan pintu gerbang yang bentuknya demikian, selaku pintu permulaan masuk ke halaman pura-pura itu. Begitu juga tiap-tiap istana atau ‘puri’ untuk raja-raja di Bali, semuanya mempergunakan pintu gerbang serupa itu, ialah karena dianggap pintu itu mempunyai kekuatan gaib, dapat menambah kesaktian raja-raja yang bersemayam di sana.

Dongeng Calon Arang yang menceritakan adanya seorang janda (‘rangda’) di Girah yang mempunyai kesaktian luar biasa semasa Airlangga bertahta di Jawa Timur, memberi kesan betapa hebatnya pengaruh tantrisme dari dahulu kala di Bali. Begitu juga adanya sebuah arca yang terdapat di Bali merupakan Durga mahisa suramardani, lebih-lebih lagi mengesankan bekas-bekas pengaruh tantrisme itu.

Note: Sebuah patung dari pada batu cadas yang bentuknya tinggi besar terdapat pada sebuah pura bernama Kebo Edan di desa Pejeng, adalah lambang kebesaran bagi kaum Bhairawa itu. Raut muka patung itu begitu hebat dan dahsyat menyerupai raksasa, selanjutnya mengbangkitkan rasa takut memandangnya. Kemungkinan di sekitar tempat itu bekas pemusatan Bhairawa yang mengabdikan dirinya di bawah kebesaran Durga.

Golongan kaum Bhairawa itu tiada terdapat lagi sekarang di Bali. Tetapi pelajarannya masih juga dimiliki oleh orang-orang yang gemar mempelajari ilmu hitam. Mereka mempelajari ilmu itu katanya secara diam-diam, amat dirahasiakan. Mahir dalam pelajaran itu katanya dapat menjadi orang siluman berganti rupa atau (w)ujud, misalnya menjadi kera, babi dan sebagainya. Orang-orang yang memperoleh pelajaran serupa itu disebut ‘leyak’, dipandang membahayakan bagi masyarakat.

d. Wesnawa

Kaum Wesnawa yang memuja kemuliaan Wisnu itu, mula-mula terbagai menjadi dua golongan, dan masing-masing disebut ‘Bhagawata’ dan ‘Pancarata’. Seperti telah diterangkan di atas, bahwa kedua golongan itu tiada terdapat lagi sekarang di Bali. Namun ajarannya masih juga ada bekas-bekasnya, ternyata masyarakat di Bali masih menghormati kemuliaan Wisnu itu.

Segolongan suku bangsa yang disebut Sengguhu, ternyata masih berpegangan teguh pada ajaran untuk memuliakan kebesaran Wisnu itu, Mereka dianggap golongan rendah, akan tetapi diwajibkan turut serta memimpin ‘yajna’ (upacara keagamaan), yang sifatnya besar-besaran untuk kepentingan umum.

Manakal Sengguhu itu berpuja untuk kepentingan upacara parayaan itu, ternyata lambang kebesaran Wisnu dipergunakan olehnya. Kulit keong sebagai ‘Sangka’ yang disebut juga ‘sungu’ yang menjadi lambang kebesaran Wisnu, begitu juga ‘gantha’ atau ‘wajra’ dan ‘cakra’, semua dipergunakan oleh mereka pada waktu berpuja menghadapi sesaji untuk Wisnu. Pun pujian mereka itu ternyata diarahkan ke dasar bumi, di mana berkediam makhluk-makhluk ajaib pendukung dunia, seperti telah diterangkan di atas. Baik Naga Basukih maupun Kurma raya yang disebut Bhadawangnala itu, dianggap sebagai kedudukan Wisnu, yang menjamin kesentosan dunia.

Beberapa buah pemujaan untuk ‘Sapta patala’ yang kini masih terdapat pada beberapa tempat di Bali, mengesankan pula adanya peninggalan dari ajaran kaum Wesnawa itu. ‘Sapta Patala’ itu, ialah alam gelap tujuh lapis yang menjadi dasar bumi, yaitu tempat kediaman makhluk-makhluk ajaib tersebut di atas. Kesimpulannya ialah, meskipun kaum itu sudah lemyap, namun ajarannya (p.28) masih berbekas juga.

e. Boddha atau Sogata

Seperti diterangkan di atas, bahwa kaum Boddha atau Sogata itu hingga sekarang masih melakukan peranan penting dalam kalangan keagamaan di Bali. Pemusatan dari kaum itu terdapat di desa Budakeling, yang terletak di daerah Karangasem (Bali Timur). Mereka tergolong juga di dalam kaum Brahmana, yaitu sederajat dengan para Brahmana yang menjunjung kemuliaan Siwa. Kitab suci yang diutamakan oleh mereka itu ialah: ‘Sanghyang Kamayanikan’, yaitu pelajaran Buddha Mahayana yang berselaput unsur-unsur tantrisme. Oleh karena kaum itu masih ada sekarang di Bali, maka hal ihwalnya tiada perlu lagi diterangkan lebih jauh.

Note: Kitab ‘Sanghyang Kamayanikan’ itu sudah diterjemahkan dan dibahas ke dalam bahasa Belanda oleh K.Kats, dan diterbitkan olehnya pada tahun 1910. Menurut pendapat  sarjana Narendra Dev Pandit yang namanya sudah pernah disebut, kemungkinan agama itu mula-mula disebarkan dari India ke Indonesia oleh seorang pangeran bernama Gunawarman yang berasal dari Kashmir (Indi Utara) sejak tahun 423 sesudah Masehi.

f. Brahmana

Orang-orang Hindu mengatakan Brahmana itu ialah kaum Smarta. Masyarakat di Bali ternyata tiada mengetahui keselarasan sebutan itu, mereka menganggap Brahmana itu ialah golongan yang tertinggi dalam pembagian kaste (kaste-stelsel).

Di India kaum Smarta itu memuliakan Brahma sebagai pencipta dari semesta alam. Menurut kepercayaan mereka, bahwa selaku manifestasi (bukti) dari Brahma, ialah: Wisnu, Siwa, Durga, Surya dan Ganesa. Seperti telah diterangkan di atas pada pasal 6 bab I, bahwa faham kedewaan itu ternyata mengalami perubahan di Bali. Siwa sebagai Mahadewa dipandang paling mulia kedudukannya terdapat di pusat atau di tengah-tengah. Di sekeliling Siwa terdapatlah Durga di utara, Ganesa di timur, Agastya sebagai wakil Brahma di selatan, dan Nandiswara sebagai wakil Wisnu di barat. Akan tetapi di antara kitab-kitab suci keagamaan di Bali, ada juga yang menerangkan, bahwa Mahadewa itu aialah: ‘Lokapala ring pascima’. Artinya ialah Mahadewa itu penjaga mata angina di sebelah barat. Hal ini ternyata bersangkut-pauk dengan ajaran ‘Caturlokapala’ yang tersebut pada pasal 5 bab I. Kesimpulannya ialah, bahwa kaum Smarta itu disebut kaum Brahmana sekarang di Bali, lantaran mereka memuja Brahma. Dari Brahma menjadi Brahmana.

g. Rsi

Di Dalam perpustakaan Jawa kuna, nama Rsi itu acap tersebut. Kaum Rsi itu berkewajiban menjaga dan mengatur tata-tertib pada tempat-tempat pertapaan, mereka tiada tergolong ke dalam sekte Brahmana-wangsa, namun dipandang sebagai pendita ahli filsafat. Seperti telah diterangkan pada pasal 13 bab I, bahwa kaum Rsi itu turut datang dari Jawa ke Bali, yaitu bersamaan dengan kepergian guru-guru agama itu. Oleh karena kaum pertapa boleh dikatakan tiada terdapat sekarang di Bali, maka dengan sendirinya kaum Rsi itu turut juga lenyap.

Menurut pendapat umum di Bali, bahwa Rsi itu ialah pendita, tetapi bukan dari golongan Brahmana, malainkan dari golongan Ksatrya dan Wesya (triwangsa). Sebelum mereka itu menjadi Rsi, terlebih dahulu harus mencucikan ‘kerochiannya’ dengan upacara keagamaan yang disebut ‘dwijati’. Istilah ‘dwijati’ itu bermakna lahir dua kali, sebab itu mereka disebut ‘Dwiya’. Akan tetapi kaum Rsi itu tiadalah berhak memberikan ‘tirtha’ (wijwater) ciptaannya kepada sekalian penduduk, melainkan terbatas kepada anggota-anggota keluarganya saja. System atau cara-cara itu dapatlah dibandingkan dengan keadaan di India. Di sana terdapat sebutan ‘Dewarsi’ dan ‘Rajarsi’, terdiri dari golongan raja-raja dan para Ksatrya, yang sudah melakukan syarat-syarat pencucian rohani sebagai tersebut di atas. Jadi Rsi itu hanya sebutannya saja masih tinggal di Bali, sementara kaum Triwangsa belum ada yang melaksanakan hak kewajibannya itu.

h. Sora

Kaum Sora itu hany memuja ‘Surya’, yaitu Dewa Matahari yang dianggap olehnya satu-satunya Dewa memberikan berkah kebahagian hidup baginda. Untuk memuja kemulian Surya itu, mereka mengutamakan kitab-kitab suci yang disebut ‘Agni purana’ dan ‘Garuda purana’. Ditinjau dari sudut pemujuan, (p.29) ternyata ‘Agni purana’ itu sudah diselimuti oleh faham Wesnawa, sedang ‘Garuda purana’ itu sudah pula bercampur dengan faham Smarta (orthodox).

Para ahli keagamaan berpendapat, bahwa pemujaan Surya itu dianggap sebagai milik Nusantara asli, berlaku dari permulaan zaman, seperti telah dibayangkan pada pasal 4 bab I. Pemujaan itu hingga sekarang masih berlaku di Bali, tetapi sudah dipersatukan dengan aliran Siddhanta-Brahmanisme. Padanda-padanda Siwa di Bali turut memuja Surya manakala mereka memimpin upacara keagamaan yang agak penting sifatnya. Surya itu dianggap sebagai saski untuk mengesahkan ‘yajna’ itu. Dalam hal itu maka Surya itu lalu disebut ‘Siwaditya’, artinya perpaduan Siwa dengan Surya.

Pemujaan Surya itu disebut ‘Suryasewana’ atau ‘Suryacana’. Pelaksanaannya tidak terbatas di kalangan kaum triwangsa saja, melainkan meluas bebas di kalangan segenap lapisan masyarakat. Tiap-tiap orang yang ingin mencucikan batinya dan sadar, bahwa matahari itu memberikan berkah kesuburan hidupnya di dunia, mereka berkewajiban melakukan ibadat itu.

i. Ganapatya

Arca Gnesa banyak terdapat di Bali, mencatakan, bahwa kaum Gapanatya pernah mempengaruhi masyarakat di pulau itu. Lenyapnya kaum itu sekarang di Bali, menyebabkan arca-arca itu terletak pada tempat-tempat yang tiada dapat dipandang layak. Kebanyakan terdapat pada tempat-tempat yang dianggap keramat atau angker, dan dipandang sebagai ‘taulan’, artinya arca yang bertuah mempunyai kekuatan gaib, dapat menolak segala marabahaya. Anehnya masyarakat masih menghormati Ganesa itu sebagai Bhatara Gana atau Ganapatya selaku Dewa dari kebijaksanaan, akan tetapi arca-arca itu tiada turut dipuja-puja selaras dengan patung-patung dari Dewa-dewa lain. Arca Ganesa itu dikumpulkan pada sebuah rumah-rumahan yang terletak di laur halaman pura, seakan-akan diabaikan kepentingannya. Sewaktu-waktu di pura itu diadakan perayaan untuk memuja Dewa-dewa yang berkhahyangan di sana, ternyata arca-arca Ganesa itu tidak turut serta dipuja sebagaimana mestinya. Sebab-sebabnya sukar terdapat keterangan yang pasti.

Masalah sekte-sekte itu kiranya sudah cukup memberikan gambaran tentang corak dan sifat-sifat keagamaan di Bali pada masa silam. Masyarakat di Bali ternyata menerima ajaran-ajaran Hinduisme itu dengan suka-rela, memandang pandanda Siwa dan padanda Buddha yang masih ada sekarang di lapangan keagamaan mereka sebagai ‘dwitunggal’. Mereka patuh menganut ajaran-ajaran dari kedua kependitaan itu, baik kepada padanda Siwa, maupun padanda Buddha mereka sama-sama mohon ‘tirtha’ (wijwater) guna kepentingan ibadatnya. Oleh karena itu maka dari adanya dua golongan keagamaan yang agak berlainan sifatnya itu, sekali-kali tiada dapat diartikan, bahwa masyarakat di Bali sudah terpecah menjadi dua golongan, yaitu sebagian memeluk agama Siwa, dan sebagian memeluk agama Buddha. Sekali-kali bukan.

Kedua aliran keagamaan itu justru mereka dapat persatukan, sehingga merupakan perbauran dan perpaduan dari jalinan faham berbentuk Siwa-Buddha. Kedua aliran itu mereka terima dengan kesadaran dan keyakinan, meskipun di India antara kedua faham keagamaan itu terjadi pertentengan.

Bagi orang-orang Bali Aga memang berlainan halnya memandang adanya faham Siwa-Buddha itu. Mereka tidak memerlukan ‘tirtha’ ciptaan dari kedua golongan kependitaan itu, meskipun mereka tetap mengakui pengaruh Hinduisme itu meresap juga ke dalam masyarakatnya. (baca pasal 8 bab I). Sewaktu-waktu mereka melakukan ibadat, cukup ‘tirtha’  dari ketua atau pemimpinnya masing-masing dipergunakan olehnya . Kewtua atau pemimpin dari golongan mereka itu disebut ‘Dukuh’ atau ‘Sima Mpu’.

Note: Di kalangan orang-orang Bali Hindu dari kewargaan yang disebut ‘Pande’ dan ‘Pasek’, terdapat juga di antaranya yang mengabaikan ‘tirtha’ ciptaan dari padanda Siwa dan Buddha, lebih mengutamakan ciptaan dari ketua atau pemimpinnya masing-masing.

Memperhatikan bab-bab itu, dapatpah kiranya disimpulkan, bahwa pengaruh kebudayaan dari India itu, tidaklah begitu mengekang atau membatasi masyarakat  di Bali pada garis-garis yang tertentu, dalam hal itu mereka melakukan idabat dalam lingkaran Hinduisme. Mereka mendapat kelonggaran berpikir secara luas dalam halnya memilih jenis madzab-madzab yang berkenan hatinya, dengan kenyakinan, bahwa semua madzab-madzab itu berinti-sarikan pada hukum ‘dharma’.

Menurut ajaran orang-orang Hindu itu, bahwa hukum ‘dharma’ itu sekali-kali bukan didasarkan atas ajaran dari seorang suci yang dapat dianggap sebagai Nabi, atau seorang ahli filsafat yang membanggakan akan keluruhan ilmunnya, melainkan atas dasar pengertian yang sehat mengabdikan dari pada ilmu ketahunan (theologie).

Ajaran hokum ‘dharma’ itu bersemboyankan: ‘Paropakarah punyaya, papaya parapidanam’. Maksud dari perkataan-perkataan itu ialah: ‘berbuat kebajikan, sayangilah nyawa segenap makhluk’.

Tuntutan dari hokum ‘dharma’ itu menhendaki agar supaya tiap-tiap penganutnya menhindarkan diri dari tiga macam kejahatan, yakni (p.30):

  1. berpikir jahat terhadap orang lain disebut: ‘Manacika'
  2. berbicara jahat terhadap orang lain disebut : ‘Wacika’, dan
  3. berbuat jahat terhadap orang lain disebut ‘Kayika’

Di dalam kitab-kitab Weda tersebut antara lain : ‘Ekam eva adwitiyam Brahma’. Makna dari ucapan-ucapan itu aialah: ‘cuma ada satu Tuhan saja, yang disebut orang berbeda-beda. Ada yang menyatakan, bahwa Tuhan itu ialah Sanghyang Widhi, ada juga mengatakan Sanghyang Tunggal, Prama Siwa, Narayana dan sebagainya. Padahal semua ucapan-ucapan itu tujuannya ke arah satu jurusan, ialah pengabdian mutlak terhadap Tuhan nan Esa.

Alam pikiran orang-orang Bali dalam halnya mengabdi pada kebesaran dan kemuliaan Tuhan itu, dapatlah dipandang ganjil, apabila dunia luar kurang memahaminya. Meskipun perabadan mereka sudah terpengaruh oleh faham Hinduisme, namun mereka tetap memuliakan kebesaran Mahadewa yang berkahyangan di Gunung Agung. Dengan peranteran Mahadewa itu mereka berkeyakinan, bahwa sembah baktinya akan mencapai tujuannya semula, yaitu ke arah Tuhan nan Esa yang tiada berujud terdapat di mana-mana, karena kesucian dan keluhurannya maka mengasih dan penyayang terhadap umatnya.

Oleh karena itulah mereka tiada memerlukan pergi berziarah ke India ke tempat kelahiran faham-faham yang dianutnya itu, cukup dengan jalan memusatkan ciptanya seragam di Besakih pada sebuah pura besar yang menjadi pemujaannya itu. Dengan disertai mengadakan upacara perayaan 5 macam yang disebut: ‘Panca jadna’, mereka berkeyakinan pula, bahwa syarat-syarat keagamaan itu sudah cukup ditunaikan olehnya. Kesimpulan ialah, bahwa perpaduan faham yang tiada dipaksakan itu, akhirnya dapat menjelmakan perabadan yang berkesopanan, sehingga menjadi pegangan yang kuat bagi sekalian penduduk sekarang di Bali.

2. Sri Kesari Warmadewa

(p.31) Menurut bunyi sebuah kitab yang bernilai ‘tradisionil’, dan yang bernama ‘Rajanapurana’, tersebutlah antara lain, bahwa ada suatu masa terdapat di Bali seorang raja bernama Sri Wira Dalem Kesari. Baginda itu katanya bertasal dari Daha (Jawa Timur), mendirikan sebuah istana pada suatu tempat disebut Kahuripan, terletak di lungkungan desa Besakih. Di situ baginda mendirikan sebuah tempat pemujaan disebut ‘Pamrajan Salonding’, yaitu tempat baginda memuja tiap-tiap hari melakukan ibadat. Oleh baginda itlulah pura Panataran Agung di Besakih yang masih sederhana bentuknya itu, mulai diubah dan diperbesar keadaannya. Sesudah selesai mengerjakan pura itu, baginda mendirikan lagi beberapa buah di sekitar tempat pemujaan itu, dan namanya masing-masing sebagai berikut:

  1. Pura Gelap untuk mumuja Iswara;
  2. Pura Kiduling Kreteg untuk memuja Brahma;
  3. Pura Hulun Kulkul untuk memuja Mahadewa;
  4. Pura Batumadeg untuk memuja Wisnu;
  5. Pura Manik Mas untuk memuja Bhatara Mas Malilit (?);
  6. Pura Basukian untuk memuja Naga Basukih;
  7. Pura Pucak untuk memuja Bhatara Kiwa Tengen (?);
  8. Pura Pangubengan untuk memuja sekalian Dewa-dewa;
  9. Pura Tirtha untuk memuja sumber mata air suci si situ;
  10. Pura Dalem Puri untuk memuja Durga.

Lain daripada pura-pura tersebut di atas, baginda menciptakan lagi 6 buah pura besar untuk umum yang disebut ‘Sadkahyangan’. Yang disebut Pura Sadkahyangan itu, adalah:

  1. Pura Panataran Agung tersebut di atas;
  2. Pura Bukit Gamengan yang terletak di lereng Gunung Lempuyang;
  3. Pura Batukaru yang terletak di lereng Gunung Batu Kau;
  4. Pura Huluwatu yang terletak di tanah tinggi di Bukit Badung;
  5. Pura Erjeruk yang terletak di pantai selatan samudra Hindia;
  6. Pura Panataran yang terletak di desa Pejeng.

Di dalam kitab Rajapurana itu ditentukan oleh baginda, kapan penduduk di Bali harus melakukan persembahyangan pada tiap-tia- pura itu, dengan disertai upakara dan upacara untuk menyatakan chidmatnya. Pun ada waktu itu pula perayaan besar yang disebut: ‘Nyepi’ untuk pergantian tahun Saka harus dilangsungkan pada tiap-tiap bulan kesembilan yang disebut ‘Caitra’, di kala bulan mati (‘tilem’). Hal itu sudah diceritakan terlebih dahulu pada penghabisan pasal 8 bab I sepintas lalu.

Memperhatikan kegiatan baginda beryoga dan bersemadhi memuja Dewa-dewa, serta letak istana baginda di atas tanah pegunungnan, dapatlah dinyatakan, bahwa baginda itu ialah ‘raja rsi’ gemar melakukan pertapaan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kapankah baginda itu sebenarnya bertakhta, untuk memperkuat keyakinan. 

Jawatan purbakala dan beberapa orang sarjana yang amat rajin melakukan penyelidikan di lapangan ‘anthropologie’, sungguh besar jasanya dalam hal itu. Dari usaha mereka itu ratusan jumlah piagam-piagam (oorkonden) telah terkumpul dan diperiksa, sehingga tabir kegelapan itu akhirnya dapat disingkapkan. Di antara mereka itu patut dicacat di sini nama dua orang sarjana bangsa barat, yaitu: Dr. W.F. Stutterheim dan Dr. P.V. van Stein Callenfels, yang paling giat melakukan penyelidikan atas benda-benda peninggalan zaman purba.

Kebaynyakan piagam-piagam yang sudah diperiksa oleh mereka itu tertulis di atas kepingan-kepingan tembaga merupakan ‘prasasti’ (inskripsi), tetapi tiada kurang juga banyaknya yang tertulis di atas batu-batu yang memuat catatan-catatan bersejarah. Tulisan-tulisan itu mempergunakan dua jenis bahasa, yaitu sebagian bahasa Bali Kuna dan sebagian lagi bahasa Jawa Kiuna. Bahasa Sanskerta kadang -kadang tersisip juga di antara kedua jenis bahasa itu, mereka menganggap, bahwa tulisan-tulisan yang mempergunakan bahasa Bali Kuna itu ada lebih tua, artinya lebih lama keadaan waktunya ditulis.

Huruf yang dipergunakan menulis prasasti-prasasti itu ialah pra-Nagari menyatakan kekunaaanya, sedang tahun-tahun yang tersebut di situ ialalh tahun Saka semuanya.

Note: Dr. R. Goris ternyata tiada kurang juga jasanya dalam lapangan kebudayaan. I sudah berhasil menyusun dan mengumpulkan prasasti-prasasti itu yang berjumlah 174 buah di dalam sebuah kitab yang diberinya nama: ‘Prasasti Bali’. Kitabnya itu sudah diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Budaja Universitet Indonesia dalam tahun 1954.

Maka untuk memudahkan cara berpikir mengingatkan masalah perhitungan tahun itu, di sini akan dipergunakan perhitungan tahun dari tarikh Masehi, agar jangan terlalu membingungkan. Sebagaimana telah dimaklumi, bahwa selisih (p.32) tahun Saka dengan tahun Masehi ialah 78 tahun, misalnya jikalau tahun Saka 100, menjadi tahun Masehi 178.

Ada sebanyak 15 buah prasasti terdapat pada beberapa tempat di Bali, semuanya itu tidak menyembutkan nama raja dan bilangan tahun, sehingga sukar dipertanggung jawabkan. Akan tetapi di samping itu terdapat lagi 7 buah banyaknya, di antaranya yang 5 buah menyebutkan bilangan tahun, dan yang 2 buah lagi dianggap semasa diterbitkan, meskipun bilangan tahunnya tiada tersebut. Prasasti-prasasti itu terdapat di desa:

  1. Sukawana bertahun 882;
  2. Bebetin bertahun 896;
  3. Trunyan bertahun 911 (sebanyak 2 buah bertahun sama)
  4. Bangli (Pura Kehen) tidak bertahun, tetapi melihat coraknya mungkin sejaman;
  5. Gobleg (Pura Desa) bertahun 914, dan:
  6. Angsari tidak bertahun, tetapi melihat coraknya mungkin sejaman.

Ketujuh buah prasasti tersebut di atas meskipun tidak menyebutkan nama raja, namun menyebutkan nama keraton (istana), ialah: Singhamadawa. Akan tetapi di mana letak keraton itu, sukar terdapat bekas-bekasnya sekarang. Di antara prasasti itu menyebutkan pula nama-nama pasaran tetapi secara  Hindu, ialah: Wijayapura; Wijayamanggala dan Wijayakranta. Begitu juga halnya nama bulan-bulan yang tersebut di dalam prasasti-prasasti itu bercorak Hindu, misalnya Magha, Waisakha, Asadha, Badrawada dan sebagainya.

Sekedar untuk diketahui apa sebenranya uraian tiap-tiap prasasti-prasasti itu, baiklah di sini dipetik maksudnya secara singkat demikian:

a. Prasasti Sukawana

Di dalam prasasti itu tersebut tiga soal, yakni:

1. peristiwa para bhiksu yang mendirikan sebuah tempat pertapaan atau makdis, dan sebuah ‘satra’ (sejenis pasanggrahan) di pegunungan Cintamani, yang sekarang disebut Kintamani. Oleh karena letak bangun-bangunan itu, di lingkungan hutan larangan tempat raja-raja berburu, maka para bhiksu itu mohon izin terlebih dahulu. Sebab itulah maka prasasti itu diterbitkan dengan ketentuan, bahwa para bhiksu itu diharuskan memberi penginapan kepada orang-orang yang kemalaman di dalam perjalanan melalui pegunungan itu. Penerimaan tamu-tamu itu dengan syarat-syarat pula, yaitu harus disediakan tikar dan diberikan makan sekedarnya. Sebagai pembalasan jasa, maka bhiksu-bhiksu itu dibebeaskan sama sekali dari pembayaran pajak;

2. sebagaimana halnya dengan adanya prasasti-prasasti lain yang nanti akan diuraikan juga sekadar perlunya berturut-turut, ternyata prasasti itu mumuat perundang-undangan mengenai pembagian waris, yaitu bagi orang-orang yang telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak;

3. kewajiban tiap-tiap kepala rumah tanggah membayar iuran dan pelbagai sumbangan untuk menyelenggarakan pura-pura pemujaan mereka, terutama bagi kepentingan sebuah pura bernama ‘Hyang Api’ yang paling dimuliakan oleh mereka itu.

b. Prasasti Bebetin

Di dalam prasasti yang terdapat di desa Bebetin itu, tersebut juga tiga soal terpenting sebagai berikut:

1. tentang keharusan orang-orang desa ‘Kuta di banwa Bharu’, menerima para pendagang yang berniaga di dalam desanya, dan cara mereka harus bertindak apabila terdapat perahu-perahu terdampar di pantai;

2. tentang pemberian nama ‘dadimpara’ (?) ahli pertukangan di desa itu, ialah: ‘undagahi lancang’ bagi duang-duang (?) yang pandai membuat perahu atau jukung. ‘undahagi batu’ bagi tukang batu, dan ‘undahagi penarung’ bagi tukang membuat tembuasan saluran air yang sekarang lazim disebut ‘tukang aung’.

3. tentang pemberian nama dari bara ahli seni bunyi-bunyian, ialah: ‘pamukul’, artinya tukang gamelan, ‘pegending’, artinya tukang nyanyi, ‘pa(r)padaha’, artinya tukang gendang, ‘parbangsi’, artinya tukang serunsi, ‘pasuling’, artinya juru suling, dan ‘parwayang’, artinya dalang.

Memperhatikan hali tu, dapatlah sekarang dikirakirakan, bahwa desa itu terletak di pinggir pantai mempunyai sebuah pelabuhan. Akan tetapi sekarang di Bali tidak terdapat desa yang bernama demikian, sedang desa Bebetin yang menyimpan prasasti itu terletak di atas tanah penggunungan. Kemungkinan desa ‘Kuta di banwa Bharu’ itu dahulu pernah mengalami kesukaran dari gangguan bajag-bajag laut, sehingga terpaksa penduduknya mengungsi ke pedalaman. Sebab itulah kiranya desa itu lenyap.

c. Prasasti Trunyan

Prasasti yang terdapat di desa Trunyan itu sebanyak dua buah, baik corak maupun tahunnya sama. Di dalam prasasti-prasasti itu juga tiga hal, (p.33) tetapi agak berlainan sifatnya. Tersebutlah di dalam prasasti-prasasti itu tentang:

1. kewajiban penduduk membayar pajak tiap-tiap tahun kepada pegawai kerajaan dan ditentukan tiap-tiap tanggal kesembilan dari bulan ketujuh yang disebut: ‘Magha Mahanawami’;

2. jenis sumbangan dari tiap-tiap rumah tangga untuk kepentingan upacara perajaan bagi Bhatara Da Tonta, yang amat dimuliakan oleh penduduk desa itu. Perayaan itu harus dilangsungkan tiap-tiap tahun sekali; jatuh pada bulan ‘Bhadrawada’, yang sekarang disebut ‘Sasih karo’;

3. persoalan orang-orang Trunyan (‘anak banwa di Trunan’) yang mengalih ke ‘banwa Air Rawang’, sedang ‘banwa Air Rawang’ itu belum merupakan desa yang berdiri sendiri. Oleh karena itu maka orang-orang yang berpindah tempat itu diharuskan tinggal tunduk di bawah kekuasaan desanya semula.

d. Prasasti Bangli (Pura Kehen)

Meskipun prasasti yang terdapat di Bangli itu tidak menyebutkan nama raja dan tahun, namun ditilik dari corak dan nama pegawai-pegawai kerajaan yang tersebut di situ, cukup mengesankan, bahwa prasasti itu diterbitkan di antara tahun 911-914. Tersebut di dalam prasasti itu, ialah tentang berdirinya sebuah pertapaan yang terletak di lingkungan halaman sebuah pura bernama Hyang Karimana, yang disebut juga Hyang Api. Naskah aslinya menyebutkan ‘wangunan pertapanan di Hyang kahimana juga nangan Hyang Api’… di wanwa di Simpat bunut’. Sekarang perkataan ‘Simpat bunut’ itu sudah berubah menjadi Sidembunut, yaitu nama sebuah desa yang terletak di lingkungan kota Bangli.

e. Prasasti Gobleg (Pura Desa)

Prasasti yang terdapat di desa Gobleg itu, ternyata hanya memuat 2 hal, yaitu:

1. ‘Ida Hyang di Bukit Tunggal paradayan indrapura’. Artinya ialah Dewa yang berkahyangan di Pura Bukit Tunggal itu Indra;

2. tentang perbatasan sebuah desa yang disebut: ‘Er Tabar’.

f. Prasasti Angsari

Sebagaimana halnya dengan prasasti Bangli yang tersebut pada huruf d di atas, kemungkinan prasasti yang terdapat di Angsari itu diterbitkan bersamaan waktunya, yaitu di antara tahun 911-914. Baik huruf dan coraknya, maupun kata-katanya yang dapat dibaca, menunjukkan persamaan itu. Akan tetapi karena tulisannya terputus-putus, sehingga sukar dibaca kalimat-kalimat yang memberi arti, apa yang dimaksudkan oleh prasasti itu.

Sekalian prasasti-prasasti tersebut di atas ternyata belum memberikan jawaban yang tegas dalam persoalan ini. Syukurlah sebuah tugu besar daripada batu cadas yang terdapat pada suatu tempat bernama Blanjong di desa Sanur, sanggup memberikan pertologan untuk membuka tabir kegelapan itu. Pada sebelah menyebelah tugu itu  terdapat tulisan-tulisan, sebagian mempergunakan bahasa Bali Kuna, dan sebagian lagi mempergunakan bahasa Sansekerta. Tersebut di dalam tulisan-tulisan itu antara lain, ialah nama seorang raja: Kesari Warmadewa, yang beristana di Singha Dwala. Kecuali itu tersebut juga pada tuylisan batu itu tahun ‘Candrasangkala’, yang bunyinya: ‘Khacara – Wahni – Murti’.

Sebutan Candrasankala itu justru menjadi persoalan lagi. Dr. R.Goris sependapat dengan Prof. Sten Konow, bahwa sebutan Candrasankala itu dapat diartikandemikian:

  1. ‘Khecara’ yang berarti bintang (planeet), dapat disamakan dengan angka 9;
  2. ‘Wahni’ yang berarti ?? atau ‘agni’, dapat disamakan dengan angka 3;
  3. ‘Murti’ yang berarti tubuh atau ‘sarira’ dari Bhatara Siwa, dapat disamakan dengan angka 8.

Oleh karena menurut system Candrasankala perhitungannya harus dibalik dari belakang ke muka, maka terdapatlah blangan tahun Saka 839 atau tahun Masehi 917.

Pendapat itu ternyata kemudian dibantah oleh seorang sarjana bangsa Prancis bernama Damais, yaitu seorang ahli sejarajh kuna dan epigrafi. Ia membaca Candrasankala itu dengan pengertian: ‘Sara – Wahni – Murti’, sehingga memperoleh bilangan tahun Saka 835 atau tahun Masehi 913. Pendapat sarjana itu akhirnya mendapat kata sepakat dari kebanyakan rekan-rekannya, mengingat adanya sebuah prasasti yang terdapat kemudian di desa Srokadan bertahun Saka 837 atau tahun Masehi 915, sudah menyebutkan nama raja lain; Siapa nama raja itu nanti akan diuraikan lebih lanjut pada pasal 3 di bawah ini.

Du luar, dari perbantahan para ahli itu, dapatlah sekarang ditentukan, bahwa Sri Kesari Warmadewa yang tersebut namanya pada piagam Blanjong itu, ialah Sri Wira Dalem Kesari yang tersebut di dalam kitab ‘Rajapurana’ tersebut di atas. Hal itu tiada usah diragu-ragukan lagi, dan jikalau memang demikian halnya, kemungkinan baginda raja itu bertakhta di Bali sekurang-kurangnya selama 21 tahun. Perhitungan itu berdasarkan atas pertimbangan (p.34) para ahli, bahwa prasasti yang terdapat di desa Sukawana, Bebetin, Trunyan, Bangli, Gobleg dan Angsari itu, ialah diterbitkan semasa baginda raja itu bertakhta.

Sekarang timbul lagi pertanyaan, apa benarkah menurut kererangan kitab ‘Rajapurana’ itu, bahwa baginda bersasal dari Daha (Jawa Timur)?

Dr. R.Goris agaknya condong dengan keterangan kitab itu. Caranya ia membahas persoalan itu ialah dengan membandingkan pernyataan kitab ‘kekawin’ (epos) Hariwangsa, di mana acap kali tersebut Kesari untuk Maharaja Krisnha selaku panglima perang. Sudah menjadi kebanggaan katanya, bahwa raja-raja pada zaman Hindu Jawa, mempergunakan nama-nama perwira atau pahlawan perang (hero) yang tersebut di dalam kitab-kitab kekawin itu untuk menjadi gelar resminya (‘abhiseka’). Akan tetapi pendapatnya itu kiranya belum dapat dipakai jaminan, mengingat raja-rajadi pulau Jawa belum pernah terdengar mempergunakan gelar ‘Warmadewa’ itu.

Dalam pada itu Prof. Dr. Bosch menduga, bahwa penubuh dari dynasti Warmadewa yang terdapat di Bali itu, ialah berasal dari Kamodja (India Belakang) NB. Bijdrage Koninklijk Instituut 104, 1984, pp. 541-569. Dugaannya itu beralaskan pendapatnya dari adanya sebuah gendering besar daripada gangsa yang kini terdapat di Pura Panataran Sasih di desa Pejeng. Yang mula-mula membuat gendering itu, ialah penduduk Tongkin (Vietnam). Dari situlah kemudian gendering itu tersebar ke Tiongkok, ke India Belakang dan ke Indonesia.

Prof. Dr. N.J. Krom ternyata dalam hal itu berpendapat lain lagi. Ia menerangkan di dalam sebuah kitab karangannya yang bertitel: ‘De Hindu-Javasche Tijd’, bahwa penabuh dari dynasti Warmadewa itu, kemungkinan berasal dari dynasti Sailandra di kerajaan Sriwijaya (Sumatra). Di antara raja-raja dari keturunan Sailandra itu ternyata ada yang mempergunakan gelar Warmadewa itu, ialah Cudamaniwarmadewa yang pernah mengirimkan perutusan ke Tiongkok pada tahun 1003, guna mencari lonceng-lonceng untuk kepentingan tempat suci agama Buddha, yang baru didirikan oleh baginda itu. Begitu juga baginda raja Mauliwarmadewa dari dynasti itu, lebih-lebih lagi memperkuat pendapat sarjana itu. Mauliwarmadewa itu ialah seorang raja di Sriwijaya yang mendirikan patung Buddha Amoghapasa di Dharmasraya yang dipindahkan dari Jawa. NB. Patung itu terdapat sekarang dekat sungai Langsat di daerah Batanghari, bertahun Saka 1208 = tahun Masehi 1286. Pemindahan patung itu dari Jawa ke Suwarnabhumi, ialah atas titah maharaja Kertanagara yang bertakhta di Jawa Timur.

 Pendapat kedua orang sarjana itu, yaitu Prof. Dr. Bosch dan Prof. Dr. N.J. Krom, pada hakekatnya dapatlah dipandang tiada berbeda, sama-sama menganggap, bahwa penubuh dari dynasti Warmadewa itu bukan berasal dari Bali, melainkan dari tanah seberang semula. Ternyata alam pikiran mereka itu dapat dipengaruhi oleh adanya benda yang terdapat di desa Pejeng itu yang dibuat daripada gangsa memang berasal dari tanah seberang, Yang seorang mengatakan, bahwa benda itu ialah gendering, seorang lagi mengatakan lonceng.

Sementara itu Dr. R. Goris menerangkan, bahwa Sri Kesari Warmadewa itu, ialah seorang raja yang memeluk agama Buddha. Dari keterangan sarjana itu dapatlah sekarang diambil kesimpulan, bahwa benda itu lebih layak dikatakan lonceng untuk kepentingan biara bagi para bhiksu agama Buddha. Sebagaimana telah dimaklumi dari uraian beberapa pasal terlebih dahulu, ternyata di sekitar desa Pejeng itu banyak terdapat bekas biara-biara daripada bhiksu agama Buddha, sehingga dapat mempertebal keyakinan, bahwa benda itu memang lonceng sebenrarnya. Kenyataan sekarang benda itu masih dihormati oleh sekalian penduduk desa di sana, bahkan dipandang sebagai bulan, mungkin lantaran bentuknya bundar seakan-akan bulan purnama. Sebab itulah maka pura itu di mana benda yang dianggap suci itu terletak, lalu disebut Pura Panataran Sasih atau Pura Panataran Bulan. Bulan = Sasih, artinya Rembulan dalam bahasa Jawa.

Besar kemungkinan, bahwa pada masa itulah agama Buddha di Bali sedang mencapai puncak kemajuannya, maklumlah rajanya tampil ke muka menjadi pendorong dari keagamaan itu. Oleh karena itu dapatlah dinyatakan, bahwa Sri Kesari Warmadewa menciptakan 6 buah pura besar yang disebut ‘Sadkahyangan’ itu, ialah untuk mengabaikan ajaran ‘Caturlokapala’ yang tersebut pada pasal 5 bab I. Penciptaan dari Sadkahyangan itu mungkin dipergunakan oleh baginda untuk menyesuaikan perkembangan agama Buddha di Bali dengan perkembanagn agama itu di Jawa yang berpusat di Candi Borobudur. Sebagai dimaklumi, bahwa di atas candi itu terdapat 6 buah patung Buddha, ialah untuk: Aksobbya, Ratnasambhawa, Amithaba, Amogahdisha, Wairocana dan Sakyamuni. Demikianlah halnya, bahwa Sadkahyangan yang terdiri dari 6 buah pura di Bali, ialah untuk memuja Buddha-Buddha itu sebenarnya.

Kayakinan menjadi bertambah tebal, apabila perhatian dicurahkan pada (p.35) suatu perayaan yang disebut ‘Bhatara Turun Kabéh’, yang dilangsungkan tiap-tiap tahun sekali di Besakih. Seperti telah diceritakan pada pasal 7 dan 13 bab I, ternyata perayaan itu diadakan tiap-tiap tahun pada bulan kesepuluh yang disebut: ‘Waisakha’ waktu bulan purnama, yaitu bertetepan dengan hari raya bagi umat Buddha di seluruh dunia. Oleh karena itu maka orang tidak menyangsikan lagi, bahwa perayaan besar yang dilangsungkan di Besakih pada waktu itu, ialah untuk mumuja kebesaran Buddha semata-mata.

Menurut pendapat Dr. W.F. Stutterheim, bahwa bekas pertapaan bhiksu Buddha yang terdapat di tepi sebelah selatan sungai Petanu yang disebut Lwa Gajah itu, kemungkinan didirikan pada masa itu. Dekat di situ terdapat juga sebuah pertapaan untk bhiksu Siwa, terletak di tepi sebelah utara dari sungai itu. Hal itu membuktikan, bahwa kedua jenis keagamaan itu dapat hidup damai berdampingan. Pertapaan untuk bhiksu Siwa itu dahulu disebut Air Gajah, sekarang lazim disebut Goa Gajah. Adanya pertapaan itu sudah diterangkan terlebih dahulu pada pasal 12 bab I.

Para ahli pengetahuan kebanyakan berpendapat, bahwa Sri Kesari Warmadewa itu, ialah penubuh dari dynasti ‘Salonding’ yang mempergunakan gelar Warmadewa. Di Besakih sekarang masih terdapat 20 bilah kepingan gangsa merupakan bunyi-bunyian, dan disebut ‘Gamelan Salonding’, bekas peninggalan raja itu. ‘Gamelan Salonding’ itu dianggap suci dan bertuah, oleh karena itu amat dimuliakan oleh sekalian umat Hindu-Bali.

Tentang istana baginda di Singha Mandawa dan di Singhadwala tersebut di dalam prasasti-prasasti itu, dapatlah kiranya diartikan demikian:

‘Singha’ = kesari; sedang ‘mandawa’ atau ‘dwala’ = ‘mandala’, yang berarti makdis atau tempat suci. Di dalam kitab Rajapurana itu, istana baginda tersebut Kahuripan, justru membayangkan kebangkitan sebuah kerajaan di Jawa Timur, dengan ibu kotanya tersebut demikian. Jikalau baginda itu memang benar berasal dari tanah seberang, maka batu besar yang terdapat di Blanjong yang memuat tambo baginda itu, dapatlah dianggap sebagai batu peringatan mula-mula baginda tiba di Bali. Sebab tempat itu ternyata terletak di pinggir pantai. Kesimpulannya ialah, bahwa baginda raja itu bertahta di Bali kira-kira sejak tahun 882 hingga tahun 914. NB. Lain daripada prasasti-prasasti tersebut di atas, terdapat juga piagam baginda itu tertulis di atas sebuah batu, yang kini masih tersimpan pada Pura Desa di desa Penempahan dekat Tampaksiring, yang dahulu disebut desa Penempihan.

3. Sri Ugrasena

(p.36) Pada pasal 2 di atas telah disingggung sepintas lalu, bahwa di desa Srodokan terdapat sebuah prasasti bertahun 915 menyebutkan nama raja lain. Ternyata di dalam prasasti tersebutlah nama seorang raja Sri Ugrasena.

Oleh karena baginda raja itu tidak mempergunakan gelar Warmadewa, maka orang tidak berani memastikan, bahwa baginda itu memang tergolong ke dalam dinasti Salonding itu. Sementara asal usul baginda belum dapat dinyatakan, baiklah semua prasasti yang terdapat dan menyebutkan nama baginda raja itu ditelaah dulu satu per satu.

Jumlah prasasti yang menyembutkan nama baginda raja Sri Ugrasena itu ada sebanyak 9 buah. Prasasti-prasasti itu terdapat pada beberapa buah desa, menyebutkan pula bilangan tahun-tahun tertentu, sebagai tersebut di bawah ini:

a. Prasasti Srokadan

Seperti telah diterangkan di atas, bahwa prasasti yang terdapat di desa Srokadan itu bertahun 915, denga jelas menmyebutkan nama baginda raja itu beristana di Singhamandawa. Kecuali itu tersubut juga di dalam prasasti itu antara lain, ialah halnya: ‘anak wanwa di Sadungan makablah hulu kayu’. Artinya ialah: anak negeri di Sadingan di bawah kekuasaan pegawai kehutanan (houtvester). Tetapi di mana letak Sadungan itu, sukar sekarang ditentukan. Kemungkinan desa Srodakan itulah yang dimaksudkan oleh prasasti itu, mengingat batsa-batsa terdapat itu yang terletak di sebelah menyebelahnya. Tersubut di dalam prasasti itu, bahwa Sadungan itu berbataskan di sebelah timur sungai Sungsang, di sebelah selatan ‘padang kahirun’ (padang rumput), di sebelah barat sungai Melangit, dan di sebelah utara ‘meputunan’ (hutan). Ternyata sekarang desa Srodokan itu memang terletak di sana, akan tetapi apa sebabnya desa itu berganti nama, sukarlah terdapat keterangannya. Kesimpulannya ialah prasasti itu mengutarakan tentang perbatasan wilayah desa itu.

b. Prasasti Babahan

Babahan ialah nama sebauh desa, di mana terdapat sebuah prasasti bertahun 917, yang menyebutkan juga nama bagina raja itu. Kecuali itu tersebut juga di dalam prasasti itu antara lain, ialah tentang perjalanan bagina ke Buwunan. Perjalanan itu dilakukan oleh beginda di dalam tahun itu pada bulan ‘Srawana’ (Juli/Agustus), waktu mana baginda dapat berkunjung ke Bukit Ptung, di tempat pertapaan bhiksu Dharmmeswara dan Dharmmacchaya. Akan tetapi di mana letak pertapaan-pertapaan atau biara-biara itu, tidak terdapat bekas-bekasnya sekarang.

c. Prasasti Sembiran

Sembiran juga nama sebuah desa, di mana terdapat sebuah prasasti bertahun 922, yang menyebutkan nama istana dan nama baginda raja sama sebagai di atas. Di dalam prasasti itu tersebut juga antara lain, ialah tentang perbatasan wilayah desa Julah, di mana terdapat sebuah Bandar. Desa Julah itu katanya di bawah Pemerintahan seorang pegawai negeri yang disebut: ‘Ser’. Jabatan itu kiranya dapat disamakan dengan jabatan ‘Her’ pada zaman Jawa Kuna, atau dengan sebutan Pangeran pada zaman sekarang.

Ternyata perkataan ‘Ser’ itu hingga sekarang masih berkesan di kalangan orang-orang desa yang bertempat tinggal di pegunungan, mereka menyembutkan salah seorang pegawai desanya dengan perkataan ‘Saih’. Kemungkinan perkataan itu asal rekaman dari ucapan ‘Ser’ tersebut.

Oleh karena desa itu mempunyai sebuah Bandar, maka tersebutlah di dalam prasasti itu undang-undang peraturan pantai yang dikatakannya: ’taban karang’. Peraturan itu membolehkan orang-orang desa di sana merampas muatan perahu-perahu yang terdampar di pantai itu.

Lain daripada itu tersebut juga di dalam prasasti itu, ialah tentang kewajiban penduduk di sana, mengadakan perayaan tiap-tiap tahun sekali pada hari yang ditentukan untuk memuja Bhatara Punta Hyang.

Ketentuan-ketentuan yang tersebut di dalam prasasti itu, dapatlah kiranya disimpulkan, bahwa tanggungan orang-orang desa menyelenggarakan upacara perayaan untuk memuja Bhatara Punta Hyang tiap tahun yang tidada sedikit menalan biaya itu, maka prasasti itu lalu diterbitkan, guna memberi ijin kepada orang-orang desa di situ mempergunakan semua penghasilan yang diperoleh dari Bandar itu.

d. Prasasti Pengotan

Prasasti yang terdapat di desa Pengotan ternyata bertahun 924, juga menyebutkan nama istana dan raja itu. Di dalam prasasti itu tersebut juga antara lain, ialah tentang: ‘anak marbuatthaji di Kandungan me di Silihan’. Arti daripada perkatan-perkataan itu, ialah: anank negeri di Kandungan dan di Silihan. Tetapi di mana letak tempat-tempat itu sekarang, sukar diketahui.

(p.37) Penduduk pada kedua tempat itu katanya di bawah pemerintahan seorang Ser. Di bawah Ser itu terdapat golongan patih, terdiri dari: Wrsabha, Waranasi, Pancakala, Pituha, Maniringin, Tira, Waduan Tanda, Makrun, Kalula, Pungkuran, Tahan Taku, Pada Raksa, Juru Tunggal, Juru Nuam, Juru Wanyaga, Maninghal dan Saiwadhani. Memperhatikan nama dari pejabat-pejabat itu, rupanya sebagian penegak dari adat-istiadat, sebagian pegwai pemerintahan, dan sebagian lagi bertugas mengatur pengairan.

Lain daripada itu tersebut juga di dalam prasasti itu nama-nama dari ahli pertukangan dan kesenian, misalnya: Pande Besi (tukang besi), Pande Mas (tukang Mas), Pamukul (juru palu gamelan), Mangyahit kajang (tukang tenun), Macadar (?), Mangikat (tukang membuat atap), Mangnila (tukang celup), Mamangkudu (tukang tebang?), dan Marundan (?). Hal itu menyatakan, bahwa pembagian pekerjaan diatur sebaik-baiknya, menurut bakat dan keahlian mereka masing-masing.

e. Prasasti Batunya

Di desa Batunya terdapat sebuah prasasti bertahun 933, juga menyebutkan nama istana dan beginda raja itu. Kecuali itu tersebut juga di dalam prasasti itu, ialah tentang: ‘anak banwa di haran’, artinya anak negeri di Haran. Mereka itu diwajibkan menyelenggarakan ‘satra’ dan Pura Hyang Api, yang terletak di desa Manasa dan Batuan. ‘Satra’ itu didirikan oleh 3 orang ngiksu, namanya masing-masing tersebut: Padmadewa, Sabhu dan Widyateya. Perayaan untuk memuja keluruhan Pura Hyang Api itu ditentukan tiap-tiap tahun sekali, jatuh pada bulan ‘Magha’ (bulan ketujuh). Di mana letak ‘Satra’ itu sekarang, tidak terdapat bekas-bekasnya lagi.

f. Prasasti Dausa

Di desa Dausa terdapat sebuah prasasti bertahun 935, juga menyebutkan nama istana dan baginda raja itu. Prasasti itu sekarang tersimpan pada sebuah pura bernama Pura Bukit Indrakila. Sebagaimana halnya prasasti Batunya tersebut di atas, ternyata prasasti itu menyebutkan juga tentang penyelenggegaraan sebuah pura bernama Hyang Api di Parcanigayan, dan sebuah ‘satra’ di Tanah Winait. Akan tetapi di mana letak temnpat-tempat tersebut, sukar dicari bekas-bekasnya sekarang.

g. Prasasti Serai

Serai ialah nama sebuah desa, di mana terdapat sebuah prasasti bertahun 966, yang menyebutkan juga nama istana dan baginda raja itu. Maksud dari prasasti itu, hamper sama dengan prasasti Sembiran yang tersebut pada angka 3 di atas, juga menbicarakan tentang penyelenggaraan pemujaan bagi Bhatara Punta Hyang. Lain daripada itu tersebut juga di dalam prasasti itu tentang: ‘anak mabwatthayi di Buru’, artinya kira-kira negeri yang berkewajiban menjaga hutan larangan tempat baginda raja berburu. NB. Kemungkinan prasasti itu diterbitkan sesudah lama baginda raja itu mangkat. Hal itu dapat dibuktikan nanti dengan adanya prasasti lain yang terdapat kemudian.

h. Prasasti Dausa II

Di desa Dausa terdapat lagi sebuah prasasti yang tersimpan di pura itu juga, tetapi bertahun 942. Prasasti itupun menyebutkan juga nama istana dan baginda raja itu. Akan tetapi jikalau diperhatikan bentuk huruf dan susunan bahasanya, kemungkinan prasasti itu diterbitkan semasa Sri Jayasakti bertahta. Siapa Sri Jayasakti itu, nanti akan diterangkan hal ihwalnya kemudian.

Di dalam prasasti itu tersebut juga tentang: ‘Parcanigayan’ itu, jadi sama halnya dengan prasasti Dausa yang telah diterangkan pada angka 6 di atas. Oleh karena itu maka hal ihwalnya tiada perlu diuraikan lagi.

i. Prasasti Gobleg

Sebuah pura bernama Batur terletak di desa Gobleg, di situ terdapat juga sebuah prasasti, yang disangka oleh para ahli ilmu pengetahuan diterbitkan semasa baginda raja Sri Ugrasena bertahta. Prasasti itu tidak bertahun, akan tetapi memerhatikan nama-nama pegawai negeri atau pejabat-pejabat yang tersebut di dalam prasasti itu hamper samasemuanya dengan yang tersebut di dalam prasasti yang diterangkan pada masa itu. Prasasti itu hanya tinggal sebagian, mungkin pada bagian lain yang telah hilang itu menyebutkan nama baginda raja itu.

Di dalam prasasti yang masih ketinggalan itu, tersebut antara lain, ialah: ‘anak banwa di tamblingan’, artinya anak negeri di Tamblingan. Padahal (p.38) Tamblingan itu ialah nama sebuah danau, yang terletak tidak jauh dari desa Gobleg tersebut. Peristiwa itu dapatlah disangkut-pautkan dengan prasasti Gobleg yang tersebut pada pasal 2 huruf e di atas.

Sekian jumlah prasasti-prasasti yang sekarang terdapat di Bali, yang menyebutkan nama baginda raja Sri Ugrasena, beristana di Singhamandawa. Maksud dari prasasti-prasasti itu hanya dipetik sekedar yang dianggap perlu, untuk memperlihatkan gambarannya.

Dari pernyataan prasasti- prasasti itu, dapatlah sekarang ditentukan, bahwa raja Sri Ugrasena itu selaku pengganti dari baginda raja Sri Kesari Warmadewa bertahta di Bali selama 27 tahun, yaitu dari tahun 915 hingga tahun 942.

Dr. R. Goris dalam halnya membahas siapa adanya Sri Ugrasena itu, masih berpegangan teguh pada bunyinya kitab kekawin Hariwangsa, yang menceritakan adanya seorang raja bernama Ugrasena, yang diangkat kembali menjadi raja di Dwarawati oleh kemanakannya yang bernama Krisnha (lihat pasal 2 di atas). Kesimpulannya ia tetap beranggapan, bahwa Sri Ugrasean itu memang berasal dari Jawa, kemungkinan putra mahkota dari Sri Kesari Warmadewa yang mendahuluinya.

Dalam pada itu C.C.Berg dalam kitab karangannya yang bertitel ‘De Middeljavaansche Historische Traditie’, menerangkan, bahwa Sri Ugrasean itu memang berasal dari Bali. Pendapatnya itu berdasarkan bunyi sekalian prasasti- prasasti itu, ternyata semuanya masih mempergunakan bahasa Bali Kuna, dan bukan Jawa Kuna. Memang prasasti-prasasti yang menyebutkan nama baginda raja itu, ternyata semuanya mempergunakan istilah: ‘Yuma pakatahu’, yaitu bahasa Bali Kuna khas sebagai pembuka kata. Padahal pada masa itu di Jawa Timur sudah berdiri sebuah kerajaan besar di bawah pemerintahan Mpu Sindok (929-947).

Sebagai seorang raja yang besar kekuasaannya, ternyata baginda raja itu mempergunakan gelar ‘abhiseka’: Sri Baginda Rake Hino Mpu Sindok Sri Isyanawikrama Dharmattunggadewa. Andaikata kerajaan itu berpengaruh sampai ke Bali, sudah tentu tata bahasa yang tersebut di dalam prasasti-prasasti itu dapat dipengaruhi olehnya, sehingga sedikit banyak terdapat kata-kata yang bersifat Jawa Kuna terselip di dalamnya. Dengan alasan itulah maka sarjana itu berpendapat, bahwa Cri Ugrasena itu tiada dapat dinyatakan berasal dari Jawa. Patut diterangkan juga, bahwa sesudah prasasti yang terdapat di desa Gobleg itu, ternyata prasasti-prasasti yang terdapat kemudian, tiada lagi mempergunakan istilah ‘Yumu pakatahu’ itu. Hal itu akan diterangkan nanati berturut-turut di bawah ini.

4. Sri Tabanendra Warmadewa / Sri Subhadrika Dharmmadewi

(p.39) Di desa Sembiran terdapat lagi sebuah prasasti bertahun 951, dengan tidak menyebutkan nama raja. Oleh karena prasasti itu tidak lagi mempergunakan istilah ‘Yuma pakatahu’ sebagai pembuka kata, maka prasasti itu tiada dapat digolongkan pada kumpulan prasasti- prasasti untuk Sri Kesari Warmadewa dan Sri Ugrasena tersebut di atas, meskipun prasasti itu masih mempergunakan bahasa Bali Kuna.

Perubahan corak dari prasasti itu mengesankan, bahwa di dalam tahun itu sudah bertahta raja lain di Bali. Prasasti itu menyebutkan antara lain: ‘banwa di julah’, artinya desa Julah, jadi sama sifatnya dengan prasasti Sembiran yang sudah diutarakan pada pasal 3 angka 3 tersebut di atas.

Sementara itu terdapatlah 3 buah prasasti di desa Manik Liu, semuanya bertahun 955. Ketiga buah prasasti itu ternyata tidak berbeda makdusnya, menyatakan, bahwa prasasti itu bekas milik 3 buah desa yang sama kepentingannya. Sebagai kata permulaan dari prasasti-prasasti itu, tersebutlah:

‘Saka 877 bulan Srawana sukla partipada rggas pasar wijayapura, tatkala tyurun anugrahan sang ratu Sri aji Tabanendra Warmadewa, me sang ratu luhur, Sri Subhadrika Dharmmadewi, umanugrahan samgat juru mangjahit kajang’, dan sebagainya.

Jikalau uraian prasasti- prasasti itu diterjemahkan secara bebas, maka maksudnya kira-kira demikian:

‘Tahun Saka 877 (tahun Masehi 955) pada bulan Juli/Agustus, di kala bulan terang waktu hari pasaran Wijayapura, maka pada waktu itulah baginda Sri Tabanendra Warmadewa beserta dengan yang mulia Sri Subhadrika Dharmadewi memberi titah kepada ‘samgat’ (nama jawatan) selaku pegawai pertenunan, dan sebagainya.

Demikianlah bunyi prasasti- prasasti itu menyatakan, bahwa pada tahun itu terspat di Bali raja laki-istri bertahta, ialah Sri Tabanendra Warmadewa dan Sri Subhadrika Dharmadewi. Hali itu menyatakan pula, bahwa Sri Ugrasena sudah mangkat sebelum tahun itu.

Memperhatikan nama-nama dari raja laki-istri itu, teranglah Sri Tabanendra Warmadewa itu asal keturunan dari dinasti Salonding; akan tetapi Sri Subhadrika Dharmadewi itu masih menjadi teka-teki. Kebanyakan para ahli berpendapata, bahwa raja itu bersuami istri sama-sama memerintah, sedang permasyirinya itu tersebut Yang mulia, menyatakan akan ketinggian derajatnya. Dari mana asal mula kelahiran putri itu, justru yang menjadi persoalan sekarang.

Dalam hal itu para ahli lekas mengarahkan pandangannya ke Jawa Timur, di mana terspat sebuah kerajaan besar yang menjadi tetangga pulau Bali terdekat. Sebagaimana telah dibayangkan pada pasal 3 di atas, bahwa pada waktu itu di sana memerintah seorang raja bernama Mpu Sindok, dengan gelar ‘abhisekanya’ Isana dan Dharmmatunggadewa. Dari gelar beginda raja itu yang tersebut belakangan, para ahli lalu berkeyakinan, bahwa putri itu berasal dari dinasti itu, sebab istilah Dharmmatunggadewa itu  bercorak sama dengan istilah Dharmadewi yang menjadi hiasan dari gelar putri itu. Sebab itulah maka putri atau permaisuri dari baginda raja Sri Tabanendra Warmadewa itu mendapat sebutan Yang mulia di dalam prasasti-prasasti itu, sesuai dengan keluruhan derajat keturunannya. Kemungkinan juga dari perkawinan itu, peradaban di Jawa Timur mulai berpengaruh di Bali.

Akan tetapi, bagaimana sifat kemasyarakatan di Bali setelah raja-putri itu turut memerintah, sukar terdapat keterangannya, sebab prasasti-prasasti lain tidak ada lagi yang meyebutkan nama baginda raja, suami-istri itu. Hanyalah dapat dikira-kirakan saja, bahwa kedatangan putri itu tidak begitu besar pengaruhnya di kalangan pemerintahan, mengingat nama putri itu tersebut belakangan dari nama suamnya. Bahwa prasasti-prasasti itu masih mempergunakan bahasa Bali Kuna, lebih-lebih lagi memperkuat kenyakinan itu. Oleh karena di dalam prasasti-prasasti itu tiada tersebut di mana letak istananya, dapatlah sementara ditentukan masih di Singhamandawa atau Singhadwala, yaitu di desa Besalih tempat istana leluhurnya semula. Kesimpulannya dapatlah dinyatakan, bahwa dari adanya prasasti- prasasti itu ternyata baginda raja suami-istri bertahta di Bali dari tahun 943 hingga tahun 961. Sebab sesudah itu terdapat lagi beberapa buah prasasti yang menyebutkan nama raja lain. Siapa nama raja itu akan dilanjutkan ceritanya pada pasal 5 di bawah ini.

Note: Friedrich berpendapat, bahwa Sri Tabanendra Warmadewa itu, agaknya Sri Pujungan yang tersebut di dalam kitab ‘Usana’. Ia mendasarkan pendapatnya itu dari adanya sebuah desa bernama Pujuangan yang terletak di daerah Tabanan sekarang. Tabanendra itu diartikan raja yang memerintah di daerah Tabanan (baca hal. 144 dari kitab: ‘De Dorpsrepubliek Tenganan Pangrinsingan’ oleh Dr. V.E. Korn).

5. Sri Candrabhavasingha Warmadewa

(p.40) Di sebelah timur desa manukaya, yaitu di tepi sungai Pakerisan, terdapat sekarang sebuah telaga besar tempat peremadian umum disebut ‘Tirtha Empul’. Dari sama telaga itu sudah mengesankan, bahwa airnya dianggap suci oleh sekalian penduduk di Bali. ‘Tirtha’ artinya air suci atau air hidup, sedang ‘Empul’ bermakna memancur, jadi kesingkatannya ialah air memancur (Bali: ‘kelebutan’).

Di situ terdapat sebuah piagam bertulis yang bunyinya sebagai berikut: ‘Swasta saka warsatita 884 bulan kartika sukla (tra) yodasi, rgaspar wijayaopura, tatkalan sang ratu (sri) candrabhayansingha warmadewa, masamahin tirtha di (air) mpul’ dan sebagainya.

‘Pada tahun Saka 884 (Masehi 962) bulan ke-empat (Oktober/November) tanggal 13 hari pasaran wijayapura , ketika itulah baginda raja Sri Candrabhayasingha Warmadewa menbangun permandian ‘Tirtha Empul’, dan sebagainya.

Dari penjelasan piagam itu teranglah sudah, bahwa di dalam yahun itu Sri Candrabhayasingha Warmadewa bertahta di Bali. Jelas pula tersebut pada piagam itu, bahwa baginda asal keturunan dari dinasti Salonding. Kemungkinan baginda itu ialah putra mahkota dari baginda raja suami-istri yang tersebut pada pasal 4 di atas.

Anehnya terdapat lagi sebuah prasasti di desa Kintamani bertahun 967, masih menyembutkan nama baginda raja sumai-istri itu, ialah Sri Tabanendra Warmadewa & Sri Subhadrika Dharmadewi. Akan tetapi kekusutan itu dapatlah diartikan demikian. Pada waktu itu baginda raja suami-istri itu sebenarnya masih hidup, tetapi sudah menyerahkan kekuasaannya kepada putra mahkotanya itu.  Menurut kebiasaan raja-raja pada zaman itu, setelah usianya lanjut lalu pergi bertapa ke hutan-hutan, menunaikan kewajiban sebagai ‘Rajarsri’.

Sebab itu kemudi pemerintahan lalu diserahkan kepada penggantinya, agar supaya kegemarannya bertapa itu jangan terganggu karemanya.

Tersebut juga di dalam prasasti itu di antara lain: ‘sang ratu sang siddha dewata sang lumah di Air  Madatu’. Arti dari perkataan-perkataan itu, ialah: ‘baginda raja yang telah mangkat dijenazahkan di sungai Madatu’. Akan tetapi sungai mana yang tersebut demikian, sekarang tidak dikenal lagi di Bali. Sementara itu para ahli berpendapat, bahwa raja yang telah mangkat dan dijenazahkan di Air Madatu itu, ialah Sri Ugrasena yang dimaksudkan oleh prasasti itu. Akan tetapi apa yang menjadi alasannya mereka berpendapat demikian, tidak terdapat keterangannya lebih jauh.

Kecuali itu tersebut juga di dalam prasasti itu sebuah ‘satra’ terletak di Air Mih. Air Mih itu masih terdapat sekarang, yaitu terletak di sebelah selatan Kalanganyar, di lingkungan desa Kintamani. Akan tetapi siapa yang mendirikan ‘satra’ itu, tidak diterangkan oleh prasasti itu.

Juga di desa Kintamani terdapat lagi sebuah prasasti lain, tetapi tidak menyebutkan nama raja dan tahun bilamana prasasti itu diterbitkan. Hanya tersebut di dalam prasasti itu ialah luas wilaya desa Kintamani itu, dengan batas-batasnya berkeliling. Oleh karena itu tidklah perlu uraian prasasti itu diterangkan lebih lanjut di sini. Lain daripada piagam dan prasasti-prasasti tersebut di atas, tidak terdapat lagi tulisan-tulisan yang menerangkan adanya Sri Candrabhayasingha Warmadewa itu.

Berapa buah kitab perpustakaan yang kini terdapat di Bali menerangkan, bahwa pada masa itu terdapat di Bali seorang raja bernama Sri Maydhanawa. Di antara kitab-kitab itu ialah bernama Kusumadewa, Usana Bali dan Rajapurana. Kitab-kitab itulah yang menceritakan legenda dari baginda raja Sri Mayadhanawa itu, penuh dengan keajaiban dan cahyul. Akan tetapi intisari dari cerita itu tiada dapat diabaikan, ternyata penduduk di Bali kekanyakan masih mempercayai terjadinya peristiwa itu. Certita itu bersifat ‘religio-magis’, rapat hubungannya dengan adanya tempat permandian ‘Tirtha Empul’ itu. Pokok dasar cerita itu kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Pada suatu masa terdapat di Bali seorang raja bernama Sri Mayadhanawa beristana di Batanar dekat desa Bedulu. Baginda menpunyai seorang patih amat setia bernama Kala Wong, seorang demung bernama Senayaksa, seorang tumenggung bernama Mangsa, dan 2 orang mentri masing-masing bernama Wira Detya dan Senakala.

Konon katanya baginda itu tidak beragama, mengabaikan adanya Dewa-dewa di Bali. Ketika rakyatnya hendak melakukan ibadat di Besakih pada sebuah pura bernama Dalempuri untuk memuja Durga pada bulan ‘Magha’ (Januari/Februari), sengaja baginda pergi ke sana. Di muka pura yang bernama Manik Mas, baginda duduk dengan patihnya yang setia itu, lalu bertanya kepada rakyatnya yang datang berduyun-duyun membawa sewsaji untuk kepentingan melakukan ibadat. Tanya baginda:

(p.41) ‘Eh kita wong Bali lingha ndi kita hamawa widhiwedana, ndya paran gawestya?’ Artinya: ‘Engkau orang-orang Bali pergi ke mana membawa sesaji, apa yang engkau harapkan?’

Jawab mereka: ‘Singgih ipan dewa, kawula lungha maring kahyangan Besakih, humedekana maring kadewatan, hangatrurana bhakti ring Hyang Bhatari’. Artinya: ‘Tuanku, patik hendak pergi ke Dalempuri bersembahyang membawa pelbagai persembahang merupakan sesaji’.

Tanya baginda lagi: ‘Oh kita parek ke Dalem, paran kang pinintanta?’ Artinya: ‘Engkau melakukan persembahyang itu, apakah yang menjadi dasar tujuanmu?’

Jawab mereka: ‘Kawula nunas tirtha, haminta sarining tahun, lamaknya sidhi rahayu mwah nunas hurip seger lunas lanus dirgha yusa’. Artinya: ‘Patik mengharapkan air suci, supaya segala tanam-tanaman patik berhasil, begitu juga agar memperoleh keselamatanmu, sehat walafiat dan panjang umur’.

Penutup sabda baginda: ‘Yan mangkana ngong tan suka aya ngkono, twi ingong Dalem yati. Yan ring Dalem kadewatan mwuang ring Besakih dudu dewa, dudu Dalem, tan ana waneh ingong Dalem jati, mengke aya ngaturana bhakti ke Dalem kadewatan mwang ke Besakih, ingong juga bhaktinin, aturin widhiwedana!’. Artinya: Jikalau demikian tujuanmua, aku tidak setuju, pandanglah diriku sebagai Dewa sejati. Baik di pura Delmpuri, maupun di Besakih, tidak ada Dewa sama sekali, percuma engkau melakukan persembahyangan di situ. Lebih baik engkau berbakti terhadap diriku saja, sebab akulah yang dapat menentukan nasibmu!’

Demikian terjadi soal jawab antara Sri Mayadhanawa dengan orang-orang yang hendak melakukan idabat itu, sehingga mereka itu terpaksa membatalkan maksudnya. Mereka tiada berani mengabaikan nasehat baginda raja itu, dengan rasa kesal dan sedih mereka lalu pulang ke rumahnya masing-masing. Maka semenjak itulah katanya orang-orang tiada lagi melakukan pemujaan di Besakih.

Mahadewa mengetahui akan keganjilan sikap Sri Mayadhanawa itu, sesegera mengadakan hal itu kepada Parama Siwa di Gunung Semeru (Jawa Timur) . Oleh karena itu Para Siwa lalu menitahkan Indra supaya lekas berangkat ke Bali untuk membasmi kejahatan itu.

Laskar Indra yang besar jumlahnya tidak antara lama sudah tiba di Bali, berkumpul di Besakih. Dari sana lalu bergerak menuju Bedulu, siap hendak membinasakan Sri Mayadhanawa yang angkara murka itu.

Sementara itu Sri Mayadhanawa sudah bersiap sedia, guna menyambut kedatangan musuhnya itu. Maka terjadilah pertempuran sengit di sebelah timur desa Bedulu beberapa hari lamanya, kedua belah pihak menumpahkan banyak daerah. Akhirnya pihak menyerang memperoleh kemenangan, sehingga Sri Mayadhanawa beserta dengan patihnya yang setia itu terpaksa melarikan diri meninggalkan istana.

Kisah perjalanan baginda raja itu ketika melakukan pengungsian ke tanah-tanah pengungsian (?), justru dipakai peringatan oleh kitab-kitab itu untuk menamai desa-desa yang dapat dilalui oleh baginda. Misalnya desa Laplapan di mana baginda dapat menghilang (?), lantaran nama desa itu katanya berasal dari perkataan “Kelap-kelap’, artinya di antara tampak dan tidak, maka desa itu lalu disebut demikian. Begitu juga keadaanya beberapa buah desa lain yang tersebut di dalam kitab-kitab itu mengesankan, bahwa nama dari desa-desa itu selaku peringatan dari kisah perjalanan baginda itu.

Sesudah beberapa hari lamanya baginda terus dikejar oleh musunya yang sedang mengganas itu, akhirnya baginda sampai di desa Manukaya, yang asal mulanya disebut ‘Manuk raya’. Manuk artinya ayam jantan, dan ‘raya’ (besar). Di situlah baginda katanya berganti wujud menjadi seekor ayam jantan, sehingga tidak tidak diketahuii oleh manusia di mana baginda bersembunyi. Berkat kesaktian bagindaq, maka dengan kekuatan ilmunya baginda lalu menciptakan di situ sebuah pancuran yang airnya berisi racun.

Sementara itu pasukan yang melakukan pengejaran itu sudag sampai di hutan Pagulingan, mereka melepaskan lelah di situ, lantaran matahari sudah terbenam. ‘Pagulingan’ artinya tempat tidur.

Ketika mereka melihat dekat di situ sebuah pancuran yang airnya tempak amat jernih, maka beramai-ramai mereka pergi ke situ minum air untuk menghilaukan haus. Akan tetapi sesudah minum air, mereka seketika (p.42) jatuhpengsan, tiada sadarkan akan diri. Di anatarnya banyak yang mati karenanya.

Indra mengetahui, bahwa para perwiranya banyak yang tewas lantaran minum air itu, yakinlah ia bahwa air pancuran itu beracun, karena perbuatan musuhnya itu. Segera ia mengambil 2 batang tombak yang amat bertuah untuk mencegah tipu muslihat musuhnya yang berbahaya itu. Kedua batang tombak itu dipancangkannya dekat di situ, maka dari nelahan tanah di mana tombak-tombak itu dipancangkan lalu keluar air suci memancur. Sumber mata air itulah kemudian disebut ‘Tirtha Empul’, dan oleh karena khasiatnya yang luar biasa dapat menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati itu.

Lanjut diceritakan, bahwa setelah percobaan untuk membinasakan musuh itu dengan kekuatan ilmu gaib ternyata gagal, maka baginda Sri Mayadhanawa beserta dengan patihnya itu segera lalu meninggalkan tempat itu. Kepergiannya dari situ menuju pada sebuah jurang bernama Pangkuang Patas. Di situ baginda bersama-sama dengan patihnya itu berlindung di balik batu cadas, untuk menyesatkan perjalanan lawannya yang terus memburu melakukan pengejaran. Indra mengetahui tempat persembunyian musuhnya itu, sesegera melepaskan panahnya bertubi-tubi mendesing, tepat mengenai sasarannya. Dada Sri Maydhanawa dan patihnya yang bernama Kala Wong itu tertembus oleh kesaktian panah Indra itu, sehingga darahnya kelaur memencur jatuh ke sungai Petanu. Di sanalah raja yang malang itu berserta dengan patihnya menghembus nafasnya yang penghabisan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 974, demikianlah keterangan sebuah kitab bernama ‘Pamancangah’ milik segolongan kewargaan yang disebut Pasek.

Lebih jauh diceritakan oleh kitab-kitab perpustakaan itu, bahwa sungai Petanu itu lantaran airnya kejatuhan darah Sri Mayadhanawa dan Kala Wong yang dianggap cemar dan bernoda, maka Indra mengutuk sungai itu selama 1700 tahun airnya pantang dipergunakan untuk kepentingan beribadat. Kutuk itu sampaqi sekarang masih dianggap berlaku, maka selama itu sungai Petanu itu dipandang tabu. Sebab itulah penduduk di Bali tidak berusaha membuat bendungan air sepanjang sungai itu untuk keperluan sawa ladangnya, karena masih percaya kepata kutuk Indra itu.

Demikian legenda Sri Mayadhanawa yang diceritakan oleh kitab-kitab perpustakaan itu, membayangkan, bahwa pada tahun itu pernah terjadi pertumuphan darah di Bali, yang diakibatkan oleh pertentangan faham soal keagamaan.

Tentang perbedaan keterangan ,mengenai ‘Tirtha Empul’ itu, bahwa tulisan piagam itu mengatakan air suci itu diciptakan oleh Sri Candrabhayasingha Warnadewa, dan oleh kitab-kitab perpustakaan itu mengatakan asal diciptakan oleh Indra, agaknya tidak begitu penting untuk dipersoalkan. Lebih penting kiranya diketahui siapakah sebenarnya Sri Mayadhanawa itu.

Menurut kitab Rajapurana itu, bahwa Sri Mayadhanawa tersebut ialah putra dari Dewi Danuh yang berkahyangan di Danau Batur (baca pasal 6 bab I), dari persenyawaannya dengan seorang Bhagawan bernama Kasyapa. Sedangkan menurut pelajaran agama Buddha, ternyata Kasyana itu seorang bhiksu  Buddha yang menjunjung tinggi kebesaran Dyani Buddha Ratnasambhawa dan Dyani Bodhisatwa Ratnapati.  Hal itu menyatakan, bahwa Sri Matadhanawa  itu seorang raja yang menganut agama Buddha. Memang jikalau diperhatikan ujar-ujar beginda itu ketika memberi nasehat kepada orang-orang yang hendak melakukan ibadat di Besakih, adalah mengesankan, bahwa baginda itu beragama Buddha dari aliran Hinayana. Penganut dari aliran itu mengabaikan adanya Dewa-dewa yang dapat menolong manusia untuk mencapai Nirwana. Mereka lebih mempercayai tuntutan hukum perbuatan yang disebut ‘Palakarma’, artinya ialah tiap-tiap perbuatan itu akan diterima pahalanya kemudian. Memang penganut-penganut dari aliran Mahayana itu mengakui juga adanya hokum perbuatan itu, akan tetapi bedanya sedikit, bahwa mereka menempuh jalan ke Nirwana itu dapat mengharapkan pertolongan dari orang lain. Sebab itulah penubuh dari dinasti Salonding yang memeluk agama Buddha dari aliran Mahayana mendirikan beberapa buah pura dan ‘Sadkahyangan’ di Bali, untuk memungkinkan mereka mencapai tujuan yang terakhir itu (pasal 2 di atas).

Perlu diketahui, bahwa agama Buddha itu karena perselisihan faham penganut-penganutnya, sehingga terjadi perpecahan di tanah kelahirannya. Ketika baginda raja Kanishka di India mencoba hendak mendamaikan perselisihan itu di Jalandhara pada tahun 78, ternyata hasilnya sia-sia belaka. Semenjak itulah perpecahan itu terjadi, sebagian lagi penganut-penganut agama Buddha itu mengikuti aliran Hinayana, dan sebagian lagi mengikuti aliran Mahayana. Agar supaya lebih jelas pokok-pokok pertentangan faham itu sehingga meniumbulkan perpecahan, maka di bawah ini akan diterangkan lagi sekedar perlunya, meskipun sudah dibayangkan sepintas lalu di atas.

a. Hinayana

Penganut-penganut dari aliran Hinayana itu ternyata lebih taat melakukan ibadat menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Buddha Gautama untuk mencapai (p.43) Nirwana.  Mereka berusaha sendiri-sendiri menempuh jalan menuju arah keluruhan itu, dengan tidak mengharapkan pertolongan dari orang lain. Sebab itulah mereka mengabaikan adanya Dewa-dewa itu, dengan keyakinan, bahwa Dewa-dewa itu tidak akan berkesanggupan menolong mereka untuk mencapai tujuan itu. Nasib mereka pada kelahiran yang akan datang, adalah ditentukan oleh perbuatan mereka sekarang. Kenyataan pelajaran itu lebih sukar bagi tiap-tiap orang yang hendak mengikutinya, oleh karena itu maka aliran itu lalu disebut ‘Kendaraan kecil’.

Note: Penganut dari aliran Hinayana itu sekarang terdapat di Ceylon, Birma dan Siam.

b. Mahayana

Penganut-penganut dari aliran Mahayana itu memandang Buddha sebagai Mahadewa, sehingga perkataan Buddha itu tidak dipergunakan lagi oleh mereka untuk panggilan bagi tiap-tiap orang yang memperoleh penerangan, lantaran sudah menerima Bodhi. Merekapun beranggapan, bahwa Buddha itu tinggal di sorga, hanyalah Dyani Buddha yang berkewajiban membimbing dan memberi petunjuk kepada manusia, bagaimana caranya menerima Bodhi, untuk mencapai Nirwana kelak. Dyani Buddha itu mereka samakan dengan Dewa-dewa, dank arena pertolongannya maka tujuan terakhir itu akan lekas tercapai. Oleh karena faham itu memungkinkan orang banyak dapat mengikutinya, maka aliran itu lalu disebut ‘Kendaraan Besar’. NB. Penganut dari aliran Mahayana itu sekarang terdapat di Tibet, Tiongkok dan Jepang. Dahulu terbesar di seluruh Indonesia, tetapi sekarang masih tinggal di Bali saja.

Demikianlah sifat perbedaan faham itu, sehingga terjadi perpecahan, sama-sama meneguhkan keyakinannya. Pada hal tujuannyan ke arah satu jurusan, tetapi jalan yang ditempuhnya berlainan cara. NB. Kitab-kitab suci yang mejadi pokok pelajaran agama Buddha itu, ialah: Tripitaka, Jataka, Lalitavistara, Visvantara Jantaka dan Mahavastu. Bagi penganut-penganut aliran Mahayana di Indonesia umumnya dan di Bali khususnya, ternyata yang menjadi pokok pelajaran mereka itu ialah sebuah kitab suci yang disebut ‘Sanghyang Kamahayanikan’ (lihat pasal 1 angka 5).

Pertentangan faham daam soal keagamaan itu sehingga mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah di Bali. Sri Mayadhanawa yang mengikuti aliran Hinayana itu lalu berhadap-hadpanan dengan Sri Candrabhayasingha Warmadewa yang mempertahankan aliran Mahayana warisan leluhurnya itu.

Jikalau diperhatikan dengan seksama pernyataan kitab ‘Rajapurana’ itu, kemungkinan Sri Mayadhanawa itu asal orang Bali Aga, yang mengakngkat diri sebagai raja guna menentang kekuasaan Sri Cabndrabhayasingha Warmadewa yang berlainan faham itu. Selaku raja kekuasaan Sri Mayadhanawa tinggal terbatas di kalangan orang-orang Bali Aga yang bertempat tinggal di desa Bedulu dan sekitarnya. Ternyata sekian banyaknya prasasti-prasasti yang terdapat di Bali, tidak ada sebuahpun yang menyebutkan adanya baginda itu. Oleh karena itu dapatlah dikira-kirakan, bahwa bitab-kitab perpustakaan  itu menceritakan keadaan itu adalah sangat dilebih-lebihkan, bahkan selaku perlambang belaka. Pertikaian agama yang menumpahkan banyak darah itu memang benar pernah terjadi, sedang nama baginda raja Sri Mayadhanawa itu mungkin ciptaan dari pengarang kitab-kitab itu saja. ‘Maya’ artinya alam gelap, dan ;dhanawa’ dimaksudkannya untuk menyatakan, bahwa orang itu berasal dari tepi danau. Bandingkanlah dengan sebutan ‘Pandawa’ asal dari keturunan ‘Pandu’, ‘Korawa’, asal dari keturunan ‘Kuru’, dan ‘Wesnawa’ ialah penganut dari ‘Wisnu’. Jadi nama dari beginda itu ialah sebagai kiasan belaka, untuk menggambarkan tabiat baginda yang biadab itu, yaitu selaku orang agung tiada mengenal peri kesopanan, masih gelap pandangannya pada keagamaan. Kesimpulannya dari  perkataan Danau, lalu berlaih menjadi ‘dhanawa’. Begitu juga nama-nama dari sekalian pengikut-pengikut baginda itu mengesankan karangan belaka dari penulis-penulis kitab itu, ialah untk menggambarkan tentang kebengsian dan kebiadaban tabiat mereka, maklumlah pengarang kitab-kitab itu tidak sefaham dengan aliran Hinayana yang dipaksakan oleh Sri Mayadhanawa itu.

Kiranya akan dapat juga difaham, bahwa kejadian itu dikarang  sedemikian rupa, sehingga dapat menarik perhatian para pembaca dari kitab-kitab itu yang bekanyakan masih percaya dengan dongeng dan tahyul. Pada hakekatnya cerita itu ialah memperlambangkan adanya kejahatan yang pernah menggangu orang-orang Bali melakukan ibadat. Adanya Indra yang tersebut di dalam hikayat itu, pasti bukan Dewa Indra yang berada di kahyangan, melainkan pemimpin dari golongan Indra yang didewa-dewakan oleh sekalian pengikutnya. Sri (p.44) Candrabhayasingha Warmadewa pemuja dari aliran Mahayana dipandang selaku Mahadewa, minta bantuan kepada kekuasaan di Jawa imur, di mana memrintah keluarga ibunda baginda yang diperlambangkan oleh penulis-penulis dari kitab-kitab itu selaku Parama Siwa. Hal itu menyatakan, bahwa agama Buddha-Mahayana di Bali sudah berselimutkan ajaran Siwa.

Konon katanya sesudah pertempuran itu berakhir, lalu sekalian Dewa-dewa itu berkumpul di desa Bedulu, mengadakan muktamar dengan dihadiri oleh sekalian pemimpin-pemimpin agama di Bali. Bagaimana keputusan muktamar itu tidak diterangkan dengan jelas di dalam kitab-kitab perpustakaan itu, akan tetapi menilik dari adanya sebuah pura besar sekarang di situ, yaitu sebagai peringatan dari adanya muktamar itu, dapatlah dikira-kirakan sifat keputusan yang telah diambil pada waktu itu. Pura itu bernama ‘Samuan Tiga’, mengesankan, bahwa sifat tiga jenis yang menjadi dasar permasyawaratan itu. Sifat iga jenis itu ialah: ‘Brahma, Wismu dan Siwa, yang telah diperpadukan untuk menjadi inti dari keagamaan di Bali. ‘Samuan’ artinya muktamar, dan ‘Tiga’ = tiga. Semenjak itulah dasar keagamaan di Bali mulai disahkan atas penegertian ‘Trimurthi’ atau ‘Tritunggal’, yaitu persatuan dari ajaran Brahma, Wisnu dan Siwa. Keputusan itu merupakan jalan tengah, sebab kedua aliran agama Buddha itu ternyata menjadi pangkal pertikaian, Akan tetapi oleh keputusan itu bukanlah berarti aliran Mahayanba itu dihapuskan sama sekali, melainkan agak disederhanakan, agar jangan lagi menyinggung golongan-golongan lain. Buktinya semua pura-pura yang diciptakan oleh penubuh dari dinasti Salonding yang mendasarkan pembentukannya itu atas faham Mahayana tetap masih berdiri tegak, terus dipuja-puja oleh sekalian penduduk di Bali hingga sekarang. Kenyataannya bahwa semenjak itulah aliran Hinayana itu tiada diterima pertumbuhannya oleh masyarakat Bali, sebab aliran itu ternyata sudah tiada dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.

Pembahasan secara demikian atas ketarangan kitab-kitab perpustakaan itu, agaknya lebih mendekati kenyataan, apabila ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan. Jikalau memang demikian halnya, dapatlah sekarang dinyatakan, bahwa semasa baginda raja Sri Candrabhayasingha Warmnadewa bertahta, pernah terjadi pertikaian agama di Bali. Masa baginda bertahta itu sekurang-kurangnya 17 tahun, yaitu dari tahun 962 hingga tahun 975. Sesudah itu tersebutlah nama raja lain di dalam prasasti-prasasti itu sebagain pengganti beginda itu.

6. Sri Janasadhu Warmadewa & Sri Wijaya Mahadewi

(p.45) Di desa Sembiran terdapat lagi sebuah prasasti bertahun 975. Di dalam prasasti itu tercantum nama seorang raja ‘Sri Janasadhu Warmadewa’. Memperhatikan nama baginda raja itu teranglah sudah, bahwa baginda itu asal keturunan dari dinasti Salonding. Dan kemungkinan juga, bahwa baginda itu ialah putra dari Sri Candrabhayasingha Warmadewa, yang tersebut pada pasal 5 di atas.

Maksud dari penerbitan prasasti itu ilalah berhubungan dengan hal ihwalnya desa Julah, yaitu sama sifatnya dengan prasasti Sembiran yang duah dibicarakan terlebih dahulu pada pasal 3 dan 4 di atas. Tersebut juga di dalam prasasti itu antara lain: ‘sang ratu sang lumah di bwa rangga’, artinya ialah: baginda raja yang wafat di Bwa Rangga. Jadi maksud selengkapnya yang dibicarakan oleh prasasti itu ialah: baginda raja Sri Janasadhu Warmadewa yang pernah bertahta di Bali di sekitar tahun itu, telah mangkat di Bwa Rangga. Akan tetapi di mana letak penjenazahan baginda itu, tidak terdapat bekas-bekasnya sekarang. Karena ketidakadaan prasasti-prasasti lain lagi yang menyebutkan nama baginda raja itu, maka sukarlah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya perkembangan di Bali selama baginda itu bertahta.

Sementara itu terdapatlah sebuah prasasti lagi di desa Gobleg bertahun 983. Di dalam prasasti itu disebut ‘di tatkalan sri maharaja sri wijaya mahadewi, masuruhang padukanda siwiyan dini di Bali’. Artinya ialah: ‘Ketka Sri Maharaja Sri Wijaya Mahadewi mengikrarkan pengangkatan baginda menjadi ratu di Basli

Sekarang timubullah pertanyaan, siapakah sebenarnya ratu atau raja putri itu? Mungkinkah kiranya, bahwa ratu itu ialah permaisuri dari baginda raja Sri Janasadhu Warmadewa tersebut di atas? Jikalau memang demikian halnya, dari manakah asalnya ratu itu?

Dr. Goris menyatakan pendapatnya, kemungkinan ratu itu asal dari Jawa Timur. I menyadarkan pendapatnya itu pada sebuah prasasti bertahun 859, yang kini masih tersimpan di museum Frankfort am Main (Jerman). Di dalam prasasti itu tersebut: ‘Sri Mahadewi siniwi ing Kadiri’, artinya ilaha seorang raja bernama Sri Mahadewi yang bertahta di dalam tahun ini di Kediri (Jawa Timur)’.  Oleh persuaian nama itulah maka ia berkayakinan, bahwa Sri Wijaya Mahadewi itu berasal dari kerajaan Kediri.

Maksud dari prasasti Gobleg itu, ternyata sama dengan prasasti-prasasti yang terdapat di situ 2 buah, dan yang sudah dibicarakan terlebih dahulu pada pasal 2 dan 3 di atas. Tersebut sekali lagi di dalam prasasti itu ialah: ‘ida hyena di bukit tunggal di banna di air tabar’, artinya ‘pemujaan di Bukit Tunggal yang terletak di Air Tabar’.

Oleh karena tidak ada lagi prasasti-prasasti lain yang menyebutkan nama ratu itu, maka sukarlah caranya sekarang menelaah, apa gerangan sebab-sebabnya maka nama baginda raja Sri Janasadhu Warmadewa tidak turut serta tercantm dalam prasasti itu. Mungkinkah hal itu menyatakan, bahwa permaisuri baginda lebih berkuasa di atas tahta kerajaan itu, sehingg nama suaminya tidak perlu dicantumkan di dalam prasasti-prasasti, atau suratan-suratan yang bersifat resmi. Jikalau memang demikan halnya, ternyatalah, bahwa ketika perkawinan agung itu dilangsungkan, sudah terdapat kata sepakat dan diadakan perjanjian terlebih dahulu bahwa ratu itulah yang harus diakui oelh rakyat di Bali sebagai raja-putri yang duduk di atas mahkota. Pembahasan itu agaknya mendekati kenyataan, jikalau ditinjau dari segi-segi keterangan prasasti itu, bahwa ratu itu pernah mengikrarkan pengangkatannya menjadi ratu di Bali.

Akan tetapi ada kemungkinan juga, bahwa pengumuman itu terjadi sesudah sumaninya mangkat di Bwa Rangga. Pda masa itu bertahta di Jawa Timur seorang raja bernama Sri Makutawangsawardhana, yaitu dari Mpu Sindok yang tersebut pada pasal 3 di atas. Kemungkinan juga kerajaan di Bali itu dapat dipengaruhi oleh kekuasaan di Jawa Timur pada masa itu, oleh ikatan tali perkawinan. Akan tetapi jikalau titilik dari bunyinya prasasti-prasasti itu, akagnya pengaruh itu tidak begitu erat ikatannya, sebab prasasti-prasasti itu ternyata masih mempergunakan bahasa Bali Kuna.

Sayang prasasti-prasasti itu tidak menyebutkan di mana letak istana baginda raja dan ratu itu. Kesimpulannya dapatlah dinyatakan, bahwa hubungan kekuasaan di Jawa Timur dengan kekuasaan di Bali amat rapat pada masa itu. Pun dapat juga dikira-kirakan, bahawa baginda raja dan ratu itu bertahta di Bali tahun 975 hingga tahun 988. Sesudah itu tersebutlah nama raja suami istri di dalam prasasti-prasasti lain, yang amat masyur di Bali.

7. Gunapriyadharmapatni / Dharmadayana Warmadewa

(p.46) Pada pasal 2 di atas duah diterangkan, bahwa di desa Bebetin terdapat sebuah prasasti tanpa menyebutkan nama raja. Hanya tersebut di dalam prasasti itu bilangan tahun Saka saja, waktu mana prasasti itu diterbitkan. Akan tetapi sebuah prasasti lain yang terdapat juga di desa itu jelas menyebutkan nama ratu suami-istri, dan bilangan tahun Saka tertentu. Prasasti itu ternyata mempergunakan bahasa Bali Kuna, dan sebagai permulaan kata, tersebutlah:

‘Punah di Çaka 911 wulan posa krsna trayodaçi rggas pasar bwijajakranta, tatkalan sang ratu luhur çri gunapriyadharmapatni, sang ratu maruhani çri dharmodayana warmadewa, munangrahan tu asnak banua di banwa bharu’, dan sebagainya’

Artinya ialah: Pada tahun Saka 911 (989 M.) bulan Desember/Januari tanggal 13 waktu bulan mati hari pasaran Wijayakranta, ketika itulah ratu yang mulia Sri Gunapriyadharmapatni yang bersuamikan Sri Dharmoyayana Warmadewa beranugrah kepada anak negeri di desa Bharu’, dan sebagainya.

Lain daripada prasasti itu, terdapat lagi beberapa buah prasasti lain yang menyebutkan nama ratu suami-istri itu, ialah:

  1. di desa Serai bertahun 993;
  2. di desa Buwahan bertahun 994;
  3. di desa Sading bertahun 1001;
  4. di desa Batur bertahun 1011, dan
  5. sebuah piagam di Gunung Panulisan bertahun 1011.

Kecuali prasasti-prasasti dan piagam tersebut, terdapat juga di Calcutta (India Timur) sebuah batu bertulis (1006-1007) yang disebut ‘Calcutta stone’ menerangkan, bahwa seorang putri dari Jawa bernama Mahendratta, kawin dengan seorang pengeran dari Bali bernama Udayana. Mehendratta itu ialah Gunapriyadharmapatni, dan Udayana itu aialah Dharmodayana Warmadewa. NB. Batu bertulis peninggalan purbakala itu (Calcutta stone) diangkut dari Indonesia ke India pada waktu pemerintah Inggris berkuasa di pulau Jawa di bawah pemerintahan Raffles pada tahun 1811-1816.

Memperhatikan bunyinya prasasti-prasasti dan piagam tersebut, ternyatalah pada tahun-tahun itu bertahta di Bali seorang ratu berasal dari Jawa bersama-sama dengan suaminya, yaitu seorang pangeran dari Bali berasal keturunan dari sinasti Salonding. Pun pernyataan petilasan-petilasan itu dapatlah dianggap, bahwa kedudukan ratu itu lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan suaminya, sebab semua prasasti-prasasti itu mencantumkan nama ratu itu lebih dahulu.

Menurut kitab sejarah Indonesia, ternyata ratu itu dengan nama lengkapnya Mahendratta Gunapriyadarmapatni, ialah salah seorang putri dari baginda raja Sri Makutawangsawardhana yang bertahta di Jawa Timur (lihat pasal 6 di atas), atau ipar dari baginda raja Sri Dharmawangsa Teguh Anantawikramattunggadewa yang bertahta di situ pada tahun 990-1007. Prof.Dr. N.J.Krom berpendapat, bahwa Sri Sri Dharmawangsa Teguh Anantawikramattunggadewa itu kemungkinan berasal dari Bali, dan karena perkawinannya dengan putri mahkota di situ (suadara perempuan dari Mahendratta Gunapriyadarmapatni) lalu diangkat menjadi raja dengan kekuasan penuh menggantikan mertuanya yang tiada mempuyai putra mahkota. NB. Baginda raja Sri Dharmawangsa Teguh Anantawikramattunggadewa itulah yang menerbitkan kitab ‘Çiwa çasana’ yang menjadi pokok pegangan bagi para pendita Siwa di Bali, dan kitab hokum ‘Purwadhigama’. Kitab-kitab itu diterbitkan oleh baginda pada tahun 991.

Perkawinan agung antara putri Jawa dengan pangeran di Bali itu, ternyata besar pengaruhnya di Bali. Semenjak itu kebanyakan prasasti-prasati itu mempergunakan bahasa Jawa Kuna, tiada lagi mempergunakan bahasa Bali Kuna.

Perubahan itu bukan saja tampak di lapangan kesusasteraan dengan penggatian tatabahasa, melainkan berpengaruh juga di lapangan politik pemeritahan. Dahulu di Bali di samping mahkota hanya terdapat sebuah badan penasehat pusat yang beranggotakan: Panglapuan, Samomakan dan Palapknan, maka semenjak itu badan pernasehat trsebut milaui diganti namanya dengan istilah: ‘Pakira-kiran i jero’, atau ‘makabaihan’. Ternyata badan penasehat yang baru dibentuk itu lebih luas. Susunannya, anggota-anggotanya terdiri daripada senapati dan ‘Mpungku Siwa Sogata’, artinya para pendita Siwa dan Buddha. Turut sertanya para pendita itu duduk di dalam badan penasehat itu menyatakanm bahwa kedua jenis keagamaan itu mulai mendapat perhatian penuh dari permerintah.

(p.47) Para senapati yang menjadi  anngota badan penasehat itu, tersebut namanya masing-masing ialah: Wrsabha atau Wrsanten, Pandakala, Waranasi, Tira, Dandowasi, Wwit, Byut, Balabaksa, Dalem bunut Dinganga, Kuturan, Maniringin, Pinatih, Sarbwa dan Tunggulan. Mereka itu masding-masing mempuyai kekuasaan besar di daerah pegangannya, yaitu selaku hakim dan hulubalang. Kecuali Kuturan dan Pinatih, nama-nama dari senapati itu tinggal asing sekarang di Bali. Kuturan dan Pinatih itu nanti akan terdapat ceritanya di bagian lain. Sedang Waranasi itu ialah mengesankan nama sebuah kota besar di India yang sekarang disebut Benares, yaitu tempat perkembangan agama Buddha.

Lain daripada badan menasehat itu, terdapat juga nama pejabat-pejabat lain yang membantu mahkota dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, yang berkewajiban memungut pajak dan tulis-menulis selaku pegawai tata-usaha (administrasi). Mereka itu masing-masing disebut Nayaka, Ser, Samgat, Rakryan dan sebagainya. Tentang jabatan ‘Ser’ itu sudah diutarakan maknanya terlebih dahulu pada pasal 3 angka 3, yaitu berkenaan dengan prasasti Sembiran tersebut di atas.

Baginda ratu ‘jaluistri’ (sumai-istri) itu, ternyata mempuyai beberapa orang putra dan putri. Salah seorang putranya itu bernama Airlanggha lahir di Bali pada tahun 991 paling mashur namanya. Sesudah berusia ca. 16 tahun, raja putra itu lalu pergi ke Jawa Timur, hendak dikawinkan dengan salah seorang putri dari baginda raja Sri Dharmawangsa Teguh Anantawikramattungadewa, atau kemanakan perempuan dari ibunda baginda. Akan tetapi malang perjalanannya Airlanggha itu, baru saja sampai di Jawa Tuimur, tiba-tiba kerajaan bakal mertuanya itu diserang oleh musuh sehingga hancur lebur. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1007.

Baginda raja Sri Dharmawangsa Teguh Anantawikramattunggadewa ternyata gugur dalam pertempuran itu, akan tetapi Airlanggha dapat meyelamatkan diri, pergi mengungsi ke lereng Gunung Lawu di hutan Wonogiri. Di situ terdapat banyak pendita bertapa, maka berkat kesanggupan para pendita itu membantu perjuangan Airlanggha, akhirnya musuh yang menduduki kerajaan itu dapat diusir oleh Airlanggha pada tahun 1010. Sesudah 9 tahun lamanya berjuang lagi untuk menghadapi lawan-lawannya yang belum suka tunduk, barulah seluruh Jawa Timur dapat dipersatukan kembali olehnya. Karena kemenangannya itu Airlanggha lalu dinobatkan menjadi raja di situ, dengan gelar ‘abhiseka’: Rake Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlanggha Ananatawikramattungadewa. Penabalan baginda itu terjadi pada tahun 1019, dengan mempergunakan gelar mertuanya itu.

Tambo dari baginda Airlanggha yang masyur namanya itu sudah banyak ditulis oleh para sarjana ahli sejarah. Baginda itulah yang dianggap oleh mereka itu selaku membangkit dari kerajaan Jawa Timur yang pernah mangalami keruntuhan itu. Semenjak itulah kerajaan itu mulai berdiri lagi dengan megahnya, mengatasi kerajaan-kerajaan lain di seluruh Nusantara. Oleh kerena kebesaran kerajaan itu sudah banyak ditulis oleh para ahli, maka di sini tiada akan dilanjutkan ceritanya.

Kembali diceritakan keadaan di Bali semasa baginda ratu suami-istri itu bertahta. Ternyata baginda ratu Gunapriyadharmapatni lebih dulu mangkat dengan suaminya itu. Kemangkatan ratu itu terjadi di sekitar tahun 1001 di desa Buruan dekat Kutri. Di atas sebuah bukit bernama Bukit Dharma, terdapat sekarang sebuah patung besar yang dianggap oleh para sarjana menjadi lambing kebesaran baginda ratu yang telah mengkat itu. Patung itu merupakan Durmagi ‘sa-asura-marghini’, yaitu lukisan Durga sedang membunuh syaitan (‘asura’) yang bersembunyi dalam tubuh seekor kerbau. Bentuk dan rupa patung itu begitu hebat dan dasyat, memperlambakan, bahwa baginda ratu itu semasa hidupnya mengganti aliran Bairawa, bahkan mungkin selaku pemimpin dari aliran itu di Bali. Oleh karena itu tiadalah mengherankan, apabila Dr. R. Goris menyatakan kecendrungannya, bahwa cerita atau dongeng Calon Arang itu ialah kiasan dari perbuatan baginda ratu itu, yang semasa hidupnya mengutamakan ilmu ‘desti’ (black magic). Tentang adanya cerita Calon Arang itu dan terdapatnya patung Durgamahisa-asura-mardhini itu di situ, sudah diterangkan terlebih dahulu pada pasal 1 angka 3 di atas. Bagaimana sebenarnya pokok cerita yang menarik perhatian itu, sebentar lagi akan diuaraikan seperlunya.

Pangeran Dharmodayana Warmadewa yang disebut juga dengan singkat Udayana, ternyata mangkat +/- 10 tahun kemudian daipada kemangkatan permaisurinya itu. Peristiwa itu terjadi [ada tahun 1011, atau tidak antara lama sesudah itu, yaitu di ‘Banyu-Wka’ katanya. Akan tetapi di mana letak ‘Banyu-Wka’ itu, para ahli ternyata belum berani menentukannya. Tentunya penjenazahan baginda itu tiada jauh letaknya dari desa Buruan atau dari Bukit Dharma, yaitu di tepi sungai dekat di situ. ‘Banyu’ = air atau sungai, dan ;Wka’ = anak atau kecil. Dari perkataan-perkataan itu dapatlah diartikan, bahwa baginda itu dijenazahkan atau dicandikan pada tebing sebuah sungai di mana terdapat sumber mata air.

Di sebelah utara desa Tegallinggah, yaitu di tebing sungai Pakerisan, (p.48) terdapat sekarang 2 buah candi kembar, dan dekat di situ terdapat beberapa buah pencuran yang airnya dianggap suci. Kemungkinan candi-candi itulah yang menjadi penjenazahan dari baginda ratu suami-istri itu, sebab letaknya tiada begitu jauh dari desa Buruan atau dari Bukit Dharma. Akan tetapi karena pada candi-candi itu tiada terdapat tulisan-tulisan yang menyerangkan hal itu, maka persangkaanitu tiada dapat dipertanggungjawabkan. Note: Lantaran terjadi tanah longsor pada tebing sungai itu, barulah candi-candi itu diketemukan oleh jabatan purbakala. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1953.

Di atas Bukit Dharma terdapat lagi sebuah patung Buddha-Amoghapasa. Patung itu terletak di sebelah patung Durgamahisa-asura-mardhini itu, memperlambangkan pangeran Udayana semasa hidupnya memeluk agama Buddha dari aliran Mahayana. Hal itu manyatakan, bahwa ratu suami-istri itu berlainan agama, akan tetapi dapat hidup rukun dan damai, lantaran yang satu dengan yang lain dapat memahami fahamnya masing-masing.

Di lereng Gunung Penanggungan (Jawa Timur) bagian sebelah barat, terdapat sebuah tempat permandian, terletak di Jalatunda. Di situ sekarang terdapat sebuah buyung terletak di bawah cucuran air, oleh Prof. Dr. N.J. Krom disangka, bahwa buyung itu berisi abu dari pangeran Udayana yang telah mangakt itu. Persangkaannya itu dikuatkan oleh adanya tulisan-tulisan yang tergores pada dinding tempat air itu yang terletak di tengah-tengah, ternyata menyebutkan nama pangeran Udayana itu. Kemungkinan setelah pangeran Udayana mangkat di Bali, dan setelah jenazahnya dibakar, lalu sebagian abunya dikirim ke Jawa untuk baginda raja Airlanggha yang menghormati arwah ayahnya baginda itu.

Demikianlah hal ihwal baginda ratu suami-istri itu menyatakan, bahwa pwerhubungan Jawa Timur dengan Bali amat rapat pada masa itu. Kemungkinan semasa baginda ratu suami-istri itu bertahta di Bali, pusat pemerintahan sudah dipindahkan dari lereng Gunung Agung di Besakih ke tanah daratan desa Buruan dekat Kutri. Akan tetapi di mana sebenarnya letak istana baginda ratu suami-istri itu, tidak terdapat bekas-bekasnya.

Agar supaya mendapat gambaran lebih nyata corak kekuasaan baginda ratu suami-istri itu selama bertahta, perlu kiranya tiap-tiap prasasti dan piagam yang menyebutkan nama baginda itu diterangkan satu per satu maksudnya, sekedar yang dirasa ada gunanya. Keterangan dari tiap-tiap prasasti itu serba singkat kurang lebih adalah sebagai berikut:

a. Prasasti Bebetin

Selain daripada menyebutkan nama baginda ratu sumai-istri itu, ternyata prasasti Bebetin yang bertahun 989 itu menerangkan juga antara lain tentang hal ihwal orang-orang desa: “Kuta di banwa Bharu’, jadi sama halnya denga prasasti Bebetin yang sudah dibicarakan terlebih dahulu pada pasal 2 huruf b, yaitu semasa Sri Kesari Warmadewa bertahta. Oleh karena itu acaranya, tiada usah diuraikan lagi, cukuplah diterangkan, bahwa prasasti itu masih mempergunakan bahasa Bali Kuna.

b. Prasasti Serai (a)

Di desa Serai terdapat lagi sebuah prasasti bertahun 993 yang menyebutkan nama baginda ratu suami-istri itu. Prasasti itu ternyata selaku tambahan dari prasasti Serai yang sudah diceritakan terlebih dahulu pada pasal 3 angka 7, yaitu semasa Sri Ugrasena bertahta. Tambahan dari prasasti itu menerangkan: ‘anak mabwattaji di Buru’, jadi sama halnya dengan prasasti yang telah dipersoalkan itu. Dijelaskan di dalam prasasti itu nama tempat-tempat yang termasuk linkungan ‘anak mabwatthaji di Buru’ ialah: ‘Bayung, Bunar, Linyongan dan Srimukha. Ternyata prasasti itulah yang menerangkan terjadinya perubahan bentuk dan susunan badan panasehat pusat sebagai diterangkan di atas. Tersebut juga di dalam prasasti itu nama senapati Kuturan yang akan menghiasi lembaran sejarah pulau Bali.

Lain daripada itu tersebut juga di dalam prasasti itu nama wihara-wihara (tempat-tempat pertapaan) yang terdapat pada masa itu, ialah:

  1. Punyanta kasaiwan dangacarya Phali,
  2. Air Garuda kasaiwan denararnya Dewangga,
  3. Binor kasaiwan dangacarnya Widhyka,
  4. Canggini kasogatan dangupadhyaya Sudhar,
  5. Bajrasikara kasogatan dangupadhyaya Muni, dan
  6. Nalanda kasogatan dangupadyaya Dhanawan.

Memperhatikan nama-nama dari wihara-wihara itu dapatlah dinyatakan, bahwa dari angka 1 sampai dengan angak 3 ialah untuk yogiswara atau pertapa agama Siwa, dan dari angka 4 sampai dengan dngak 6 ialah untuk para muni atau bhiksu agama Buddha. ‘Kasaiwan’ artinya asrama untuk orang-orang Siwa, sedang ‘Kasogatan’ artinya asrama untuk orang-orang Buddha. ‘Dangacarya’ = guru agama Siwa, dan ‘dangupadyaya’ = guru agama Buddha.

(p.49) Akan tetapi di mana letak wihara-wihara itu sekarang, kecuali Canggini, tidak terdapat bekas-bekasnya lagi. Canggini sekarang disebut Cangi, terletak di sebelah timur desa Sakah. Di situ terdapat sekarang sebuah pura, gopuranya membuktikan bekas peninggalan zaman purba. Sedang Nalanda ialah nama sebuah perguruan tinggi agama Buddha yang terletak di Benggala (India Timur). Perguruan tinggi itu masyur namanya di seluruh dunia, acap kali dikunjungi oleh para bhiksu dari pelbagai tempat, guna memperdalam ajaran agama Buddha yang sedang memuncak kemajuannya pada masa itu. NB. Di antara para pengunjung ke perguruan tinggi itu terdapat nama Yi Tsing, seorang bhiksu Buddha bangsa Tionghwa berziarah ke sana kira-kira pada tahun 671-681, dan seorang kawannya lagi bernama Hiuan Tsang berziarah ke sana kira-kira pada tahun 630-650. Pada perguruan tinggi itu terdapat juga sebuah wihara yang didirikan oleh beginda raja Sailendra dari kerajaan Sriwijaya pada tahun 582-861, khusus untuk pada bhiksu dari Indonesia. Ketika baginda raja Sailendra mendirikan candi di Klurak dekat Prambanan (Jawa Tengah), sengaja dipanggil Kumara Ghosa dari Nalanda pada tahun 782 (baca kitab ‘The Bronzes of Nalanda and Hindu Javanese Art’, karangan Dr. A.J. Bernet kempers.

Pernyataan prasasti itu membayangkan, bahwa agama Siwa dan agama Buddha sedang berkembang pada masa itu di Bali. Prasasti itu ternyata masih mempergunakan bahasa Bali Kuna.

c. Prasasti Buwahan (b)

Buwahan ialah nama sebuah desa terletak di tepi danau Batur. Di situ terdapat sebuah prasasti bertahun 994, menyebutkan nama baginda ratu suami-istri itu. Tersebutlah antara lain di dalam prasasti itu tentang persoalan orang-orang dari desa Kedisan berhadapan dengan orang-orang desa dari desa Buwahan itu. Katanya desa Buwahan itu sudah padat penduduknya, mereka kekurangan tanah untuk berladang, beternak dan tiada mempunyai hutan lagi tempat mencari kayu api. Maka atas permohonan orang-orang desa itu lalu diambil keputusan, bahwa kedua desa itu (Kedisan dan Buwahan) mulai dipisahkan dari penggabungannya, sama-sama berdiri sendiri. Pemisahan untuk berdiri sendiri itu disebut ‘swatantra I kawakanya’, artinya boleh mengurus kepentingannya sendiri-sendiri, yaitu sama-sama berotonomi.

Oleh kerana penduduk desa Buwahan itu memang benar kekurangan tanah, maka baginda suami-istri itu lalu menizinkan mereka membeli sebidang tanah hutan panjangnya 900 depa dan lebarnya 100 depa. Tanah hutan itu disebut ‘alas burwan haji’, artinya tempat perburuan milik kerajaan. Prasasti itu ternyata mempergunakan 2 jenis bahasa, yaitu bahasa Bali Kuna dicampur dengan bahasa Jawa Kuna.

d. Prasasti Sading (c)

Di desa Sading terdapat lagi sebuah prasasti bertahun 1001, juga menyebutkan nama baginda ratu suami-istri itu. Kecuali tersebut juga di dalam prasasti itu antara lain, ialah keadaan di desa Bantiran, jadi sama halnya 8 bab I. Oleh karena keadaan prasasti itu tidak lengkap, maka sukarlah diterangkan maksudnya agak jelas. Tersebut di dalam prasasti itu pada kepingan tembaga yang masih dapat dibaca, ialah tentang kewajiban penjaga sebuah ‘satra’ yang terdapat di desa Bantiran itu. Mereka diharuskan menyediakan tikar, makanan dan minuman sekedarnya bagi orang-orang yang datang menginap di situ, lantaran kemalaman di tengah jalan. Prasasti itu ternyata mempergunakan bahsas Bali Kuna lagi.

e. Prasasti Batur (d)

Di desa Batur pada sebuah pura bernama Pura Abang terdapat sebuah prasasti bertahun 1011. Di dalam prasasti itu hanya tercantum nama baginda Dharmodayana Warmadewa saja, tanpa turut serta baginda ratu Gunapriyadharmapatni. Hal itu menyatakan, bahwa beginda ratu sudah mangkat pada waktu itu. Akan tetapi prasasti itu ternyata mempergunakan bahasa Jawa Kuna, tersebut antara lain: ‘karaman i wingkang ranu air hawang’. Artinya ialah adat desa di Air Rawang, yang sekarang disebut desa Abang.

Desa itu mula-mula bergabung menjadi satu dengan desa Trunyan. Oleh karena sering terjadi pertikaianantara penduduk dari kedua desa itu, maka semenjak itulah urusan desa Abang antara desa Trunyan dipisahkan, masing-masing boleh mendiri sendiri.

Penduduk desa Air Rawang ditugaskan oleh baginda raja memelihara beberapa ekor kuda untuk berburu, oleh karena itu mereka diberi kebebasan membayar beberapa jenis pajak. Akan tetapi hukuman denda ditentukan dan dikenakan, apabila mereka alpa dengan kewajibannya itu.

Turut menjadi saksi mengesahkan keputusan itu ialah guru-guru agama yang (p.50) disebut ‘dangacarya’: Bayantika, Nisita, Bhacandra dan senapati Kuturan. Lain daripada mereka itu tercantum juga nama-nama orang senapati, yaitu Pinatih dan Maniringin. Pinatih sekarang menjadi nama sebuah desa terletak di Swapraja Badung, tetapi Maniringin tiada terkenal lagi di mana letaknya.

Lanjut diuraikan oleh prasasti itu nama-nama tempat dan guru-guru agama yang turut menjadi saksi untuk mengesahkan keputusan itu, ialah: ‘mpukwing kasogatan’ (pendita-pendita Buddha) di Nalanda, dangcarya di Kusala, dangacarya Manggopaya, ‘samdat’ (nama jabatan) Sulpika, dangarcaya Blongkeng (sekarang bernama Blingkang), dan ‘mpukwing kasaiwan’ (pendita-pendita Siwa) di Kanya, Wijut, Udayakala, Samidha, Jala Tirtha, Gatreswara, Tiksna, Catura (sekarang Catur), dan Kesanten. Akan tetapi di mana letak ‘gria-gria’, atau rumah-rumah pendita itu, kecuali yang sudah diberi keterangan sekedarnya, tidak terdapat bekas-bekasnya sekarang.

f. Piagam Gunung Panulisan (a)

Tanah tinggi yang terletak di desa Sukawana bernama Gunung Panulisan. Di situ terdapat sebuah puna/paga (?) besar bernama Tegeh Koripan, dan pada pura itu terdapat sebuah patung berdiri laki perempuan merupakan kembar. Di belakang patung kembari itu terdapat tulisan-tulisan yang sudah rapuh keadaannya, hanya tulisan angkanya masih terang dapat dibaca, menyebut bilangan tahun Saka 933 (1011 Masehi). Oleh karena perhitungan tahun itu semasa baginda Udayana masih bertahta, maka kebanyakan para sarjana ahli sejarah lalu berpendapat, bahwa patung kembar itu ialah untuk baginda ratu suami-istri itu.

Sekianlah banyaknya petilasan-petilasan yang menyebutkan nama baginda ratu suami-istri itu, yang akhirnya dapat disimpulkan demikian:

1. Semenjak baginda ratu sajoli itu bertahta, maka terjadilah perubahan besar di Bali, baik di lapangan kebudayaan, maupun mengenai politik pemerintahan. Peradaban Jawa Timur mulai besar pengaruhnya di Bali semenjak itu. Meskipun politik perkawinan serupa itu dusah pernah terjadi semasa Sri Tabanendra Warmadewa / Sri Subhadrika Dharmadewi bertahta (lihat pasal 4 di atas), namun pengaruhnya tidaklah sebesar sekarang ini.

2. Kemasyuran nama baginda ratu sejoli itu, ternyata mulai bersemarak semenjak putranya yang bernama Airlanggha itu menjadi seorang raja yang berkuasa di Jawa Timur. Besar kemungkinan, bahwa semasa baginda raja Airlanggha menyinkirkan ke hutan Wanagiri (1007-1010), bantuan dikirim oleh ayahnya baginda Udayana dari Bali ke sana, sehingga baginda raja Airlanggha akhirnya berkesanggupan mengusir musunyna itu, serta menduduki singgasana kerajaan mertuannya itu.

3. Memperhatikan hal-hal itu sekalian, dapatlah dinyatakan, bahwa hubungan Jawa Timur dengan Bali amat rapatnya pada masa itu, politik perkawinan yang terjadi berulang-ulang mempererat ikatan itu semata-mata. Hal itu akan dapat kena(?) dinyatakan kemudian.

Kejadian kerajaan baginda ratu sejoli itu bukan saja terletak pada penopakan kekuasaan di Jawa Timur itu, melainkan kebijaksanaan senapati Kuturan tiada patut diabaikan. Sebagaimana telah dimaklumi, bahwa nama senapati itu turut tercantum di dalam prasasti-prasasti Serai dan Batur tersebut di atas. Nama senapati itu sampai sekarang tinggal harum di Bali, dan sebagai ahli filsafat dan guru agama ia disebut juga Mpu Kuturan.

Di samping kewajibannya turut mengemudikan Negara, ternyata Mpu Kuturan itu rajin benar mendidik rakyat di Bali dalam ilmu ketuhanan. Karena dorongan dan usahanya, banyak tempat-tempat oemujaan dibangun dan disempurnakan olehnya pada masa itu, terutama ‘Kahyangan Tiga’ yang menjadi dasar kekuatan masyarakat di Bali. ‘Kahyangan Tiga’ itu ialah 3 jenis pura yang mnasing-masing disebut Pura Puseh untuk memuja Brahma, Pura Desa atau Balai Agung untuk memuja Wisnu, dan Pura Dalem untuk memuja Durga, yaitu sakti dari Siwa.

Persatuan dari ketiga jenis pura itu yang disebut ‘Kahyangan Tiga’ semenjak itu didirikan datuk pemujaan bagi tiap-tiap desa. Penyelenggaraan dan upacara prayaan bagi tiap-tiap pura itu dipertanggung-jawabkan kepada orang-orang desa, menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Mpu Kuturan.

Oleh karena itu terbentuklah persekutuan orang-orang desa yang disebut ‘pakraman’, artinya adat desa yang bersendikan agama. Tiap-tiap kepala rumah tangga diwajibkan menjadi anggota dari persekutuan itu, atas dasar tanah-tanah yang terdapat di desa itu, baik merupakan sawah dan ladang, maupun tanah-tanah pekarangan tempat tinggal. Hali itu menyatakan, bahwa sekalian tanah-tanah itu asal mulanya bekas milik bersama (comminaal), dan bukan milik perseorangan (individu). Peraturan itu menentukan, bahwa barang siapa yang pindah dari desa itu, hak miliknya di sana dinyatakan hilang, akan tetapi di tempatnya yang baru mereka diwajibkan turut menjadi anggota desa dengan hak dan kewajiban serupa.

Terlaksananya ketertiban baru yang sudah menjadi adat desa bersendikan (p.51)  agama itu, ternyata dapat memperkuat ikatan orang-orang desa di lingkungannya masing-masing. Rasa senasib sepenanggungan mulai bangkit karenanya, segala pekerjaan dilaksanakan bersama-sama secara gotong royong, demi kesentosaan dan bahagiaan bersama. Kerukunan orang-orang desa itu dapat menciptakan perdamaian yang abadi, sehingga kerajaan baginda ratu suami-istri itu bertambah kuat, lantaran sekalian tenaga dapat dipersatukan dalam ikatan adat-istiadat dan keagamaan.

Petugas yang berkewajiban melaksanakan persekutuan orang-orang desa itu terdiri dari 9 orang banyaknya pada tiap-tiap desa. Pada tiap-tiap pura itu terdapat seorang ‘pemangku’, sehingga jumlah mereka menjdai 3 orang untuk menyelenggarakan kepentingan ‘Kahyangan Tiga’ itu. Sebagai penegak adat-istiadat yang bersandarkan keagamaan itu terdapat 2 orang pejabat yang disebut Kubayan, dengan dibantu oleh 2 orang pejabat lagi yang disebut Bahu selaku penasehat, dan 2 orang Singgukan selaku penglaksana. Kesembilan orang itu merupakan sebuah badan pengurus desa, mereka mengadakan sidang sewaktu-waktu di Balai Agung yang terdapat di Pura Desa.

Mpu Kuturan ternyata banyak menerbitkan kitab-kitab suci, sebuah di antaranya bernama ‘Purana Tattwa’, sejarah pura Mpu. Lain dari itu terdapat juga kitab-kitab karangannya bernama ‘Dewa tattwa’ dan ‘ Widhisastra’. Kitab ‘Dewa Tatttwa’ itu ialah sejarah Dewa-dewa, dan Kitab ‘Widhisastra’ itu ialah penentuan bagaimana caranya memuja Dewa-dewa itu. Kitab suci asal penerbitan Sang Kuputih yang bernama Kusuma Dewa (baca pasal 13 bab I) ternyata diubah dan disempurnakan olehnya, dengan tambahan syarat-syarat bagaimana caranya orang-orang mendirikan tempat-tempat pemujaan dan membuat arca-arca unrtuk kepentingan keagamaan itu. Lain daripada itu banyak lagi kitab-kitab karangannya yang merupakan filsafat dan ajaran-ajaran agama, untuk menjadi pegangan penduduk di Bali dalam hal mereka melakukan ibadat.

Keharuman nama Mpu Kuturan itu bertambah-tambah, semenjak usahanya berhasil membangkitkan keinsyafan masyarakat di Bali, supaya sekalian penduduk mendirikan sebuah ‘sanggah’ pada tiap-tiap pekarangan rumah tangganya. ‘Sanggah’ itu merupakan tempat penujaan bagi tiap-tiap keluarga untuk memuliakan arwah leluhurnya yang dianggap sudah bersatu dengan Dewa-dewa itu. Akan tetapi perkataan ‘sanggah’ itu sebenarnya berasal katanya ‘sanggha’ atau ‘Sanggham’ dalam bahasa Sansekerta, yang berarti ikatan (?) dari orang-orang suci beragama Buddha. Dengan secara demikian dimaksudkan oleh Mpu Kuturan supaya tiap-tiap orang yang mendirikan ‘sanggah’ itu mengakui, bahwa ja(d)inya telah memeluk kesucian agama Buddha ituPendirian ‘Sanggah’ itu berdasarkan atas tiga azas yang disebut ‘Tri Sarana’, yakini (…):

  1. Buddham saranam gatsyami, artinya di bawah bekesaran Buddha aku berlindung
  2. Dharmmam saranam gatsami, artinya di bawah hokum ‘dharma’ aku berlindung, dan:
  3. Sanggham saranam gatsyami, artinya di bawah ‘sanggah’ aku berlindung.

Memperhatikan ucapan-ucapan itu manakala tiap-tiap penduduk di Bali melakukan pemujaan pada ‘sanggah’ itu, adalah suatu pengakuan, bahwa mereka sudah memuliakan Buddha, yang mengutamakan hokum ‘Dharma’. Azas dan tujuan hukum ‘dharma’ itu sudah diterangkan terlebih dahulu pada pasal 1 di atas.

Kecakapan dan kebijaksanaan Mpu Kuturan sebagai ahli Negara dan selaku pempimpin agama, amat dikagumi oleh Dr. R.Goris. Ia membandingkan kedudukan senapati Kuturan itu dengan kedudukan Cardinal du Plessie duc de Richelieu dalam dunia Kristen di Eropa dalam abad ke-XVII, yang hamper sama kekuasaannya. NB. Richelieu itu mula-mula menjadi Uskup di Luçon pada tahun 1608, kemudian diangkat menjadi Cardinal pada tahun 1622, dan sejak tahun 1624 menjadi Perdana Mentri dari raja Louis XIII. Beliau itulah yang mendirikan perguruan tinggi Academie Française di negeri Prancis pada tahun 1635, kemudian meninggal pada tahun 1642.

Kegiatan Mpu Kuturan pada lapangan keagamaan itu tidaklah mengherankan, sebab ia sendiri menganut agama Buddha dari aliran Mahayana. Karena rajanya yaitu Udayana ternyata seagama, maka kegiantannya itu berhasil dengan sebaik-baiknya.

Mpu Kuturan kemudian melakukan pertapaan di desa Padang (Bali Timur) pada sebuah bukit di tepi pantai. Tempat pertapaannya itu sekarang sudah menjadi sebuah pura, dan disebut ‘Silayukti’. Dari sebutan pura itu dapatlah dikira-kirakan, betapa penghargaan masyarakat di Bali terhadap jasa guru besar itu. ‘Sila’ artinya peradaban, dan ‘yukti’ = kebaikan atau kesempurnaan. Kesimpulannya ialah peradaban yang sempurna menuju arah kebaikan.

(p.52) Mpu Kuturan mempunyai seorang adik laki-laki bernama Mpu Bhrada, yang loazim juga disebut Mpu Pradah. Selagi masih mudah Mpu Bharada sudah pergi ke Jawa mengikuti perjalanan beginda raja Airlanggha.

Note: Sarjana C.C. Berg mengatakan, bahwa kepergian Mpu Bharada dari Bali ke Jawa itu, semata-mata karena kesal hatinya dengan perbuatan Mpu Kuturan. Ketika Mpu Kuturan mendirikan ‘panewasikan’ atau ‘pangaskaran’ yang bernama ‘Silayukti’ itu, ia tiada diajak berunding oleh saudaranya itu. Kedatangan Mpu Panandha dari Jawa ke Bali yang sengaja diundang oleh Mpu Kuturan untuk membicarakan tentang pendirian tempat suci itu, menimbulkan salah terimanya, serta mendorong ingatannya meninggalkan pulau Bali, hendak mengadu nasibnya di pulau Jawa.

Konon katanya setelah tiba di Jawa, Mpu Baradha lalu melakukan pertapaan di lereng Gunung Penanggungan pada suatu tempat bernama Lemah Tulis yang disebut juga Lemah Citra. Berkat keteguhan imamnya beryoga dan bersemadhi di situ, ia memperloleh kesaktikan luar biasa, sehingga masyur namannya semasa baginda raja Airlanggha bertahta di Jawa Timur. Ia ternyata menganut agama Buddha Mahayana disertai dengan kemahirannya dalam keilmuan ‘Tantrayana’ dari faham Bhairawa yang dapat menambah kesaktiannya itu. Ketika menerima penahbisasannya ia membulatkan ciptanya di tengah-tenga ‘ksetra’ (kuburan) di Wurare.

Dongeng atau cerita Calon Arang tersebut di atas, dan yang sudah pernah dibayangkan pada pasal 1 angka 3, ternyata bersangkut-paut dengan kemasyuran nama Mpu Bharada itu. Pada masa itulah katanya dongeng itu terjadi, pokok ceritannya adalah demikian.

Semasa baginda raja Airlanggha bertahta, terdapat sebuah kerajaan kecil vernama Girah terletak di sebelah selatan Daha. Kerajaan itu diperintah oleh seorang janda Brahmana disebut ‘Walu Nateng Girah’, artinya janda seorang raja di Girah. Janda Brahmana itu biasa juga disebut ‘rangda’ (Jawa: rondo), terkenal akan kesaktiannya dalam ilmu sirih.

Rangda itu mempunyai seorang putri bernama Ratnamanggali, sedang remaja amat cantik parasnya, tetapi tidak ada yang berani meminangnya, lantaran kesaktian ibunya itu. Rangda menjadi kesal mengenangkan nasib putrinya itu, kekecewaan hatinya bertambah-tambah setelah mendengar bisikan orang-orang yang menuduh dirinya hina, lantaran mempelajari ilmu hitam. Oleh karena itu maka pada suatu malam ia lalu pergi ke kuburan bersama-sama dengan sekalian murid-muridnya yang disebut ‘Sisya’, terdiri dari orang-orang perempuan yang turut mempelajari ilmu ‘desti’ (black magic). Sesudah bermandikan darah manusia dengan rupanya yang amat hebat dan dasyat berkalung usus bangkai dan semua anggota mayat selaku perhiasannya, ia lalu masuk ke Pura Dalem menghadap Bhatari Durga yang disebut juga Bhairawi. Di situ id membulatkan ciptanya, sehingga Bhairawi turun menhampirnya, seraya meluluskan cita-citanya itu. Maka semenjak itulah rangda beserta denan sekalin pengikut-pengikutnya itu mulai mengganas, mengganggu kesejahteraan pendukuk yang menghinakan ilmunya itu. Akibat dari keganasan mereka itu, beratus-ratus jumlah penduduk menghadapi kematian tiap hari, lantaran diserang oleh penyakit mendadak. Oleh karena itu sekalian penduduk desa itu menggigil ketakutan menghadapi bahaya maut itu, habis lari menyelamatkan jiwanya.

Baginda raja Airlanggha mengetahui hal itu, tiada terkatakan murkanya Sepasukan pendekar lalu dikirim oleh Girah untuk mencabut nyawa rangda beserta dengan sekalian pengikut-pengikutnya yang melakukan kejahatan itu. Akan tetapi sekalian pendekar itu hangus terbakar oleh kesaktiakn rangda itu, sebelum mereka sanggup melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu baginda raja Airlanggha lalu minta bantuan Mpu Bharada untuk membasmi kejahatan itu.

Mpu Bharada yakin, bahwa kemarahan rangda itu adalah disebabkan oleh parasaan malu, lantaran putrinya yang sudah meningkat remaja tidak ada orang yang suka memperistrikannya. Oleh karena itu lalu menyuruh anaknya Mpu Bhaula untuk melakukan perkawinan itu. Kedatangan Mpu Bhaula di Girah diterima baik oleh rangda, maka terjadilah perkawinan antara Mpu Bhaula dengan Ratnamanggali.

Tidak antara lama sesudah perkawinan itu berlangsung, maka pada suatu hari Mpu Bharada lalu pergi ke Girah, guna meninjau keadaan anak dan menentunya di sana. Kedatangan Mpu Bharada itu disambut oleh rangda dengan rasa lega, serta menunjuk(k)an kepuasan hatinya. Rangda lalu menyatakan keinginannya hendak berganti haluan, mengharapkan pertolongan Mpu Bharada supaya suka melebur mala petekanya. Anjuran rangda itu tidak dapat diterima (p.53) oleh Mpu Bharada, sebab katanya dosa besar yang telah membungkus peribadinya itu, sukar akan dikikis lagi. Kejahatan yang mengakibatkan kematian sesame manusia yang berates-ratus jumlahnya itu tentu tiada dapat dihindarkan dari hokum ‘karma’, harus 1000 tahun lamanya menderita di neraka kelak.

Ucapan Mpu Bharada itu menyebabkan rangda salah terima, serta membangkitkan kemarahannya yang tiada terperikan. Diceritanya pendita itu dengan kata-kata yang amat pedas melukai hati, dikatakannya tiada tahu membalas budi. Ketidak sanggupannya Mpu Bharada membersihkan malapetaka orang yang sudah mengakui kekeliruan langkahnya, jelas menyatakan, bahwa pendita itu masih kurang penetahuannya dalam ilmu kebatinan. Oleh karena itu maka rangda lalu berani menentang Mpu Bharada berperang tanding untuk menguji keluruhan ilmunya masing-masing.

Mpu Bharada ternyata tiada gentar menghadapi lawannya, bersedia melayani kehendak rangda itu. Maka terjadilah pada suatu malam pertarungan sengit antara kedua orang yang bertengkar itu, masing-masing memperlihatkan kesaktiannya. Kuburan Girah yang menjadi gelanggang pertarungan itu seakan-akan menjadi lautan api, oleh kesaktian mereka itu. Akshirnya rangda menderita kekalahan, ia hangus terbakar oleh kesaktian Mpu Bharada.

Note: Cerita Calon Arang itu digubah menjadi syair dalam bahasa Jawa Kuna, dengan mempergunakan lagu Durma dan Sinom. Penggubahnya itu mempergunakan nama samara Gora Pratoda, yang dapat diartikan Gde Pamecukan. Kitab syair itu diterbitkan oleh penggubahnya di kota Klungkung sejak tahun 1873. Lelakon dari cerita Calon Arang itu hingga sekarang masih digemari oleh masyarakat di Bali, sering dipertunjukkan selaku seni tari yang bermutu tinggi.

Demikianlah pokok-pokok cerita Calon Arang itu, kemungkinan peristiwa itu terjadi antara tahun 1010-1019, yaitu semasa baginda raja Airlanggha menundukkan musuh-musuhnya di Jawa Timur. Maka semenjak itulah Mpu Bharada diangkat oleh baginda raja Airlanggha menjadi ‘purohita’ (pendita kerajaan), karena kesaktiannya sanggup membasmi kejahatan itu.

Kitab ‘Purana Tatttwa’ itu menerangkan, bahwa Mpu Kuturan mempunyai seorang anak perempuan bernama Ratnamanggali, yang kemudian kawin dengan Mpu Bhaula anak dari Mpu Bharada. Jikalau memang demikian halnya, dapatlah sekarang ditentukan, bahwa rangda itu bekas istri dari Mpu Kuturan. Karena perselisihan faham, maka rangda itu lalu diusir oleh suaminya dari Bali, pergi ke Jawa karena kekecewaan batinya itu.

Semetara itu terdapatlah 2 buah prasasti, sebuah di Pura Batu Madeg (Besakih), dan sebuah lagi di Pura Gaduh Sakti di desa Selat, masing-masing menyebutkan nama Mpu Bharada itu. Kedua buah prasasti itu penerbitannya dinyatakan dengan perhitungan Candrasangkala, yaitu yang di Pura Batu Madeg dengan istilah: ‘iti watek nawa sanga apit lawang’, dan yang di Pura Gaduh Sakti dengan istilah: ‘lawang ngapit lawang’. Pernyataan kedua buah prasasti itu yang agak berbeda sebutannya, ternyata meksudnya sama saja, yaitu menentukan bilangan tahun Saka 929 (1007 Masehi). Hal itu menyatakan, bahwa Mpu Bharada pada tahun itu masih berada di Bali. Keberangkatan atau perpindahan Mpu Bharada dari Bali ke Jawa kemungkinan terjadi sesudah itu, yaitu di antara tahun 1007-1010. Sebagai dimaklumi, bahwa di dalam tahun-tahun itu baginda raja Airlanggha sedang menderita kesukaran di Jawa Timur, berhubing dengan keruntuhan kerajaan mertuanya itu. Dan kemungkinan juga, bahwa kepergian Mpu Bharada dari Bali ke Jawa itu, ialah atas titah baginda raja Udayana, guna meninjau keadaan putranya di sana yang sedang menghadapi kesukaran mengungsi ke hutan Wanagiri. Setelah memperoleh keterangan pasti dari hasil peninjauan itu, barulah balabantuan dikirim dari Bali ke Jawa, sehingga baginda raja Airlanggha kemudian berhasil perjuangannya untuk merebut kembali singgasana mertuanya itu.

Demikianlah riwayat hidup kedua orang pandita yang bersaudara kandung itu, Mpu Bharada masyur namanya di Jawa semasa baginda raja Airlanggha bertahta, dan Mpu Kuturan masyur namanya di Bali semasa Gunapriyadharmapatni

/Dharmodayana Warmadewa memegang kemudi pemeritahan, sehingga penggantinya kemudian. Karena kebijaksanaan dan hasil usahannya itu, maka Mpu Kuturan kemudian mendapat angkatan menjadi penasehat agung di Bali, sehingga kemasyuran namanya itu sampai sekarang masih berbekas, yang tiada ada tolok bandingannya.

Di dalam kitab ‘Nagarakertagama’ karangan Prapanca pada bait ke-68 tersebutlah, bahwa Mpu Bharada pernah dikirim oleh baginda raja Airlanggha ke Bali, guna mengadakan perundingan dengan Mpu Kuturan yang menjadi penasehat agung di sana, berkenaan dengan masalah pergantian raja di pulau itu. Keberangkatan Mpu Bharada ke Bali itu, niscaya terjadi sesudah baginda (p.54) ratu suami-istri itu mangkat, sehingga masalah pergantian raja itu agaknya menemui kesukaran. Bagaimana sifat kesukaran itu, dan keputusan lalu diambil, akan dilanjutkan ceritanya nanti pada pasal 8 di bawah ini.

8. Dharmawangsa Wardhana Marakata Pangkaja Stanotunggdewa

(p.55) Di desa Sembiran terdapat sebuah prasasti bertahun 1016. Prasasti itu mempergunakan bahasa Bali Kuna, serta menyebutkan nama seorang ratu: ‘Sri Ajnadewi’. Tersebut juga di dalam prasasti itu antara lain, tentang adat-istiadat orang-orang desa Julah yang menjadi pokok persoalan. Jadi prasasti itu sama maksudnya dengan prasasti Sembiran yang tersebut pada pasal 3, 4 dan 6 di atas. Nama Senapati Kuturan turut tercantum di dalam prasasti itu, sebagai saksi turut mengesahkan keputusan yang diambil mengenai perkara orang-orang desa itu.

Selain daripada prasasti itu, tidak terdapat lagi prasasti lain yang menyebutkan nama baginda ratu itu. Sekarang timbul pernyataan, siapakah sebenarnya baginda ratu itu? Di dalam kegelapan para ahli meraba-raba, kemungkinan baginda ratu itu adalah seorang putri dari Gunapriyadharmapatni / Dharmodayana Warmadewa yang telah mangkat di muka tahun itu. Jikalau memang demikian halnya, ternyata baginda ratu itu keturunan dari dinasti Salonding.

Sementara itu terdapatlah sebuah prasasti di desa Batuan bertahun 1022. Prasasti itu mempergunakan bahasa Jawa Kuna, serta menyebutkan nama seorang raja: ‘Dharmawangsa Wardhana Marakata Pangkaja Stanotunggdewa’. Memperhatikan gelar dipergunakan oleh baginda raja itu, maka orang tiada meragu-ragukan lagi, bahwa baginda itu berasal dari Jawa Timur, yaitu salah seorang putra dari baginda raja di sana yang bergelar Sri Dharmawangsa Teguh Anantawikramattunggadewa yang telah gugur ketika kerajaan baginda itu diserang oleh musuh (1007). Kemungkinan pada waktu kerajaan itu sedang diserbu oleh musuh itu, baginda itu berada atau dapat menyingkir ke Bali, kemudian kawin dengan baginda ratu tersebut di atas. Karena perkawinan itu maka naginda raja itulah mengangkat diri menjadi raja di Bali, setelah mertuanya yaitu Gunapriyadharmpatni / Dharmodayana Warmadewa mengkat. Jadi jikalau memang demikian halnya, ternyata baginda raja Airlanggha yang memegang kekuasaan di Jawa Timur itu beripar dengan baginda raja itu.

Seperti telah dibayangkan pada pasal 7 di atas, bahwa pada suatu ketika Mpu Bharada pernah diutus oleh beginda raja Airlanggha pergi ke Bali, guna mengadakan perundingan dengan Mpu Kuturan, berkenaan dengan masalah pergantian raja di Bali. Kepergian Mpu Bharada ke Bali itu niscaya tiada antara lama sesudah ayahnya baginda mangkat. Rupa-rupanya baginda raja Airlanggha khawatir akan terjadi pwerebutan kekuasaan di Bali, terutama akan terjadi kegoncangan di Jawa Timur, apabila iparnya itu berhasrat pulang kembali untuk merebut kekuasannya.

Perjalanan Mpu Bharada itu ternyata berhasil dengan memuaskan. Ia berhasil mendesak dan menginsyafkan sekalin senapati di Bali, terutama saudaranya yang menjadi penasehat agung, supaya baginda Dharmawangsa Wardhana Marakata Pangkaja Stanotunggdewa ditetapkan menjadi raja di Bali. Anjurannya itu dapat diterima oleh para senapati dan Mpu Kuturan, mengingat ayahnya baginda itu berasal dari Bali, syah dan menurut keterangan Prof. Dr. N.J. Krom. Permufakatan yang merupakan perdamaian itu memuaskan kedua belah pihak, sehingga kekhawatiran baginda raja Airlanggha itu tidak ada lagi oleh karenanya. Semenjak itu baginda raja Airlanggha aman sentosa memegang kekeuasaan di Jawa Timur, sebaliknya baginda Dharmawangsa Wardhana Marakata Pangkaja Stanotunggdewa puas tinggal di Bali diakui sebagai raja oleh segenap lapisan masyarakat di sana. Kemungkinan pada waktu itulah Mpu Bharada membawa sebagian abu jenazah dari baginda Udayana yang telah mangkat itu dari Bali ke Jawa untuk baginda raja Airlanggha, yang kemudian ditaruh pada tempat permadian di Jalatunda yang terletak di lereng Gunung Pananggungan. Pemindahan abu itu dimaksudkan oleh baginda raja Airlanggha untuk menghindarkan segala bencana yang mungkin mengancam kekuasannya di Jawa Timur.

Lain daripada prasasti Batuan itu, terdapat lagi beberapa buah prasasti lagi yang menyebutkan nama baginda raja Dharmawangsa Wardhana Marakata Pangkaja Stanotunggdewa, yakni: 1) di desa Sawan bertahun 1023; 2) di desa Kesihan bertahun 1023 juga, dan 3) di desa Buwahan bertahun 1025.

Agar supaya mendapat gambaran lebih jelas betapa keadaan di Bali semasa baginda raja itu bertahta, baiklah bunyi tiap-tiap prasasti-prasasti dikutip sekedarnya yang mana dipandang perlu. Maksud dari tiap-tiap prasasti itu secara singkat adalah sebagai berikut:

a. Prasasti Batuan

Batuan ialah nama sebuah desa yang mula-mula disebut Baturan di dalam prasasti itu. Prasasti itu bertahun 1022, kecuali menyebutkan nama baginda raja itu, tercantum juga di dalam prasasti itu nama-nama dari Bhiksu Widya, bhiksu Sukaji, mpungku di Udalaya, dangacarnya Tiksana dan senapati Kuturan (p.56) Setelah itu diterangkan oleh prasasti itu adanya perkebunan milik kerajaan yang harus dijaga oleh orang-orang desa di situ. Keterangan itu beristilah: ‘makmitan kebwan paduka haji sang siddha dewata lumah ring nger wka, ing nger paku’, artinya ialah penjagaan perkebunan bekas kepunyaan baginda raja yang telah mangkat di Banyu Wka dekat sungai Paku. Yang dimaksudkan baginda raja yang telah mangkat itu ialah Udayana, sebagai diterangkan pada pasal 7 di atas. Lain daripada itu tersebut juga di dalam prasasti itu: ‘I haji sang lumah ring nger madatu’, artinya ialah baginda raja yang telah mangkat di Air Madatu. Yang dimaksudkan itu ialah baginda raja Sri Ugrasena (lihat pasal 3 di atas), akan tetapi di mana letak Air Madatu itu tidak terdapat keterangannya sekarang.

Diterangkan juga di dalam prasasti itu tentang perpisahan urusan desa Sukawati dengan desa Batuan itu, yang dahulu merupakan kesatuan. Semenjak itu kedua desa itu masing-masing berdiri sendiri. Dijelaskan 0leh prasasti itu tentang adat-istiadat di desa Batuan itu, terutama peraturan melakukan ibadat bagaimana caranya memuja Bhatara Punta Hyang. Prasasti itu ternyata mempergunakan bahasa Jawa Kuna, begitu juga adanya prasasti-prasasti lain yang terdapat kemudian.

b. Prasasti Sawan (a)

Note: Prasasti itu mula-mula tersimpan di desa Bila, kemudian dipindahkan dan dimiliki oleh prang-orang desa Sawan.

Di desa Sawan terdapat sebuah prasasti bertahun 1023, kecuali menyebutkan nama baginda raja itu, diterangkan juga di dalam prasasti itu tentang kesukaran yang dialami oleh desa Bila. Desa itu mula-mula berpenduduk sebanyak 50 rumah tanggah, ternyata pada waktu itu hanya tinggal 10 rumah tangga saja. Karena beratnya beban yang dipikulkan oleh senapati Tunggalan di atas bahu rakyat di sana, maka mereka lalu meninggalkan desanya. Peristiwa yang menyedihkan itu tidak dapat diterima oleh baginda raja, sehingga baginda raja mengambil keputusan untuk meringankan penderitaan rakyat di situ. Mereka dibebaskan dari pembayaran pelbabai jenis pajak, serta kekuasaan senapati itu mulai dipersempit.

c. Prasasti Kesihan (b)

Di Desa Kesihan terdapat sebuah arca peninggalam zaman kuna, serta di belakangnya arca itu terdapat tulisan-tulisan yang sudah rapuh keadaannya. Hanyalah tulisan angka yang tergores di situ masih utuh dan terang dapat dibaca, menyebutkan bilangan tahun Saka 945 (1023 Masehi). Ternyata arca itu dibuat semasa baginda raja itu bertahta, sebab sesudah itu terdapat lagi sebuah prasasti lain yang mnenyebutkan nama baginda itu. Oleh karena tulisan-tulisan itu tidak terang,m maka tidaklah dapat dinyatakan selanjutnya, apa gerangan maksudnya maka arca itu dibuat. NB. Arca itu diketemukan oleh Dr. W.F. Stutterheim di desa itu pada tahun 1928.

d. Prasasti Buwahan (c)

Di desa Buwahan yang terletak di tepi danau Batur, terdapat sebuah prasasti bertahun 1025. Kecuali menyebutkan nama baginda raja itu, ternyata prasasti itu mengutarakan juga antara lain tentang hal-ikhwal orang-orang desa Buwahan dapat membeli sebidang tanah hutan milik kerajaan. Tanah hutan itu disebut ‘alas i burwan haji’, artinya hutan tempat raja-raja berburu, panjangnya 1100 depa dan lebarnya 900 depa yang dapat dibeli oleh rakyat itu. Pembelian itu disahkan oleh badan pusat yang disebut: ‘pakirakiran i jro makabehan’ (penjelasannya baca pasal 7 di atas).

Sekianlah bilangan prasasti-prasasti yang menyebutkan nama baginda raja itu, menyatakan, bahwa baginda itu mempunyai kekuasaan besar di Bali. Pun dari adanya prasasti-prasasti itu dapat juga dipastikan, bahwa baginda itu mendapat dukungan penuh dari sekalian senapati dan guru-guru agama dalam melakukan kekuasaan itu. Hal itu tidaklah mengherankan jikalau ditinjau dari sudut politik dan kemasyarakatan, sebab ayahnda baginda itu berasal dari Bali sebagai keterangan di atas.

Kesimpulannya dapatlah dinyatakan, bahwa dari jalinan kekeluargaan silsilah Dharmawangsa dengan silsilah Warmadewa sudah terikat erat oleh tali perkawinan itu, maka kedua kekuasaan itu tinggal aman dan sentosa, masing-masing berdiri sendiri dengan megahnya. Di dalam prasasti-prasasti itu tersebutlah baginda raja Dharmawangsa Warmadewa Pangkaja Sthanottunggadewa itu ‘lumah ing Camara’, artnya mangkat di Camara. Akan tetapi di mana letak tempat yang bernama Camara itu, tidaklah terdapat bekas-bekasnya sekarang.

9. Anak Wungsu

(p.57) Kesukaran yang kemudian dihapdapi oleh baginda raja Airlanggha di Jaw Timur, terpaksa baginda mengutus lagi Mpu Bharada ke Bali untuk kedua kalinya. Sifat kesukaran baginda itu ialah berkenaan dengan politik pemerintahan, mungkin akan terjadi pertikaian kelak di Jawa Timur, apabila beginda telah mangkat. Baginda mempunyai 2 orang putra sama-sama berhak menjadi raja menggantikan kedudukan baginda kemudian, maka untuk mencegah kejadian yang tiada didinginkan itu, baginda bersedia hendak mengatasi kesukaran itu selgi beginda masih hidup. Kemangkatan baginda raja Dharmawangsa Wardhana Marakata Pangkaja Stanuttunggadewa di Bali hendak dipergunakan oleh baginda untuk mengatasi kesukaran itu, maka Mpu Bharada lalu dikirim ke sana, guna menganjurkan kepada Mpu Kuturan dan para senapati di situ, agar supaya salah seorang putra baginda dapat diterima menjadi raja di Bali.

Keberangkatan Mpu Bharada dari Jawa ke Bali terjadi kira-kira tidak antyara lama sebelum tahun 1042. Kedatangannya di situ diterima oleh Mpu Kuturan di Silayukti, mereka segera mengadakan perundingan dengan dihadiri oleh sekalina guru-guru agama dan para senapati. Mpu Bharada menerangkan apa maksudnya ia diutus oleh baginda raja Airlanggha pergi ke Bali, ialah semata-mata untuk menciptakan perdamaian demi kebahagian bersama. Diharapkan oleh Mpu Bharada agar supaya sekalian rekan-rekannya di Bali, terutama saudaranya Mpu Kuturan dapat memahami kesukaran yang dihadapi oleh baginda raja Airlanggha di Jawa Timur, apabila nasib kedua orang putra baginda itu tidak ditentukan sekarang. Atas nama baginda raja Airlanggha ia menganjurkan agar supaya sekalian hadirin suka menerima salah seorang putra baginda itu menjadi raja di Bali untuk menggantikan baginda raja Dharmawangsa Warmadhana MNarakata Pangkaja Stanottunggadewa yang telah mangkat itu.

Anjuran Mpu Bharada itu ternyata ditolak oleh Mpu Kuturan beserta dengan kawan-kawannya itu. Mereka menyatakan hasratnya serentak, hendak menegakkan kembali silsilah Warmadewa di Bali. Keputusan telah diambil katanya, guna mengangkat pengeran Anak Wungsu menjadi raja di Bali untuk mengisi kekosongan mahkota itu. Pangeran Anak Wungsu itu ialah adinda beginda raja Airlanggha yang paling muda, atau putra bungsu dari gabinda ratu suami-istri Gunapriyadharmapatni / Dahrmodayana Warmadewa.

Penolakan Mpu Kuturan beserta dengan sekalin kawan-kawannya itu dapat dipahami oleh Mpu Bharada. Pencalonan pengeran Anak Wungsu untuk menjadi raja di Bali sudah pada tempatnya demikian pendapatnya, oleh karena itu ia lalu pulang kembali keJawa untk memaklumkan hal itu kepada rajanya.

Note: Kitab ‘Pamancangah Pasek’ menerangkan, bahwa ketika Mpu Bharada bertemu dengan Mpu Kuturan di Silayukti, mereka masing-masing dapat mencoba kesaktiannya. Tiga butir telur (‘antiga’) menjadi bahan percobaan itu, dengan berkesudahan, bahwa kedua orang pendita itu ternyata seimbang kemahirannya dalam ilmu kegaiban.

Baginda raja Airlanggha setelah menerima laporan dari Mpu Bharada, bahwa tidak ada kemungkinan salah seorang putranya akan dapat diterma menjadi raja di Bali, terpaksa lalu membagi kekuasaan baginda di Jawa Timur menjadi 2 buah kerajaan untuk putra-putranya itu. Sebuah dijadikannya kerajaan Kediri yang disebut juga Penjalu dengan ibu kotanya di Daha untuk putranya yang lebih tua, dan sebuah lagi dijadikannya kerajaan Janggala yang disebut juga Singhasari dengan itukotanya di Kahuripan untuk putranya yang lebih muda.

Pembagian itu dilaksanakan oleh Mpu Bharada pada tahun 1042. Caranya Mpu Bharada melaksanakan pembagian kerajaan-kerajaan itu ceritanya amat ajaib berkat kesaktiannya, hal itu sudah sering ditulis oleh para sarjana ahli sejarah.

Sesudah pembagian kerajaan-kerajaan itu terlaksanakan, maka baginda raja Airlanggha lalu meletakkan mahkotanya, pergi ke lereng Gunung Pucangan untuk bertapa. Di sana baginda mendirikan wihara, tempat menunaikan ‘sot’ (janji) yang diucapkan oleh baginda dahulu, ketika pergi mengungsi ke Wanagiri. Di situlah bagnda akhirnya mangkat pada tahun 1049. Patung baginda yang terdapat di situ merupakan ‘Garudamukha’, memperlambangkan Wisnu duduk di atas Burung Garuda.

Pangeran Anak Wungsu dinobatkan menjadi raja di Bali bertetapan waktunya dengan kemnangkatan saudaranya di Jawa Timur, yaitu pada tahun 1049. Prasasti-prasasti bagnda Anak Wungsu yang lebih dari 20 buah jumlahnya terdapat sekarang di Bali, menyebutkan adanya baginda itu: ‘anak wungçunira kalih bhatari lumah I buruan, bhatara lumah i banu wka’. Artinya ialah: putra Wungsu dari ibunda yang dijenazahkan di Buruan, dan ayahnya yang dijenazahkan di banyu Wka. Dari keterangan prasasti-prasasti itu jelaslah sudah, bahwa baginda Anak Wungsu itu ialah putra terbungsu dari baginda ratu suami-istri (p.58) itu, yaitu Gunapriyadharmapatni / Dharmodayana Warmadewa.

Kesederhanaan sebutan baginda di dalam prasasti itu menyatakan, bahwa baginda pasih muda sudah dinobatkan menjadi raja di Bali ketika itu. Di antara prasasti-prasasti itu terdapat sebuah tidak bertahun menyebutkan nama seorang raja Walaprabhu, oleh Dr. R. Goris disangka, bahwa baginda Anak Wungsu sebenarnya yang dimaksudkan oleh prasasti itu. Ia menyalin bahasa Sanskerta dari perkataan ‘Walaprabhu’ itu, ialah raja kecil atau raja yang masih muda.

Prasasti-prasasti beginda yang sekian banyaknya itu ternyata sebagian mempergunakan bahasa Bali Kuna, dan sebagian lagi mempergunakan bahasa Jawa Kuna. Kebanyakan prasasti-prasasti yang diterbitkan semasa baginda Anak Wunfsu bertahta, maksudnya sama dengan prasasti-prasasti yang terdahulu, yaitu selaku pembarahuan yang disahkan kembali. Oleh karena itu tidaklah perlu maksud tiap-tiap prasasti baginda itu dipetik satu persatu, cukuplah kiranya diterangkan di mana prasasti-prasasti itu sisimpan sekarang. Sepanjang penyelidikan ternyata prasasti-prasasti baginda itu terdapat sekarang di desa:

1. Trunyan bertahun 1049, sebanyak 2 buah; 2. Bebetin bertahun 1050; 3. Dawan bertahun 1053; 4. Sukawana bertahun 1053; 5. Batunya bertahun 1055; Sangsit bertahun 1061; 7. Dausa bertahun 1061; 8. Sawan/Blantih bertahun 1065; 9. Sembiran bertahun 1065; 10. Serai bertahun 1067; 11. Pengotan bertahun 1069; 12. Manik Liu, sebanyak 2 buah tidak bertahun, akan tetapi menyebutkan nama beginda raja itu; 13. Pandak Badung (?) bertahun 1071; 14. Klungkung bertahun 1073 sebanyak 3 buah; 15. Sawan bertahun 1073; 16. Eentah di mana mula-mula terdapat bertahun 1077.

Prasasti-prasasti tersebut di atas itu, terdapat lagi petilasan-petilasan atau piagam-piagam peninggalan baginda raja itu misalnya sebuah arca berbentuk raksasa terdapat pada sebuah pura di desa pejeng yang bernama Pura Pagulingan. Tulisanb-tulisan yang tergores di belakang arca itu menyebutkan nama pegawai kerajaan semasa baginda bertahta, oleh karena itu meskipun nama baginda raja sendiri tidak turut tercantum, namun dapat dipastikan, bahwa arca itu dibuat semasa itu. Begitu juga halnya prasasti-prasasti yang terdapat lagi di desa Ubung dan Sukawati, ternyata nama-nama dari pegawai-pegawai kerajaan yang tersebut di dalam prasasti-prasasti itu sama dengan yang tersebut di dalam prasasti Pandak Badung yang bertahun 1071 itu, maka orang tidaklah meragu-ragukan lagi, bahwa prasasti-prasasti itu diterbitkan semasa baginda bertahta, meskipun di dalam prasasti-prasasti itu tidak turut tercantum nama baginda dan bilangan tahun penerbitannya.

Di dalam prasasti Pandak Badung itu tersebut antara lain sebuah wihara terletak di Antakunjarapada katanya. Para ahli berpendapat, bahwa Antakunjarapada itu dapat disamakan dengan Batuakunjarapada, yang terletak dekat Goa Garbha di tepi sungai Pekerisan, yaitu di sebelah timur-laut desa Patemon. Di situ sekarang terdapat sebuah pura besar bernama Pangukur-ukuran, dan di sebelah timur pura itulah terletak Goa Garbha itu, seperti telah diterangkan pada pasal 12 bab I.

Pada dinding sebuah tebing yang terletak di desa Sangsit terdapat tulisan-tulisan yang berbunyi: ‘Wulan cetra sukla’. Tulisan-tulisan itu ternyata Candrasangkala yang berarti bilangan tahun Saka 993 (1071 Mashi). Pastilah tulisan-tulisan ituy digoreskan semasa baginda Anak Wungsu bertahta, meskipun tidak diketahui apa maksudnya orang membuat peringatan di situ.

Sementara itu terdapatlah sebuah arca kembar terletak di atas Gunung Panulisan. Di belakang arca itu tertulis bilangan tahun Saka 996 (1074 Masehi). Para ahli berpendapat, bahwa arca kembar itu, ialah lembang kebesaran dari baginda Anak Wungsu beserta dengan permaisurinya. Nama dari permaisuri baginda itu dinyatakan oleh sebuah arca berujud perempuan yang terdapat di sebelah arca kembar itu, ternyata di belakang arca peempuan itu terdapat tulisan-tulisan yang menyebutkan nama Bhatari Mandul. Bilangan tahun Saka yang tergores pada arca itupun ternyata sama waktunya dengan yang tertera pada arca kembar itu.

Memperhatikan nama permaisuri baginda itu mengesankan, bahwa beliau tidak pernah beranak. Mandul artinya tiada pernah hamil atau duduk perut. Arca Bhatari Mandul itu ada hubungannya dengan prasasti yang terdapat di desa (p.59) Dausa bertahun 1061 tersebut di atas. Tersebutlah di dalam prasasti itu antara lain, tentang orang-orang desa Parcanigayan yang diwajibkan turut serta menyelenggarakan pemujaan untuk Bhatari Mandul itu. Mereka mohon kebebasan dari kewajiban itu, sebab mereka sudah mempunyai tanggungan tuntuk menyelenggarakan upacara perayaan bagi Bhatara di Bukit Humitang. Permohonan orang-orang desa itu diluluskan, maka semenjak itulah kewajiban menyeleng gerakan pemujaan untuk Bathari Mandul itu dipertanggung jawabkan kepada orang-orang desa Sukawana saja.

Pada pura Panataran di desa Tampaksiring terdapat 2 buah arca berdiri laki perempuan. Kemungkinan araca-arca itu memperlambangkan baginda raja Anak Wungsu beserta dengan permaisurinya yang lain lagi, akan tetapi persangkaan itu tidak dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya, lantaran tidak terdapat tulisan-tulisan pada arca-arca itu yang menerangkan demikian. Kecuali itu terdapat pula huruf-huruf kuna yang diduga digoreskan semasa baginda raja itu bertahta. Misalnya yang terdapat di tebing sungai Pakerisan berbunyi: ‘mas pirak’, dan di muka pintu Goa Gajah berbunyi: ‘kamon’ dan ‘sahy(w)angça’. Begitu juga 2 buah prasasti yang masing-masing terdapat di desa Babi dan Klandis tanpa menyebutkan bilangan tahun dan nama baginda raja itu, akan tetapi nama-nama dari pegawai-pegawai kerajaan yang tercantum di dalam prasasti-prasasti itu menyatakan, bahwa prasasti-prasasti itu diterbitkan semasa baginda raja itu bertahta, yaitu di sekitar tahun 1077.

Dalam pada itu terdapat lagi huruf-huruf kuna yang terores pada sebuah candi yang terletak di Gunung Kawi, yaitu di tebing sungai Pakerisan di sebelah timur desa Tampaksiring berbunyi: ‘haji lumah ing jalu’. Artinya ialah: raja yang mangkat di Jalu. Para akhli berpendapat, bahwa candi itu ialah penjenazahan dari baginda raja Anak Wungsu yang telah mangkat sesudah tahun 1077.

Note: Di antara para akhli ada juga yang berpendapat, bahwa perkataan ‘haji lumah ing jalu’ itu ialah Candrasankala yang mempunyai bilangan tahun 1023 Saka (1101 Masehi). Jikalau memang demikian halnya, maka bilangan tahun itu ialah untuk peringatan kapan candi-candi itu selesai didirikan agaknya demikian.

Di sebelah menyebelah candi itu terdapat lagi beberapa buah candi yang diduga untuk penjenazahan keluarga baginda raja itu. Di situ terdapat sebuah wihara tempat bertapa, kemungkinan wihara itu bekas tempat beginda bertekun mengheningkan cipta setelah berusia lanjut selaku ‘rajarsi’. Sekianlah bilangan petilasan-petilasan peninggalan baginda raja Anak Wungsu itu, membuktikan, bahwa baginda lama dapat bertahta di Bali.

Source

  • Djelada, Njoman - Gora Sirikan (1956) - Sejarah Bali, Part One (version: I Made Dangin: 27 February 1965)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. research: Godi Dijkman http://guidomansdijk-talen.nlsocial facebook box white 24